Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Taufik, Zahratul’ain
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Catatan Refleksi Advokasi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Dalam Prespektif Viktimologi : (Studi Kasus Ditiga Perguruan Tinggi di Mataram) Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Nurfatlah, Titin; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang yang dialami oleh 7 (tujuh) korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan di Mataram dan bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari korban kekerasan seksual yang dilakukan selama proses pendampingan kasus oleh penulis, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pustaka berupa buku, karya ilmiah, internet, dan data yang relevan dengan tulisan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptip deduktif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, 7 (tujuh) korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram mengalami revictimization yang dilakukan oleh Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Mataram dan Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB sejak awal penerimaan laporan sampai dengan tahap Pemeriksaan Berkas Acara berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban dan menyalahkan korban atas apa yang dialaminya, pihak perguruan tinggi yang mengancam korban akan dikeluarkan dari perguruan tinggi jika melanjutkan ke tahap persidangan, dan oleh masyarakat sekitarnya dan di media sosial yang memandang rendah korban kekerasan seksual seperti korban pemerkosaan yang di anggap sudah tidak perawan. Kedua, perguruan tinggi telah melakukan penanganan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan advokasi. Walaupun tidak semua dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram memberikan pendampingan sebagaimana yang disebut.
Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional Amalia, Ayu Riska; Taufik, Zahratul’ain; Apriliana, Adhitya Nini Rizki; Arsy, Hafina Haula
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

Abstract

Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet ketika informasi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sesuai. Hubungan antara pengakuan “right to be forgotten” atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik terhadap informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini memaparkan konsep “right to be forgotten” sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat “right to be forgotten” dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit mengatur right to be forgotten ini, konsep ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Pelaksanaan right to be forgotten memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi sehingga perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara dalam membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.
Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktimologi Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.229

Abstract

Perkembangan teknologi diiringi dengan perkembangan kejahatan, berbagai bentuk kejahatan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kini tidak hanya dalam dunia nyata tetapi dalam dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan seksual di dunia maya adalah pelecehan seksual terhadap avatar di metaverse. Terhadap kejahatan tersebut tentunya korban mengalami dampak secara fisik maupun psikologis walapun yang mengalami pelecehan seksual adalah avatarnya yang merupakan represntasi korban di dunia virtual. Adapaun urgensi penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekerasan seksual di metaverse dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap avatar dalam metaverse dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan non konvensional. Korban dalam perspektif viktimologi tidak hanya terbatas pada manusia di dunia nyata namun dapat berupa representasinya di dunia maya.
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK Megawati Iskandar Putri; Taufik, Zahratul’ain
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.110

Abstract

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Dengan semakin berkembangnya zaman, pemidanaan kini tidak lagi hanya berfokus pada konsep balas dendam atau efek jera, tetapi juga bagaimaan membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya, pemidanaan yang diterapkan kepada orang dewasa berbeda dengan pemidanaan yang diberikan terhadap anak. anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di atur pemidanaan yang berbeda kepada anak. Mulai dari jenis pidana, proses peradilan, serta pelaksaaan pemidanaan kepada anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pemidanan terhadap anak. Tulisan ini kemudian menggunakan metode penelitian normative dan empiris. Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksaan pemidaan kepada anak
TINDAK PIDANA PEMILU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Taufik, Zahratul’ain; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1016

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Namun faktanya di Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat sebanyak delapan kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Fakta tersebut kemudian dirasa perlu untuk diketahui apa saja bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses kontestasi politik, serta apa saja tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dan upaya pencegahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya bisa menjadi bahan rujukan dan dapat mengambil andil menjadi bagian yang dapat membantu menekan jumlah Tindak Pidana Pemilu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana Pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan, pembentukan pengawas pertipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitasa jajaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara
Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan; Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul’ain; Rahmania, Nunung
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1223

Abstract

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State’s responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman’s legal system theory.
Co-Authors Ahwan Ahwan, Ahwan Amalia, Ayu Riska Apriliana, Adhitya Nini Rizki Arsy, Hafina Haula Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Dudy, Aryadi Almau Megawati Iskandar Putri nurfatlah, titin Rachman Maulana Kafrawi Rahmania, Nunung