Suryadinata, Rochendi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Pemahaman Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Bagi Pemilih Pemula Efriza, Efriza; Suryadinata, Rochendi; Rostikah, Rostikah; Maulani, Dini Izzati; Nurjannah, Lidya
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era Reformasi telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak lima kali diawali tahun 1999, kemudian 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, kita akan melaksanakan Pemilu ke-6 kalinya pada Pemilu 2024 mendatang. Pemilu adalah bagian dari metode demokratis dan legitimasi bagi Eksekutif dan Legislatif dalam melaksanakan kekuasaan dan kewenangannya. Tujuan dari kegiatan edukasi memberikan pemahaman mengenai ilmu pemerintahan utamanya Pemilu bagi Pemilih Pemula. Pemilu adalah sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern. Partisipasi Politik berupa kesadaran yang otonom, antusiasme, dan preferensi politik dari Pemilih Pemula memiliki peran penting dan utama dalam kegiatan memilih sebagai pemilih. Kegiatan ini memberikan pemahaman dan pelatihan dasar mengenai Pemahaman Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Partisipasi Politik dari Pemilih Pemula. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam proses politik Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan dengan metode observasi langsung melalui mendatangi lokasi pengabdian yang dipilih yakni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Kota Serang untuk memperoleh data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan juga melakukan wawacancara. Wawancara dilakukan terhadap informan seperti: siswa, dan beberapa guru, dengan cara diskusi/pemberian informasi dan pelatihan. Tim Pengabdian Masyarakat kemudian melakukan penyuluhan materi dasar tentang pemahaman pemilu bagi pemilih pemula, sehingga kegiatan pemilu akan menghasilkan antusiasme, pemahaman preferensi politik, dan juga tingkat partisipasi politik pemula yang bersifat otonom. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat: memberikan pengetahuan tentang Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam aspek ilmu pemerintahan, pengetahuan tentang mekanisme proses pemilu pada Pemilu Serentak 2024 nanti, serta diharapkan akan memberikan pemahaman dan antusiasme serta pemahaman akan preferensi politik.
Village Funds, Local Politics, and the Limits of Decentralized Governance in Banten, Indonesia Randisa, Aziz Reza; Suryadinata, Rochendi
Journal of Contemporary Local Politics Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jclp.v4i2.772

Abstract

This article analyzes the political dynamics and governance that shape the implementation of Indonesia's Village Fund Program based on Law No. 6 of 2014, with a focus on a qualitative case study in Banten Province. Although this program is urgent as a leading decentralization instrument that allocates significant public resources to the village level, evidence on how village governance actually operates—and why performance varies—remains uneven. Drawing on a synthesis of literature, official reports, and village-level data, this study shows that improvements in rural infrastructure and basic services go hand in hand with persistent governance deficits. Limited administrative and financial capacity among village officials, weak and procedural accountability practices, and increasingly intense local political pressures limit the democratization and development goals promoted by the law. Transparency and oversight mechanisms often function as formal compliance rather than effective control, while community participation in planning and monitoring tends to be low, facilitating patronage networks and increasing the risk of abuse of authority and corruption. The uniqueness of this article lies in its linking of decentralization outcomes to the micro-politics of village administration and the implementation of accountability. This article provides implementable policy directions such as capacity building, stronger oversight architecture, participatory guarantees, and targeted anti-corruption measures to strengthen transparency, accountability, and citizen control in the governance of Village Funds.