Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Alamtana
Amalia, Ayu Riska
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE AMERIKA SERIKAT DI ERA DONALD TRUMP : PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Amalia, Ayu Riska; S.M Noor; Magassing, Abdul Maasba
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.103

Abstract

Pemerintahan Trump memiliki kebijakan “zero-tolerance” yang menyerukan penuntutan pidana terhadap semua individu yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal, termasuk pencari suaka dan mereka yang memiliki anak-anak di bawah umur. Di bawah kebijakan itu, pihak berwenang federal menahan pencari suaka dan imigran dan memisahkan anak-anak dari orang tua atau wali dengan siapa mereka masuk ke negara itu secara ilegal. Amerika Serikat adalah pihak pada Konvensi dan Protokol Pengungsi, yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan fakta yang diberikan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan status Kebijakan Toleransi Nol dan kewajiban Amerika Serikat terhadap pencari suaka berdasarkan hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini adalah studi normatif berbasis literatur yang menempatkan penekanan yang kuat pada melakukan ulasan literatur yang luas sebagai prioritas utamanya. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan toleransi nol AS tidak konsisten dengan kewajiban AS terhadap pencari suaka di bawah Pasal 31 (1) : Non-Penanggaran karena Masuk atau Kehadiran Ilegal dan Pasal 33 (1) : Prinsip Non-Returnasi dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Kebijakan ini melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dalam cara memperlakukan pencari suaka dan imigran, termasuk hak anak, hak atas kebebasan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan hak untuk hidup.
Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional Amalia, Ayu Riska; Taufik, Zahratul’ain; Apriliana, Adhitya Nini Rizki; Arsy, Hafina Haula
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

Abstract

Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet ketika informasi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sesuai. Hubungan antara pengakuan “right to be forgotten” atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik terhadap informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini memaparkan konsep “right to be forgotten” sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat “right to be forgotten” dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit mengatur right to be forgotten ini, konsep ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Pelaksanaan right to be forgotten memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi sehingga perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara dalam membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Amalia, Ayu Riska
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.151

Abstract

Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Pendampingan pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan mangrove sangat diperlukan.
Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional Amalia, Ayu Riska; Putri Raodah; Nizia Kusuma Wardani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.184

Abstract

Perkembangan digital tidak hanya membawa kemudahan namun juga tantangan dalam berbagai aspek kehidupan.. Di ruang digital, perempuan tidak jarang menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya seperti privasi dan keamanan. Pelanggaran tersebut secara langsung juga membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hal ini mencerminkan adanya ancaman yang sama ,di dunia digital, terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi di dunia nyata. Dimana dunia maya mereplikasi dan memperluas bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang ada di ruang fisik. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang ada, negara sebagai pemangku kewajiban utama memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah digital mengingat hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus dilindungi secara daring. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak tersebut. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara lebih komprehensif di era digital.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan Di Lingkungan Sekolah Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Amalia, Ayu Riska
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 4 No 3 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v4i3.1862

Abstract

Perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana data yang dihimpun oleh Media Indonesia berdasarkan hasil rilis data dari komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada siswa/i yang tergabung dalam ekstra kurikuler pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/i terkait jenis bullying dan bahayanya. Kegiatan tersebut diharapkan siswa/i dapat memahami bahaya perilaku perundungan dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tingal mereka
Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Untuk Memilih Bagi Narapidana Pada Pilkada Serentak Yang Daerahnya Belum Memiliki Lapas Taufik, Zahratul'ain; Hartawan, Deni; Amalia, Ayu Riska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8061

Abstract

Pilkada merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang berada di luar daerah pemilihan. Ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Penelitian ini terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini mengeni implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas dilanggarnya atau dihilangkannya hak konstitusional tahanan untuk memilih.
Implikasi Artificial Intelligence terhadap Hak Asasi Manusia serta Kerangka Penanaman Prinsip-Prinsip HAM dalam Siklus Hidup AI Berdasarkan Hukum Internasional Amalia, Ayu Riska; Pitaloka, Diva; Mujtahidin, Syamsul
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1280

Abstract

Artificial Intelligence (AI) represents a transformative leap in science and technology that redefines how humans work, interact, and make decisions. Despite its contributions to efficiency and innovation across sectors such as health, education, and governance, AI also generates systemic risks to privacy, equality, non-discrimination, freedom of expression, and the right to work. These challenges expose a normative gap between technological development and the existing international human rights framework. Drawing from key human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), as well as global AI governance frameworks including the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), OECD AI Principles (2019), and EU AI Act (2024), this article formulates a human rights based governance framework for embedding human rights principles throughout the AI lifecycle. It identifies six intersecting principles that must guide each stage of the AI lifecycle: human dignity, legality, necessity and proportionality, equality and non-discrimination, privacy and data protection, transparency and explainability, and meaningful human oversight with accountability and remedy. The study argues that a human rights by design approach, integrating these principles from conception to deployment, is essential to ensure that AI systems remain lawful, fair, and transparent. Finally, the article emphasizes the urgency for states, particularly Indonesia, to harmonize national AI governance with international standards to safeguard human dignity while fostering innovation.
Co-Authors Abdul Maasba Magassing Apriliana, Adhitya Nini Rizki Arsy, Hafina Haula Atika Zahra Nirmala Hartawan, Deni Mujtahidin, Syamsul Nizia Kusuma Wardani Nugraha, Lalu Guna Pitaloka, Diva Putri Raodah Rahmania, Nunung S.M Noor Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratul’ain