Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumba Barat Daya Dorkas Inya Karere; Simplexius Asa; A. Resopijani
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.293

Abstract

Arrest Marriage is a marriage process that is carried out by force, Capture Marriage is carried out by kidnapping the bride, kidnapped to become a wife. The captive marriages that are taking place now are not the custom of Southwest Sumba, especially the Kodi area. Based on the results of research in Limbu Kembe Village, (1) What is the philosophy of the practice of catch marriage according to customary law in force in Southwest Sumba? (2) What is the process for resolving the practice of catch marriage according to customary law in force in Southwest Sumba? The research method used in this research is normative research, namely research that is based on applicable legal regulations by examining various applicable laws and regulations related to the problem under study. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the current practice of captive marriage is not the tradition/culture of Southwest Sumba, especially the Kodi area, but rather the practice of captive marriage which has developed by hiding behind cultural claims in order to avoid legal action.
Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di SMA Muhammadiyah Kota Kupang A. Resopijani; Simplexius Asa; Reny R Masu; Windasari N Sudiarta; Rizal S. Thene; Daud Yaferson Dollu; Kornelia Melasari; Petrus Merio Mamoh
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/d0z72427

Abstract

Sexual violence is a serious human rights violation that significantly affects children and adolescents who are still in their developmental stages. Schools, as spaces for education and character building, can unfortunately become locations where sexual violence occurs—whether verbal, physical, or digital. Therefore, legal education is essential to prevent and respond to such cases. In this context, the Faculty of Law of Universitas Nusa Cendana conducted a legal outreach program at SMA Muhammadiyah Kupang to enhance students’, teachers’, and staff’s understanding of sexual violence prevention and handling. The material was delivered in a panel format by experts in Procedural Law through lectures, discussions, Q &A sessions, and case studies. Participants were also given the opportunity to consult on past or ongoing issues, with a restorative justice approach offered as an alternative mechanism focused on victim recovery. The activity strengthened participants’ knowledge of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Students and teachers showed strong enthusiasm, demonstrated by their active engagement throughout the session. They reported gaining clearer guidance on identifying, preventing, and addressing sexual violence in schools. This program proved highly beneficial and is expected to be continued in other schools to broaden legal awareness and strengthen community protection. Keywords: Sexual Violence; Socialization; Adolescents; Prevention;
Perlindungan Hak Terdakwa Melalui Rekonstruksi Pengaturan Ganti Rugi Terhadap Putusan Bebas Londa, Gracea F; A. Resopijani; Petrus Meirio Mamoh
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas melalui pengaturan ganti kerugian dalam sistem hukum positif Indonesia serta menganalisis kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak terdakwa yang diputus bebas berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan hak warga negara. Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 173 sampai dengan Pasal 175, menunjukkan adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui pemberian hak ganti rugi dan dukungan dana abadi negara. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan ganti kerugian masih memiliki berbagai kelemahan, yaitu paradigma pertanggungjawaban negara yang masih berbasis pada kesalahan prosedural, pembatasan nominal kompensasi yang belum mencerminkan kerugian materiel dan immateriel secara proporsional, serta hambatan prosedural yang membebankan inisiatif pengajuan kepada terdakwa yang diputus bebas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan korektif guna menjamin pemulihan hak terdakwa secara substantif.