Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Juridical Study on Abuse of Authority in Corruption Crimes: Analysis of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission Saragih, Yasmirah Mandasari; Armanda, Wahyu; Novaisal, Ahmad
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 02 (2023): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v1i02.92

Abstract

Eradication of Corruption Crimes is a series of activities to prevent and eradicate the occurrence of criminal acts of corruption through efforts to coordinate, supervise, monitor, investigate, investigate, prosecute, examine before courts, with community participation in accordance with statutory provisions. Corruption is a criminal act which if violated will be sanctioned, traced from the point of view of life and appears as a bad cultural image of the Indonesian nation. Corruption crimes are all negative activities related to embezzlement of funds, bribery and all forms of gratuities that are contrary to law, norms and customs. Traditionally, people can say that Indonesia's identity is corruption. This image is not completely wrong. Because the reality of the complexity of corruption is felt to be not merely a legal issue, but actually a violation of economic and social rights that has an impact on the life of the nation. Talking about corruption will indeed find the fact that corruption involves moral aspects, traits and circumstances that are not good, positions in government agencies or apparatus, misappropriation of power or authority in office due to gifts, economic and political factors, as well as placement of families or groups into officialdom under the authority of the position. In this research, the formulation of the problem is how the juridical review of the crime of abuse of authority in corruption is viewed from Law no. 19 of 2019 and what is the mechanism for filling the positions of the supervisory board of the Corruption Eradication Commission according to Law no. 19 of 2019 also has normative and juridical research methods that are associated with laws and all opinions of legal experts as well as the placement of families or groups into officialdom under the authority of his position. In this research, the formulation of the problem is how the juridical review of the crime of abuse of authority in corruption is viewed from Law no. 19 of 2019 and what is the mechanism for filling the positions of the supervisory board of the Corruption Eradication Commission according to Law no. 19 of 2019 also has normative and juridical research methods that are associated with laws and all opinions of legal experts as well as the placement of families or groups into officialdom under the authority of his position. In this research, the formulation of the problem is how the juridical review of the crime of abuse of authority in corruption is viewed from Law no. 19 of 2019 and what is the mechanism for filling the positions of the supervisory board of the Corruption Eradication Commission according to Law no. 19 of 2019 also has normative and juridical research methods that are associated with laws and all opinions of legal experts.
ANALISIS HUKUM PERJUDIAN ONLINE DENGAN MODUS GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLANDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Novaisal, Ahmad; Sumarno , Sumarno
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, aplikasi Game Higgs Domino Islands dalam kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat mulai dari orang tua, remaja, maupun anakanak. Seiring perkembangan teknologi game yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau offline yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. adanya fiture pengiriman koin ini, pengguna Game Higgs Domino Islands bisa mendapatkan keuntungan diluar dari ketentuan Game yang telah menyediakan jasa Top Up. Saat ini koin Game Higgs Domino Islands menjadi alat transaksi sesama pengguna karena biasanya pengguna yang menjual koin (chip) jauh lebih murah dan dapat lebih banyak koin (chip) daripada membeli dengan pihak Game Higgs Domino Islands sendiri. Akibat dari itu timbul suatu penjualan yang ilegal di dalam Game Higgs Domino Islands dikarenakan pengguna menjual koin diluar ketentuan game tersebut. Penelitian ini mengedepankan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menemukan pemecahan masalah dalam melihat fenomena hukum yang terjadi.Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), peneliti menjadikan pertauran undang-undang dan konvensi internasional terkait sebagai bahan dan pondasi dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menyatakan Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara Online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriteria Aplikasi Judi Online menurut hukum pidana di Indonesia, sebagimana diketahui judi merupakan kegiatan yang dilarang menurut hukum positif dan terhadap Aplikasi judi Online dilarang dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dengan kriteria: adanya taruhan harta/materi, suatu permainan, yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan. Analisis Perjudian Tehadap Game Online Higgs Domino Islands menurut perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan sebagai wadah permainan biasa pada umumnya dan bukan merupakan suatu Aplikasi judi Online.
ANALISIS HUKUM PERJUDIAN ONLINE DENGAN MODUS GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLANDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Novaisal, Ahmad; Sumarno , Sumarno
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, aplikasi Game Higgs Domino Islands dalam kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat mulai dari orang tua, remaja, maupun anakanak. Seiring perkembangan teknologi game yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau offline yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. adanya fiture pengiriman koin ini, pengguna Game Higgs Domino Islands bisa mendapatkan keuntungan diluar dari ketentuan Game yang telah menyediakan jasa Top Up. Saat ini koin Game Higgs Domino Islands menjadi alat transaksi sesama pengguna karena biasanya pengguna yang menjual koin (chip) jauh lebih murah dan dapat lebih banyak koin (chip) daripada membeli dengan pihak Game Higgs Domino Islands sendiri. Akibat dari itu timbul suatu penjualan yang ilegal di dalam Game Higgs Domino Islands dikarenakan pengguna menjual koin diluar ketentuan game tersebut. Penelitian ini mengedepankan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menemukan pemecahan masalah dalam melihat fenomena hukum yang terjadi.Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), peneliti menjadikan pertauran undang-undang dan konvensi internasional terkait sebagai bahan dan pondasi dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menyatakan Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara Online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriteria Aplikasi Judi Online menurut hukum pidana di Indonesia, sebagimana diketahui judi merupakan kegiatan yang dilarang menurut hukum positif dan terhadap Aplikasi judi Online dilarang dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dengan kriteria: adanya taruhan harta/materi, suatu permainan, yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan. Analisis Perjudian Tehadap Game Online Higgs Domino Islands menurut perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan sebagai wadah permainan biasa pada umumnya dan bukan merupakan suatu Aplikasi judi Online.
Legal Analysis of Online Gambling with the Higgs Domino Island Online Game Mode According to The Perspective Criminal Law in Indonesia Novaisal, Ahmad; Sumarno, Sumarno; Halawa , Firman
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2074

Abstract

This study discusses the legal analysis of online gambling practices using the Higgs Domino Islands game from the perspective of criminal law in Indonesia. The purpose of the study is to assess the extent to which applicable laws and regulations are able to ensnare gambling activities camouflaged through digital game media. The research method uses a normative juridical approach by examining the provisions of the Criminal Code, Law Number 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that the Higgs Domino Islands game has characteristics that fulfill the elements of gambling because it involves betting, opportunities, and real economic benefits. However, law enforcement is still not optimal due to limited regulations that do not explicitly regulate the form of digital gambling and technical obstacles in proving electronic transactions. Legal updates and increased capacity of law enforcement officers are needed to be able to keep up with the development of digital technology. This research is expected to contribute to strengthening criminal law policies in facing the challenges of online gambling in the digital era.