Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Indonesia Berdaya Journal of Lex Philosophy (JLP)
Irianti, Fitriani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM TERHADAP TATANAN NEGARA DALAM PEMERINTAHAN DI ACEH Pakpahan, Zainal Abidin; Irianti, Fitriani; Listina, Listina; Khairani, Lela
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 1 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v7i1.662

Abstract

Aceh sebagai daerah yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewenangan khusus dan dapat melaksanakan tatanan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Syariat Islam dalam tatanan Pemerintahan di Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data penelitian adalah kepustakaan melalui bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif, analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sehingga hasil penelitian ini yaitu makna Qanun di Aceh tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berdasarkan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar’iat Islam. Akan tetapi dalam hal hirarki hukum Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pada eksistensinya kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda didaerah lainnya yang berada di Indonesia.
Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah Irianti, Fitriani; Rahman, Sufirman; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (digital signature) dalam surat-surat perjanjian pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) memiliki kekuatan hukum yang sah dalam surat-surat perjanjian pemerintah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE dan KUHAPerdata, serta peraturan terkait. (2). Faktor penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah terdapat pada faktor aparat penegak hukum yang Dimana belum sepenuhnya menerapkan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah, hal ini diakibatkan belum adanya aturan pelaksanaan yang mewajibkan pelaksanaan, belum baiknya infrastruktur teknologi, serta kebutuhan SDM yang ahli di bidang tersebut. The research objective is to analyze the legal strength of proof of electronic signatures (digital signatures) in government agreement letters. The type of research used is empirical normative legal research. The research results show that (1). Electronic Signatures (Digital Signatures) have valid legal force in government agreements as long as they meet the requirements set out in the ITE Law and the Civil Code, as well as related regulations. (2). The causal factors that influence the implementation of Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters are found in law enforcement officials who have not fully implemented Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters, this is due to the absence of implementing regulations that require implementation, the technological infrastructure is not yet good, and the need for human resources who are experts in this field.
Fungsi dan Materi Muatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Irianti, Fitriani; Listina, Listina; Khairani, Lela; Marpaung, Angel Yeli Mariana; Ekasari, Aisyah; Munthe, Indra Kumalasari
Indonesia Berdaya Vol 4, No 4 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023571

Abstract

Kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyaknya situs pornografi di mediasosial. Situs-situs tersebut sangat mudah diakses oleh pengguna media sosial dari semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Globalisasi membawa perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat yang menyebabkan pergeseran selera dan gaya hidup. Pemerintah melalui Kominfo sudah banyak menghapus situs-situs fornografi tetapi belum sepenuhnya dapat menangani perkembangan situs-situs tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2008. Metode penelitian mengacu pada perumusan masalah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Konten pornografi yang digunakan untuk komsumsi pribadi, juga melanggar Undang-Undang No. 44 tahun 2008 yang merupakan hukum positif, oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan definisi pornografi. Kendala yang terjadi di media sosial dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 44 tahun 2008, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga konten - konten pornografi sangat bebas bertebaran di media social. Masih tingginya kasus- kasus pornografi di media sosial mengindikasikan bahwa implementasi Undang - Undang No. 44 tahun 2008 masih belum maksimal, canggihnya teknologi dan tingginya arus globalisasi membuat semua pihak kewalahan dalam mengimplementasikan undang–undang tersebut.
Co-Authors Ekasari, Aisyah Khairani, Lela Listina, Listina Marpaung, Angel Yeli Mariana Munthe, Indra Kumalasari Rahman, Sufirman Sahban, Sahban Zainal Abidin Pakpahan