<![CDATA[Sengketa Blok Ambalat dan disparitas kapabilitas antara KRI TNI AL dan PESUD TNI AU telah mengurangi efektivitas pengamanan wilayah perbatasan. Keterbatasan cakupan sistem Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) dan perbedaan sistem komunikasi menyebabkan jeda komando dan respon yang melambat, sehingga melemahkan efek deterrence nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat interoperabilitas antara KRI TNI AL dan PESUD TNI AU, mengidentifikasi hambatan teknis maupun non-teknis, serta merumuskan strategi penguatan untuk meningkatkan efek deterrence di Blok Ambalat. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada operasi pengamanan wilayah perbatasan laut, dengan sumber data primer dari wawancara narasumber kunci dan data sekunder dari laporan operasi serta dokumen resmi TNI. Analisis dilakukan dengan kerangka Teori Sea Power, Interoperability Maturity Model (IMM) dan Teori Strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas saat ini baru mampu meningkatkan deterrence pada level taktis namun belum mencapai level strategis. Hambatan utama mencakup 73% KRI yang masih menggunakan sistem komunikasi analog, cakupan IMSS hanya sekitar 30% wilayah, frekuensi latihan gabungan yang rendah, dan waktu respons rata-rata 47 menit yang menghambat sinergi operasi udara-laut. Kesimpulannya, diperlukan strategi terintegrasi berupa2727 modernisasi C5ISR, pembentukan Joint Maritime-Air Operations Center (JMAOC), standardisasi data-link, dan peningkatan frekuensi latihan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan mewujudkan deterrence yang kredibel di kawasan perbatasan maritim.]]>
