Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Dunia Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Siti Jenar Maharani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Agung Fadilah; Raden Mega Junia Natadikara; Siti Jenar Maharani; Muhammad Emir Faisal
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3165

Abstract

This research aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of first-time voters in holding the 2024 General Election. With the role of the KPU, various efforts have been made to increase the participation of first-time voters in the 2024 General Election. This research uses normative juridical research methods, namely research using how to search, review and analyze library sources. This research also uses primary legal material, namely legal material originating from statutory regulations, such as the Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apart from that, this research is also supported by using secondary legal materials such as journals and books that are relevant to this research, as well as using tertiary legal materials in the form of facts and data from the internet. The results of the research show that the participation of first-time voters in the 2024 elections is very influential, in fact the participation of first-time voters will increase compared to 2019. The KPU has made several efforts to increase the participation of first-time voters in the elections, one of which is by providing political education and carrying out various outreach activities to increase awareness of new voters about the importance of elections.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Komiditi Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Dengan Penguatan Anggaran Saptaning Ruju Paminto; Azzahra Herawati; Bilkis Nabila; Nispi Aliyatunnisa; Resna Amelia Putri; Rizqi Ulmaliyah Alhaddi; Selsa Selviana; Siti Jenar Maharani; Widya Putri Maharani
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.306

Abstract

This research aims to understand and find out the factors behind the food crisis experienced by agricultural commodity farmers and the legal protection as well as the efforts made by the government to prevent food crises by strengthening the budget for agricultural commodity farmers. This research uses normative juridical research methods, research by tracing or reviewing and analyzing library materials or ready-to-use document materials. This research uses primary legal materials, namely legal materials originating from statutory regulations, such as Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, but also utilizing secondary legal materials such as relevant journals and books as well as tertiary legal materials in the form of data and facts from the internet. The results of the research show that this food crisis has a broad impact on Indonesian society, Indonesian people will experience soaring prices of basic commodities, hunger, dependence on imports, and affecting agricultural crop production. To overcome the food crisis, farmers must increase crop productivity in a sustainable way, such as using organic fertilizer, balanced fertilization, and using superior seeds. Apart from that, the government's efforts to handle the food crisis for agricultural commodity farmer include setting the basic price of food production and determining the government purchasing price (HPP).
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber Saptaning Ruju Paminto; Ahdi Hidayat; Bilkis Nabila; M. Raihan Husaeni; Siti Jenar Maharani
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.453

Abstract

Pencurian data dan informasi pribadi di era digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meresahkan di Indonesia. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, kelalaian individu dalam menjaga data pribadi, serangan malware, social engineering, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan emosional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencurian data dan informasi pribadi, menganalisis dampaknya terhadap korban, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, upaya pemerintah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban kejahatan siber. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum, diharapkan pencurian data dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.
Co-Authors Agung Fadilah Ahdi Hidayat Azzahra Herawati Bilkis Nabila M. Raihan Husaeni Muhammad Emir Faisal Nispi Aliyatunnisa Raden Mega Junia Natadikara Resna Amelia Putri Rizqi Ulmaliyah Alhaddi Saptaning Ruju Paminto Selsa Selviana Widya Putri Maharani