Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo Sukmawan, Denny Indra; Pedrason, Rodon
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.274-289

Abstract

Di masa pemerintahan Joko Widodo, kontrol sipil atas militer tergolong pragmatis. Artikel ini berangkat dari teori kontrol sipil pragmatis oleh Donald Travis dan mengulas tiga fenomena yang menandakan pragmatisme Joko Widodo dalam mengelola hubungan sipil militer: Pertama, banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terlibat aktif dalam politik partisan pada Pemilu 2014 dan 2019. Kedua, banyaknya perwira aktif TNI/ Polri yang merangkap jabatan sipil di Kementerian/ Lembaga dan BUMN. Tiga, berkembangnya militerisme masyarakat sipil. Selain itu, penulis menemukan beberapa hal terkait implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia: Pertama, sejumlah purnawirawan yang mengisi jabatan politik terlibat konflik kepentingan. Kedua, organisasi TNI/ Polri bisa berkuasa, walaupun tidak memerintah. Terlihat dari pos-pos jabatan yang diisi purnawirawan mereka di pemerintahan dan BUMN yang bergerak sektor energi dan pangan. Ketiga, militerisme masyarakat sipil mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil melakukan praktik sekuritisasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan bertumpu pada data sekunder dalam penulisan artikel ini.
Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Sukmawan, Denny Indra; Pratama, Syaugi
Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 4 (2023)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2041

Abstract

This article aims to enrich the literature on the threshold for presidential candidacy in Indonesia by: Firstly, summarizing the main criticisms of its implementation; Secondly, refuting the arguments of the Constitutional Court regarding the threshold’s potential to increase political support for the elected President and reduce the number of political parties. This research employs a qualitative methodology, utilizing a literature study design and case studies involving the Constitutional Court’s decisions on the presidential candidacy threshold, along with previous studies on the relationship between political parties and the President. In general, we have found that the primary criticisms of setting the presidential candidacy threshold revolve around its potentially unconstitutional implementation and its contribution to political oligarchy. In practice, setting the presidential candidacy threshold is entirely unrelated to an increase in political support for the President and cannot reduce the number of political parties.
Hacker, Fear, and Harm: Data Breaches and National Security Sukmawan, Denny Indra; Setyawan, David Putra
Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.1.2023.153-182

Abstract

  This research explains data breaches as national security threat by using cyber security dilemma and cyber harm approaches. For long, Indonesia adopted comprehensive national security system that covers state defense, state security, public security and human security. Cyber security dilemma explains data breaches as threats to state defense and security dimensions. While cyber harm explains it as threats to public and human security dimensions. Furthermore, we found that: (1) non-state actors have influence to escalate cyber security dilemma in long term; (2) the state response by increasing defense and security sector's budget; and (3) the threats of data breaches to public and human security took place when government and corporations neglect the responsibilities to protect data and privacy of citizen and consument, as well as non-state actors conduct cyber attacks intentionally. The methodology is descriptive -qualitative and quantitative. While the data covered data breaches incidents in Indonesia during August-September 2022, literatures such as books, journal articles and online articles is also used. Keywords: cyber security, cyber space, cyber threats, cyber security dilemma, cyber harm,  data breaches, bjorka, national security   Penelitian ini menjelaskan pelanggaran data sebagai ancaman keamanan nasional dengan menggunakan pendekatan dilema keamanan siber dan bahaya siber. Indonesia mengadopsi sistem keamanan nasional yang komprehensif dan melingkupi dimensi pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan insani sejak lama.  Dilema keamanan siber menjelaskan pelanggaran data sebagai ancaman ke dimensi pertahanan negara dan keamanan negara. Sementara bahaya siber menjelaskan ancaman ke dimensi keamanan publik dan keamanan insani. Kami menemukan: (1) aktor-aktor non-negara mampu mengeskalasi kondisi dilema keamanan siber dalam waktu lama; (2) respons negara dengan meningkatkan anggaran bagi instansi-instansi sektor pertahanan dan keamanan siber; dan (3) ancaman pelanggaran data terhadap keamanan publik dan keamanan insani justru terjadi ketika pemerintah dan perusahaan lalai atas tanggung jawab untuk melindungi data dan privasi warga negara dan pelanggan mereka, termasuk ketika aktor-aktor non-negara melakukan serangan siber dengan sengaja. Metodologi penelitian ini deskriptif -kualitatif dan kuantitatif. Data digunakan mencakup insiden siber yang terjadi di Indonesia selama Agustus-September 2022, literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal dan artikel daring. Kata-kata kunci: keamanan siber, ruang siber, ancaman siber, dilema keamanan siber, bahaya siber, pelanggaran data, bjorka, keamanan nasional