Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Urgency Establishing a Sharia Land Bank To Accelerate Agrarian Reform Cahyo
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i1.21583

Abstract

Researchers believe that the existence of a Sharia Land Bank in Indonesia which is based on the concepts of al-ilah and al-musawah can accelerate agrarian reform in Indonesia. To ensure this, the researcher presented this research using standard methodological articles in scientific research that are commonly used. This research is a qualitative research with a descriptive approach related to the Land Bank, Agrarian Reform, and the experience of the concepts of al-ilah and al-musawah in the Sharia Land Bank which was initiated by the researcher. The data used in this research is secondary data that researchers obtained from scientific articles, books, statutory regulations, news from credible websites, and other sources that are usually used in every research and are certainly related to Land Banks, Agrarian Reform, and values in Islamic law such as Al-Adalah and Al-Musawah. The data that the researcher managed to obtain was analyzed using the stages of data collection, data selection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result in this article show first,  The Land Bank functions to collect land, manage land, manage land and provide land to overcome inequality in land ownership and accelerate agrarian reform. The existence of a Land Bank which has an unclear concept and researchers believe could make the Land Bank a weakness in its implementation. Second,  The presence of the Sharia Land Bank concept which is a refinement of the Conventional Land Bank concept by upholding the values of al-adadlah (justice) and al-musawah (equality) can be a guide for Land Bank employees, Land Bank Officials and Government officials others in implementing the concepts offered by not distinguishing between one group and another, being honest, and so on which can accelerate agrarian reform.      
Interoperabilitas KRI–PESUD TNI sebagai Strategi Deterrence Udara Laut di Blok Ambalat Cahyo; Dwi Hartono; Tasdik Mustika Alam
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa Blok Ambalat dan disparitas kapabilitas antara KRI TNI AL dan PESUD TNI AU telah mengurangi efektivitas pengamanan wilayah perbatasan. Keterbatasan cakupan sistem Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) dan perbedaan sistem komunikasi menyebabkan jeda komando dan respon yang melambat, sehingga melemahkan efek deterrence nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat interoperabilitas antara KRI TNI AL dan PESUD TNI AU, mengidentifikasi hambatan teknis maupun non-teknis, serta merumuskan strategi penguatan untuk meningkatkan efek deterrence di Blok Ambalat. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada operasi pengamanan wilayah perbatasan laut, dengan sumber data primer dari wawancara narasumber kunci dan data sekunder dari laporan operasi serta dokumen resmi TNI. Analisis dilakukan dengan kerangka Teori Sea Power, Interoperability Maturity Model (IMM) dan Teori Strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas saat ini baru mampu meningkatkan deterrence pada level taktis namun belum mencapai level strategis. Hambatan utama mencakup 73% KRI yang masih menggunakan sistem komunikasi analog, cakupan IMSS hanya sekitar 30% wilayah, frekuensi latihan gabungan yang rendah, dan waktu respons rata-rata 47 menit yang menghambat sinergi operasi udara-laut. Kesimpulannya, diperlukan strategi terintegrasi berupa2727 modernisasi C5ISR, pembentukan Joint Maritime-Air Operations Center (JMAOC), standardisasi data-link, dan peningkatan frekuensi latihan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan mewujudkan deterrence yang kredibel di kawasan perbatasan maritim.