Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Sarwani, Novita; Musip, Muhammad
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.16973

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Perkawina di Indonesia sering dilaksanakan dengan berpodam pada hukum adat yang ada pada masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan library research, sebagai sumber utamanya adalah buku dan artikel yang berkaitan. Tujuan artikel ini untuk mengetahui kontribusi hukum adat dalam membangun keharmonisan keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adat seringkali mengintervensi sesorang untuk melakukan perkawian. Pengaplikasian adata dalam hukum Islam, mendapatkan justifikasi dari Syariat, terbukti dengan banyaknya hukum-hukum pada masa jahilyah yang diberlakukan kembali pada masa Islam. dan keberlakuan adat semakin kuat dengan adanya argumentasi baik yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis Nabi, maupun dari praktek yang dilakukan oleh para ulama. Di lingkungan masyarakat untuk melakukan perkawinan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan sehingga sering dikaitkan perlaksaan perkawinan tersebut pada usia yang sudah dapat melakukan perkawinan. Pengaruh kebudayaaan pada pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat sangat penting bagi keluarga untuk membangun keharmonisan.
Menelaah Konsep Li’an Suami Sebagai Cara Mencegah Sanksi Menuduh Zina dari Kaca Mata Medis dan HAM Dalam Konteks Kekinian Anwar, Muhamad Ridho; Musip, Muhammad
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 12 No 1 (2024): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Ngoro, Jombang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61181/at-tahdzib.v12i1.336

Abstract

Background. Li’an is used as an alternative to free a husband from qozhaf sanctions (accusing him of adultery), with the condition that the husband cannot present 4 bayyinah (witnesses) as witnesses to his wife's unfaithful actions. One of the legal consequences of li'an is that it confirms the lineage of a child with its father. Aim. Analyzing the husband's Li’an as a way to prevent sanctions for accusing him of adultery from a medical and human rights perspective Methods. This library research uses a descriptive-qualitative approach. Literature comes from authoritative data, such as classical jurisprudence books, tafsir, articles and books. The data was analyzed qualitatively and presented in descriptive form. Results. DNA test results can be used as evidence of Qorinah (signs), in the category of evidence in the form of allegations. It’s can clarify the child's lineage status, whether it is a child from the mother's husband or from another man, and can also clarify the punishment that will be received by a husband who accuses his wife of infidelity, whether he will be subject to had qozhaf or not. The concept of li’an from a human rights perspective is appropriate, because in li’an there are human rights that must be fought for, namely children's human rights. The state is expected to pay attention to the human rights of li’an children, through regulations that regulate scientific evidence through DNA testing to clarify the status and rights of children.