Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Authentic Research
Apriliana, Adhitya Nini Rizki
Unknown Affiliation
Humanities Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional Amalia, Ayu Riska; Taufik, Zahratul’ain; Apriliana, Adhitya Nini Rizki; Arsy, Hafina Haula
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

Abstract

Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet ketika informasi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sesuai. Hubungan antara pengakuan “right to be forgotten” atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik terhadap informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini memaparkan konsep “right to be forgotten” sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat “right to be forgotten” dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit mengatur right to be forgotten ini, konsep ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Pelaksanaan right to be forgotten memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi sehingga perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara dalam membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.
Analisis Yuridis Kebijakan Repatriasi Foreign Terrorist Fighters Isis Dalam Kerangka Hukum HAM Internasional Nugraha, Lalu Guna; Apriliana, Adhitya Nini Rizki; Mujtahidin, Syamsul
Journal of Authentic Research Vol. 5 No. 3 (2026): August
Publisher : LITPAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jar.v5i3.6232

Abstract

Pasca kekalahan teritorial Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), perdebatan mengenai langkah yang harus diambil negara-negara terhadap Foreign Terrorist Fighters (FTFs) dari warga negaranya menjadi semakin relevan namun kontroversial. Penelitian ini menganalisis secara kritis apakah negara asal memiliki kewajiban untuk merepatriasi FTFs ISIS berdasarkan hukum internasional, serta mengidentifikasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi negara dalam menangani pejuang ISIS yang kembali berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional saat ini bergerak menuju repatriasi FTFs untuk tujuan penuntutan dan rehabilitasi, meskipun tidak terdapat kewajiban hukum yang eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa opsi repatriasi dan penuntutan yang adil di negara asal dipandang sebagai pendekatan yang paling komprehensif dan disukai, tidak hanya untuk negara asal tetapi juga untuk komunitas internasional secara keseluruhan dalam jangka panjang.
Co-Authors Amalia, Ayu Riska Arsy, Hafina Haula Mujtahidin, Syamsul Nugraha, Lalu Guna Taufik, Zahratul’ain