Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Donny Eddy Sam Karauwan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Evaluation of the Performance of Anti-Corruption Institutions in Tackling Corruption in Indonesia Septinus Arui; Donny Eddy Sam Karauwan; Achmad Junaedy
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10737

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia mengungkapkan pencapaian yang signifikan dalam pencegahan dan penindakan korupsi, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya. Upaya untuk meningkatkan efektivitas KPK perlu difokuskan pada penguatan independensi, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Metode yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung perbaikan sistem anti-korupsi yang lebih efektif dan transparan di Indonesia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh terhadap lembaga pemerintah.
Evaluation of the Performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Tackling Corruption in the Public Sector Alfian A. Manupapami; Donny Eddy Sam Karauwan; Jumiran
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.10738

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani korupsi di sektor publik. Pengumpulan data melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis dokumen resmi KPK, termasuk laporan tahunan, publikasi akademik, dan artikel berita yang relevan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam kinerja KPK, yang kemudian menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya dalam penegakan hukum anti-korupsi, pencegahan korupsi, dan upaya pendidikan anti-korupsi. Studi ini dimulai dengan tinjauan literatur menyeluruh untuk memperoleh wawasan tentang kinerja KPK dalam memerangi korupsi di sektor publik, dengan analisis dokumen resmi KPK, terutama laporan tahunan, untuk melengkapi temuan literatur. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema yang berulang, tantangan, dan area potensial untuk peningkatan dalam operasional KPK. Berdasarkan hasil analisis, formulasi rekomendasi strategis dibuat untuk meningkatkan efektivitas KPK dalam penanganan korupsi, fokus pada strategi penegakan hukum, langkah-langkah preventif, dan pendidikan anti-korupsi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran jelas tentang efektivitas KPK dan menawarkan solusi praktis untuk mengoptimalkan upaya anti-korupsi, berkontribusi pada diskusi tata kelola dan mitigasi korupsi di sektor publik yang lebih luas.
Contradictions in The Implementation of The Death Crime in Indonesia: Fiqhi Jinayah's Perspective And Legal Renewal Policy National Crime Marlina, Andi; Mohammad Hazyar Arumbinang; Donny Eddy Sam Karauwan
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 21 No 2 (2023): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v21i2.7143

Abstract

This study aims to scrutinize the contradictions inherent in the application of the death penalty from two distinct perspectives: the perspective of Islamic criminal law (jinayah) and the ongoing reforms in Indonesian criminal law. In Islamic criminal law, the purpose of the death penalty lies in safeguarding religion, the soul, the mind, lineage, and property. The study utilizes a qualitative approach to analyze legal sources and relevant literature, aiming to provide a comprehensive understanding of the contentious nature of the death penalty in Indonesia. The findings highlight the ongoing complexity and controversy surrounding the death penalty in Indonesia, encompassing various legal, ethical, and human rights perspectives. The text underscores the multifaceted nature of the debate, emphasizing the need for careful consideration of international standards, societal norms, and legal frameworks in shaping policies related to capital punishment. The findings contribute to the broader discourse on human rights, legal reform, and the ethical considerations surrounding the death penalty..
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS Yudit Bertha Rumbawer; Donny Eddy Sam Karauwan; Anthon Rumbruren
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 2 Nomor 2 April 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v2i2.9569

Abstract

The decision-making process in public administration requires a balance between discretion and legality. Discretion provides officials the freedom to make decisions based on their personal judgment. However, discretion also has the potential to be misused. This research was conducted to identify and analyze the balance between the freedom to act and legal compliance in the decision-making process of the Indonesian government. This study employs a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that discretion has the potential to increase flexibility and effectiveness in decision-making, but it also has the potential for misuse. Therefore, a proper balance between the use of discretion and the principle of legality is necessary. Recommendations include enhancing the awareness and ability of administrative officials to use discretion appropriately and transparently, and improving the quality of legislation by providing clearer and more detailed guidelines. As a result, the government can function better and achieve better national objectives.
Co-Authors Achmad Junaedy Alfian A. Manupapami Anthon Rumbruren Jumiran Marlina, Andi Mohammad Hazyar Arumbinang Septinus Arui Yudit Bertha Rumbawer