Mariana, Lenny
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The influence of public administration science paradigm shift in its realization good governance Kalalo, Elisabeth; Putri, Irma Nurmala; Mariana, Lenny; Arifin, Antoni Ludfi
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v5i2.20185

Abstract

The emergence of the New Public Service is an approach in public administration that addresses the shortcomings of both the Old Public Administration (OPA) and New Public Management (NPM), particularly in the context of cultural change and good governance. Old Public Administration (OPA) focuses more on bureaucracy oriented towards rules and procedures but is less responsive to cultural changes and societal needs. On the other hand, New Public Management (NPM) emphasizes the use of business management principles in public administration but pays less attention to cultural changes and good governance aspects. In the context of cultural change, the New Public Service offers a more adaptive and responsive approach. This approach recognizes the importance of understanding and adapting to cultural changes within society to provide relevant and effective public services. Additionally, the New Public Service is closely related to good governance. This approach emphasizes values such as fairness, rule of law, public participation, and transparency. By incorporating the principles of good governance, the New Public Service strives to build a sound, efficient, and accountable governance system. In summary, the emergence of the New Public Service is a response to the shortcomings of OPA and NPM in addressing cultural changes and in the context of good governance. This approach combines adaptability to cultural changes with the application of good governance principles to ensure that public services provided by the government are responsive, fair, and transparent.
Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi Mariana, Lenny; Pandoyo, Pandoyo
Reformasi Administrasi Vol. 11 No. 2: September 2024
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v11i2.4136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang terkait dengan penerapan aplikasi SIPD, serta melalui analisis dokumen dan observasi langsung. Analisis penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menentukan keberhasilan suatu implementasi dengan mempertimbangkan factor komunikasi (communication), sumber daya (resources), sikap (disposition), struktur birokrasi (bureaucratic structure). Pengembangan SIPD merupakan perwujudan dari amanat Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk digunakan secara efektif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kota Bekasi masih memliki beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hambatan dalam penerapan SIPD yang faktor komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil karena Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi serta masalah teknis dalam seperti aplikasi yang sulit untuk di akses karena permasalahan jaringan, infrastruktur, serta fitur menu pada aplikasi yang belum lengkap juga menjadi salah satu kendala. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penerapan Sistem informasi di pemerintahan daerah.