Delfi Heni Susanti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Balita di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Delfi Heni Susanti; Rumzi Samin; Okparizan Okparizan
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1012

Abstract

Nutritional problems in infants and toddlers are still a major problem in community administration, one of which is the problem of malnutrition. Tanjungpinang City still finds cases of toddlers with malnutrition disorders, among others, malnutrition, undernutrition and stunting. cases of malnutrition in Tanjungpinang City have increased over the past three years. In 2020 there were 97 toddlers, in 2021 there were 121 toddlers and in 2022 it rose to 245 toddlers. The purpose of this study is to Evaluate the Poor Nutrition Management Program in Toddlers at the Tanjungpinang City Health Office. Researchers use a qualitative descriptive approach. The results of the program evaluation show how the achievement of the implementation of the malnutrition mitigation program carried out by the Tanjungpinang City Health Office. The context indicator explains the background of the program and the strategy carried out by the Health Office has run optimally to achieve program goals. Furthermore, input indicators still require complete human resources and infrastructure so that malnutrition management programs can run effectively. Then, the HR process indicators in this program have been running through coordination so that activities can run regularly but there are still some things that need to be considered in increasing participation and knowledge about parenting. Furthermore, product indicators are evaluated in running the program, but there are still some negative sides that still think that handling nutritional problems is a health task. The conclusion of the evaluation of the malnutrition mitigation program by the Tanjungpinang Health Office is that the malnutrition program is effective enough but has not been optimally implemented. Suggestions as an improvement effort are to increase community understanding of the program, strive for the fulfillment of additional feeding for all toddlers, fulfill program training, add officers and improve training.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI Delfi Heni Susanti; Dastin Pratiwi; Farida Hani Sri Wahyuni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.586 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.503

Abstract

Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa dan tentunya membawa dampak yang buruk bagi keberadaan negara kita. Banyak sektor pemerintah yang terbengkalai dan mengakibatkan kerugian akibat pandemi ini. Namun, disamping itu pemerintah dalam tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam tujuan NKRI pada alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dimasa pandemi yang menerjang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan terkait implementasi program PKH di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori implementasi Ripley (Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, 2012) yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Responden dalam penelitian ini merupakan penerima manfaat dari program PKH. Melalui wawancara ini diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki ditahun berikutnya, yakni adanya keterlambatan penyaluran dana kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, tidak mendapatkan program tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan proses implementasi menjadi terhambat di era pandemi saat ini.