Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika ‘Sirekap’ Sebagai Sarana Informasi Alternatif Alpha Pratama Andriansyah; Azzahra Herawati; Bilkis Nabila; Muhammad Reza Ilham; Muhammad Wildan Fathurrohman; Rizky Mulya
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3166

Abstract

This research aims to determine and analyze the urgency of Sirekap in calculating alternatives for 2024 election and the problems in recapitulating votes for the 2024 election using Sirekap and also how to solve the problems in recapitulating votes using Sirekap. This research uses normative juridical research methods, research by browse or ready-to-use document materials. This research uses primary legal materials, namely legal materials originating from statutory regulations, such as Undang-Undang Dasar 1945, PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, but also utilizing secondary legal materials such as relevant journals and books as well as tertiary legal materials in the form of data and facts from the internet. The research results show that the use of Sirekap in the 2024 election is faced with a number of challenges and obstacles that need to be solve. One of the main challenges is data and system hacking, which could threaten the integrity and validity of election results. Apart from that, the lack of transparency in the use of Sirekap is also a major concern. The solution uses a blockchain base that can identify and provide identity security for people who use Sirekap, blockchain technology also provides a high level of security. It is hoped that the application of blockchain technology can be an option for solving various problems, especially in the 2024 election process which is direct, free, confidential, honest and fair. However, implementing blockchain technology for elections requires attention to security, regulatory, operational and broad technology adoption challenges.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Komiditi Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Dengan Penguatan Anggaran Saptaning Ruju Paminto; Azzahra Herawati; Bilkis Nabila; Nispi Aliyatunnisa; Resna Amelia Putri; Rizqi Ulmaliyah Alhaddi; Selsa Selviana; Siti Jenar Maharani; Widya Putri Maharani
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.306

Abstract

This research aims to understand and find out the factors behind the food crisis experienced by agricultural commodity farmers and the legal protection as well as the efforts made by the government to prevent food crises by strengthening the budget for agricultural commodity farmers. This research uses normative juridical research methods, research by tracing or reviewing and analyzing library materials or ready-to-use document materials. This research uses primary legal materials, namely legal materials originating from statutory regulations, such as Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, but also utilizing secondary legal materials such as relevant journals and books as well as tertiary legal materials in the form of data and facts from the internet. The results of the research show that this food crisis has a broad impact on Indonesian society, Indonesian people will experience soaring prices of basic commodities, hunger, dependence on imports, and affecting agricultural crop production. To overcome the food crisis, farmers must increase crop productivity in a sustainable way, such as using organic fertilizer, balanced fertilization, and using superior seeds. Apart from that, the government's efforts to handle the food crisis for agricultural commodity farmer include setting the basic price of food production and determining the government purchasing price (HPP).
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber Saptaning Ruju Paminto; Ahdi Hidayat; Bilkis Nabila; M. Raihan Husaeni; Siti Jenar Maharani
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.453

Abstract

Pencurian data dan informasi pribadi di era digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meresahkan di Indonesia. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, kelalaian individu dalam menjaga data pribadi, serangan malware, social engineering, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan emosional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencurian data dan informasi pribadi, menganalisis dampaknya terhadap korban, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, upaya pemerintah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban kejahatan siber. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum, diharapkan pencurian data dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.