Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Sultan Agung Notary Law Review
Witasari, Ariyani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Effectiveness of Demak Regency Spatial Planning Policy through the Role of a Notary as An Official who Makes Land Deeds Kusriyah, Sri; Witasari, Ariyani; Listyowati, Peni Rinda; Rodhiyah, Siti
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i2.37899

Abstract

Demak Regency asone of the autonomous regions has authority derived from Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the authority for spatial planning is regulated in Article 11 that: the authority of the district/city regional government in implementing spatial planning includes: a. regulation, guidance and supervision of the implementation of the planning district/city regional space and district/city strategic areas.This writing aims to find out what the Spatial and Regional Planning Policy is related to Space Utilization in Demak Regency and how effective the Spatial Utilization policy is through the role of Notaries as Officials Making Land Deeds. The method used is a sociological juridical approach, the data used is primary data and secondary data, the theory used to analyze the problem is the theory of authority and the theory of effectiveness. The research results show 1. Space utilization in Demak district, namely: 1) Land use in Demak district is rice fields (58.79%). Non-paddy agricultural land consisting of fields/gardens, ponds and community forests occupies 23.13% of the total area, while the remainder (18.08%) is used for housing, industry, trade and offices as well as other public infrastructure. 2) Regional development, one example of developing industrial designated areas as referred to in article 64 of the 2011 Demak Regency RTRW Regional Regulation. Industrial designated areas are mostly in Demak Regency with an area of approximately 7,646 ha. The largest industrial area allocation is in Sayung and Karangtengah sub-districts because it is a top priority in the National Industrial Development Master Plan. 2. The effectiveness of Spatial Planning policies in Demak Regency through the role of the notary as PPAT, carried out in procedures for making authentic deeds related to land, must go through technical considerations for the activity of issuing suitability of space utilization activities issued by the Demak Regency Land Office and Approval of Space Utilization Activities. issued by the Peran Demak district government through the One Stop Investment and Integrated Services.
The Political Law of Simultaneous General Elections as Effort to Strengthen the Presidential System Kusriyah, Sri; Ma'ruf, Umar; Rhodiyah Dwi Istinah, Siti; Witasari, Ariyani
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i3.40022

Abstract

This study aims to analyze the legal politics of simultaneous general elections as an effort to strengthen the presidential system both under national and Islamic law, which aims to discuss how the legal politics of general elections in Indonesia is the embodiment of popular sovereignty. The method used in this paper was a normative juridical method, namely by analyzing the norms related to the holding of simultaneous general elections, so that the data used in this paper is secondary data, problem analysis using qualitative analysis. The results of the discussion show that the legal politics of simultaneous general elections is intended to emphasize a strong and effective presidential government system, and basically, Islam cannot be separated from politics as a form of practicing shura, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, as well as fighting for justice and preaching good deeds. The MPR as the institution authorized to stipulate and amend the Constitution can make stipulations on guidelines for the implementation of development that must be carried out by the President, which will later serve as suggestions for evaluating the performance of the President for five years.
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG MELALUI PEMANFAATAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN Kusriyah, Sri; Witasari, Ariyani
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Vol 11 No 01 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/ppkm.v11i01.5680

Abstract

Sosialisasi mengenai Kebijakan penataan ruang melelui pemanfataan ruang untuk pemabgungunan yang berkelanjutan adalah untuk memberikan pemahanan kepada masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Demak dalam memanfaatan ruang untuk pembangunan melalui penyusunan pemabangunan jangka panjang, Pembangunan jangka menengah dan program kerja pembangunan tahunan, bertujuan agar masyarakat ketika akan memanfaatkan ruang untuk pembangunan bisa menyesuiakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam pengandian adalah sosiologis, yakni dengan tatap muka tehadap masyarakat, sosialisasi dengan cara penyuluhan, serta diskusi untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tata ruang melalui pemanfataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hasil dari pelaksanaan pengabdian terciptanya kesadaran masyarakat ketika akan melaksanaan pemanfataan ruang untuk mendirikan suatu usaha tertentu harus melalui prosedur yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Demak, yang dituangkan dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah dan Rencana Program Pembangunan Tahunan, serta dalam standar operasional perijinan untuk pemanfataan ruang.
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG MELALUI PEMANFAATAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN Kusriyah, Sri; Witasari, Ariyani
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Vol 11 No 01 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/ppkm.v11i01.5680

Abstract

Sosialisasi mengenai Kebijakan penataan ruang melelui pemanfataan ruang untuk pemabgungunan yang berkelanjutan adalah untuk memberikan pemahanan kepada masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Demak dalam memanfaatan ruang untuk pembangunan melalui penyusunan pemabangunan jangka panjang, Pembangunan jangka menengah dan program kerja pembangunan tahunan, bertujuan agar masyarakat ketika akan memanfaatkan ruang untuk pembangunan bisa menyesuiakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam pengandian adalah sosiologis, yakni dengan tatap muka tehadap masyarakat, sosialisasi dengan cara penyuluhan, serta diskusi untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tata ruang melalui pemanfataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hasil dari pelaksanaan pengabdian terciptanya kesadaran masyarakat ketika akan melaksanaan pemanfataan ruang untuk mendirikan suatu usaha tertentu harus melalui prosedur yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Demak, yang dituangkan dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah dan Rencana Program Pembangunan Tahunan, serta dalam standar operasional perijinan untuk pemanfataan ruang.
Co-Authors Listyowati, Peni Rinda Ma'ruf, Umar Rhodiyah Dwi Istinah, Siti Siti Rodhiyah, Siti Sri Kusriyah, Sri