Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Mudharabah
Ramli, Misran
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah

 1 
ANALYSIS OF MAQASHID SYARI'AH IN PRACTICE SETTING A 25% SERVICE FEE FOR UMKM CAPITAL REPAYMENT AT PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR Marjani, Dhia; Abdullah, Arifin; Ramli, Misran
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v6i1.8257

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai prinsip hifzh al-maal (menjaga harta) dalam konteks penetapan uang jasa sebesar 25% pada program pembiayaan PNM Mekaar Syari’ah di Aceh Besar. Program ini merupakan bentuk pembiayaan usaha mikro yang ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera tanpa agunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Namun, adanya penetapan uang jasa sebesar 25% secara flat (tetap) setiap tahun menimbulkan persoalan tersendiri, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki pendapatan tidak tetap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan maqashid syari’ah dan prinsipnya dalam kehidupan Masyarakat, bagaimana praktik pembiayaan modal dan pandangan pelaku UMKM terhadap penetapan uang jasa 25% oleh PNM Mekaar Syari’ah Aceh Besar, serta bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari prinsip hifzh al-maal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada nasabah dan pegawai PNM Mekaar Syari’ah Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini membantu akses modal usaha, penetapan uang jasa yang tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi pendapatan dinilai memberatkan sebagian nasabah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hifzh al-maal. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta secara proporsional dan menghindari beban yang merugikan. Oleh karena itu, penyesuaian sistem pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasabah sangat diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan nilai-nilai maqashid syari’ah dan benar-benar menghadirkan kemaslahatan.
THE SYSTEM OF DETERMINING SUBSIDIZED FERTILIZER RECIPIENTS FOR COFFEE FARMERS BY THE BENER MERIAH AGRICULTURE AND PLANTATION OFFICE ACCORDING TO THE CONCEPT OF AT-TAS'IR AL-JABARI Yusriga; Ramli, Misran
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 7 No. 1 (2026): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v7i1.9691

Abstract

The construction of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Aceh Tengah Regency is a strategic government project implemented through a construction service contract between the P2P Work Unit as the project owner and PT Meudang Pirak as the service provider. During its implementation, the project encountered various technical and non-technical constraints that resulted in contract changes through three addendum contracts. This condition raised legal issues regarding the validity of the addendum contracts under both positive law and the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), particularly within the framework of the ijārah 'ala al-'amāl contract. Therefore, the research problems of this study focus on the validity of the main contract and its addendums in the Aceh Tengah WWTP project and their conformity with the principles of ijārah 'ala al-'amāl. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research by examining contract documents, statutory regulations, and relevant fiqh muamalah literature. The findings indicate that all addendum contracts implemented constitute legally valid contractual adjustments from administrative, juridical, and sharia perspectives, as they do not eliminate the pillars and conditions of the ijārah contract. Instead, the addendums function to maintain contractual continuity, ensure clarity of the work object, guarantee certainty of ujrah (wages), and realize the principles of justice and public benefit (maṣlaḥah). Accordingly, the main contract and its addendums in the Aceh Tengah WWTP project are deemed valid and consistent with both positive law and Islamic jurisprudence
Co-Authors Abidin Nurdin Arifin Abdullah Auliana, Nurul Malika, Irhamni Marjani, Dhia Marwah Adi Halim, Zahratun Mawar, Sitti Surya, Reni Syamsul Rijal Syarifah Rahmatillah Yusriga