Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN STATUS DAN PEMENUHAN HAK ANAK DWI KEWARGANEGARAAN Asih, Gek Dian Kencana; Dewi, Putu Ratih Kumala
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i2.470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Imigras TP I Denpasar dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan status serta pemenuhan hak kepada anak dari pernikahan campuran. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Migrasi Internasional dalam yang mengacu kepada kebijakan. Metode penelitian dalam studi adalahstudi adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber primer yaitu data anak Dwi kewarganegaraan di Kantor Imigrasi TPI Kelas 1 Denpasar dan juga menggunakan data sekunder yaitu literature review penelitian terdahulu dalam menganalisis penelitian ini. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa kasus anak dwi kewarganegaraan di Denpasar yang sudah terlapor hingga tahun 2022 adalah 181 kasus dan Imigrasi memiliki peran penting dalam pemberian perlindungan status dwi kewarganegaraan dan pemenuhan hak dari anak pernikahan campuran, khususnya di wilayah Denpasar, Bali. Peran tersebut melibatkan sejumlah aspek, mulai dari pendaftaran dan pemantauan status kewarganegaraan hingga pemberian izin tinggal kepada warga negara asing yang menikahi warga negara Indonesia. Serta atas pendaftaran dan pencatatan warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan, termasuk yang memiliki kewarganegaraan ganda atau orangtua dengan kewarganegaraan berbeda. Dalam hal ini, Imigrasi memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut. Yang terakhir,Imigrasi juga melakukan pemantauan terhadap kedatangan dan keberangkatan warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan, yang merupakan langkah penting dalam pemastian hak-hak mereka, seperti hak untuk tinggal sementara di Indonesia atau bepergian ke negara lain.
Analisis globalisasi terhadap keamanan negara: (studi kasus : penyalahgunaan izin tinggal WNA TKA non-prosedural di Bali tahun 2022-2023) Ni Luh Putu Cintya Devi; Anom Wiranata, I Made; Asih, Gek Dian Kencana
Economic Military and Geographically Business Review Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/emagrap.v1i1.2023.110

Abstract

The flow of globalization is one form of contemporary development. Globalization provides many benefits for human life globally. One perceived benefit of globalization is the ease of information and technology that is widely spread on the global stage. Sophisticated technology is in the spotlight in connecting the international community easily without restrictions. Traveling from one country to another has become a trend in the current era. Foreign tourists take advantage of easy access to information and technology when visiting various parts of the country. However, with the benefits of globalization, it is not uncommon to find violations committed by international tourists when visiting a country. One of them occurred in Indonesia, especially in Bali, where Non-Procedural Workers (Illegal Workers) were found to be abusing residence permits in 2022-2023. This research aims to analyze the development of globalization with the emergence of non-traditional threats through policies formed to maintain a country's national security using descriptive qualitative methods. In analyzing the case, the author uses international security theory. In the case of violations committed by foreigners, they threaten the stability of a country's national security, which can lead to non-traditional threats to international security. In handling violations, actors within the country provide strict sanctions given by a country's immigration authorities in the form of deportation. The role of immigration in carrying out its duties in monitoring the inflow and outflow of foreigners cannot be separated from the role of the actors involved, such as the implementation of TIMPORA, the police, and the role of the community.