Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ELEKTRONIFIKASI SERTIPIKAT TANAH (Sertipikat-el) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Diana R. W. Napitupulu
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 7: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selain berkedudukan sebagai salah satu sumber daya alam, tanah juga berkedudukan sebagai aset atau bahan investasi. Keperluan tanah yang sangat urgent ini sangat memerlukan bukti autentik yaitu sertipikat tanah, sebagai bukti yang kuat untuk mencegah terjadinya sengketa. Semakin pesatnya perkembangan zaman sehingga sertipikat tanah manual akan dirubah menjadi sertipikat tanah elektronik. Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini ialah bagaimana kepastian hukum sertipikat tanah elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini ialah bahwa sertipikat tanah elektronik akan diterbitkan jikalau dimohonkan oleh pemohon untuk mengganti sertipikat tanah manual menjadi sertipikat tanah elektronik, dan pelaksanaannya pun harus terus disosialisasikan agar semakin banyak pihak mengetahuinya dan keamanan data dalam sertipikat itu pun dapat tetap terjaga
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi pada Masa Pandemi Covid-19: Legal Protection for Workers/Laborers in Termination of Employment for Efficiency Reasons during the Covid-19 Pandemic Elia Juan Markus; Rr. Ani Wijayati; Diana R. W. Napitupulu
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7454

Abstract

Di Indonesia pandemi Covid-19 telah menelan banyak korban salah satunya adalah ancaman terhadap nasib pekerja/buruh dengan adanya pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan di masa pandemi Covid-19, sehingga dengan adanya situasi tersebut pekerja/buruh harus mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi di masa pandemi covid-19. (studi kasus putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Kdi). Selain itu perlindungan hukum ini juga memberikan hak-hak yang harus diperoleh oleh pekerja/buruh.
The Implementation of Economic Systems in International Trade and Free Trade in Indonesia from a Justice Perspective Eddie Bachtiar Siagian; Cendy Wenas; Diana R. W. Napitupulu
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1398

Abstract

This paper discusses the application of the economic system in the Republic of Indonesia within the context of international trade and free trade from the perspective of legal justice, which is, of course, based on Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945). Considering the abundance of legislative products up to their organic regulations, there has been, normatively, no visible equitable distribution of outcomes, especially in the provinces, cities, and regencies in Indonesia that serve as sources of natural resources. Therefore, this paper becomes significant to present. International trade and free trade, which have been widely recognized for many years, carry a rather proud and somewhat exclusive impression. However, when compared to the implementation of the existing and prevailing laws and regulations, they still appear to be mere spectacles. This study employs a normative juridical method, which emphasizes the analysis of various laws and regulations, as well as academic writings such as theses, dissertations, and journals related to the topic.
A Marxist Analysis of Economic Rights Disputes in Industrial Design: A Case Study of Decision No. 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst and Supreme Court Ruling No. 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024 on the “Suitcase Generator” Tommy Arnold; Diana R. W. Napitupulu
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1412

Abstract

The objective of this study is to analyze the industrial design dispute between CV. Rajawali Diesel and Tommy Admadiredja (Decision No. 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) through the lens of Karl Marx’s theory. This case, centered on a claim for damages following the cancellation of an industrial design right, serves as an ideal case study to examine how law functions as a superstructure shaped by the capitalist economic base. The analysis reveals that the Industrial Design Law operates as an instrument to create and protect private property rights (exclusive monopolies), which are foundational to capitalist relations of production. Furthermore, the court’s decision to dismiss CV. Rajawali Diesel’s claim on formal-legal grounds specifically the lack of legal standing demonstrates how the legal superstructure prioritizes legal certainty and formalism essential for capital accumulation, often at the expense of substantive justice for the materially disadvantaged party. This ruling illustrates the ideological function of law, which presents itself as a neutral entity while in reality perpetuating and reproducing the interests of the dominant class by safeguarding market mechanisms and property rights.