Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional Amalia, Ayu Riska; Taufik, Zahratul’ain; Apriliana, Adhitya Nini Rizki; Arsy, Hafina Haula
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

Abstract

Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet ketika informasi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sesuai. Hubungan antara pengakuan “right to be forgotten” atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik terhadap informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini memaparkan konsep “right to be forgotten” sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat “right to be forgotten” dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit mengatur right to be forgotten ini, konsep ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Pelaksanaan right to be forgotten memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi sehingga perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara dalam membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.
Indonesia's Sustainable Fisheries Agenda: From Policy to Practice of Indonesian National Plan of Action Apriliana, Adhitya Nini Rizki
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v2i3.909

Abstract

Background. There are still unanswered questions regarding illegal fishing practices in Indonesia that pose a significant threat to biodiversity and contribute to the overexploitation of fisheries resources. Purpose. Not only grappling with the imbalance between abundant fishing potential, this practice essentially includes a range of other offenses beyond the act of stealing fish. Method. To address these pressing challenges, Indonesia has taken steps to optimize its national marine and fisheries resources. As a member of RPOA-IUU in 2007, it was immediately brought to the attention of this archipelagic nation of more than 17,000 islands in Southeast Asia to develop a National Action Plan (NAP) as a means to combat illegal fishing practices in Indonesian waters.   Results. After being implemented for almost a decade, illegal fishing practices continue to occur. This socio-legal research questions the effectiveness of Indonesia's National Action Plan in combating illegal fishing. Through a combination of statutory and conceptual approaches, this research analyzes how this national instrument aligns with the Fisheries Legislation Model to address illegal fishing at the national level. Conclusion. It finds that this phenomenon is supported by the lack of essentials in fishing activities such as engine fuel, fishing gear, boat engines, supplies, and logistics that are still difficult for fishers to access. Similarly