Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Atmaja, A.P. Edi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective Atmaja, A.P. Edi; Erliyana, Anna
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i2.1084

Abstract

This paper, which uses an interdisciplinary, historical, and literary approach, aims to answer the questions of how the process of discussing changes to Article 33 of the Indonesian constitution led to the formulation of the article as it is known today. Second, how did the amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution pave the way for the emergence of neoliberal legal products in Indonesia? Third, how is the democratic economic system (sistem ekonomi kerakyatan), as an economic system with a strong historical and constitutional foundation in Indonesia, affirmed by the deviationist doctrine from the perspective of critical legal studies (CLS)? This paper discusses the debates that took place in the agenda to amend Article 33 of the Indonesian constitution as the background of today's anomie. From a CLS perspective, the inclusion of the concept of efficiency in Article 33 of the Indonesian constitution after the amendment shows the infiltration of neoliberalism into Indonesia's basic law, riding on the political and legal reform agenda after the collapse of the authoritarian regime. To counter the excesses of neoliberalism, a legal scholar in the CLS perspective can engage in radical legal practice centred on the deviationist doctrine by, among other things, tracing legal principles back to their roots. Based on the deviationist doctrine, the formulation of Article 33 of the 1945 Constitution is a credo of political economy as well as the original legal policy of a sovereign, anti-colonialist, anti-imperialist, anti-capitalist independent state, and therefore cannot be arbitrarily changed and/or abolished.
Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia Atmaja, A.P. Edi
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.155

Abstract

Tulisan ini membahas pengaruh aktor-aktor swasta transnasional terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengambil kasus pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tulisan ini menganalisis permasalahan konseptual dalam pengadopsian standar internasional atau regulasi swasta transnasional yang dibentuk oleh aktor-aktor swasta transnasional global, melalui konsep yang disebut “legalisasi standar internasional”. Dengan memperhatikan wawasan legalitas translokal, tulisan ini mendorong perlunya BPK untuk kembali meninjau kepentingan nasional dan tujuan bernegara sebagai upaya emansipatoris terhadap hukum transnasional yang berpotensi berbahaya, tidak adil, merusak, dan banal.
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI PENYETORAN KE KAS NEGARA: SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL Atmaja, A.P. Edi
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.85

Abstract

Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.
Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia Atmaja, A.P. Edi
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.155

Abstract

Tulisan ini membahas pengaruh aktor-aktor swasta transnasional terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengambil kasus pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tulisan ini menganalisis permasalahan konseptual dalam pengadopsian standar internasional atau regulasi swasta transnasional yang dibentuk oleh aktor-aktor swasta transnasional global, melalui konsep yang disebut “legalisasi standar internasional”. Dengan memperhatikan wawasan legalitas translokal, tulisan ini mendorong perlunya BPK untuk kembali meninjau kepentingan nasional dan tujuan bernegara sebagai upaya emansipatoris terhadap hukum transnasional yang berpotensi berbahaya, tidak adil, merusak, dan banal.
Co-Authors Anna Erliyana