Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekonomi dan Bisnis International Journal of Sharia Business Management Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Finavest: Jurnal Ilmiah Ilmu Keuangan
Badrusarif, Arif
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analysis of Problem Financing Settlement in Murabahah Agreements with DSN MUI Fatwa: (Case Study at BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch) Hakim, Arifin Rahman; Badrusarif, Arif; Wibawa, Ginan
International Journal of Sharia Business Management Vol 3 No 1 (2024): IJSBM: International Journal of Sharia Business Management
Publisher : Sharia Business Management Department of STEBIS Bina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51805/ijsbm.v3i1.213

Abstract

This research aims to examine the resolution of financing problems in murabahah contracts by referring to the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study focuses on PT BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch as a case study. The background underlying this research includes the history of Islamic banking, the basic principles of sharia banking, as well as the phenomenon of problematic financing in the context of sharia banks. Problem identification focuses on the factors that cause financing problems, the form of resolution applied, and the conformity of practices with the DSN-MUI fatwa. By limiting the discussion to the concept and implementation of resolving problematic financing in murabahah contracts, this research obtains a descriptive-analytical problem formulation. The research methodology used is a qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews. The results of this research are expected to provide a comprehensive picture regarding the resolution of problematic financing in murabahah contracts, as well as its conformity with the DSN-MUI fatwa, so that it can contribute to the development of knowledge in the field of sharia economic law and provide practical recommendations for related parties in the sharia banking industry.
Analisis Hukum Islam Terhadap Penganggaran Upah Asuransi BPJS Kesehatan Studi Kasus di PT. BPR Muria Harta Nusantara Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Cahya, Taufik Septian; Badrusarif, Arif; Wibawa, Ginan
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i2.108

Abstract

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana sistem mekanisme praktik penganggaran upah asuransi BPJS Kesehatan di PT BPR Muria Harta Nusantara? 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pengganggaran upah asuransi BPJS Kesehatan di PT BPR Muria Harta Nusantara?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif empiris. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini melihat BPJS kesehatan. Perbedaanya adalah bahwa studi sebelumnya terutama berkaitan dengan apakah jaminan sosial untuk kesehatan masyarakat memberikan manfaat. Sedangkan fokus kajian ini lebih khusus pada karyawan di PT. BPR Muria Harta Nusantara Cileunyi yang membayar asuransi BPJS kesehatan melalui penganggaran upah. Hasil Penelitian ini dapat menunjukan bahwa dasar dari pemotongan gaji karyawan untuk asuransi adalah perjanjian kejra yang dibuat oleh BPR Muria Harta Nusantara dan di tanda tangani oleh karyawan secara sukarela didalamnya memuat hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja upah hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. Pandangan Hukum Islam terhadap penganggaran upah karyawan untuk asuransi BPJS Kesehatan boleh diberlakukan dengan alasan sudah memenuhi akad, rukun dan syarat Islam karena kedua belah pihak sudah mengetahui tentang pemotongan upah karyawan untuk asuransi melalui kontrak kerja yang telah di tanda tangani karyawan tanpa ada paksaan.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Masyarakat Penerima Manfaat Bansos dalam Mempergunakan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Nurjanah, Nunung; Badrusarif, Arif; Wibawa, Ginan
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : LPPM STIE Bisnis Internasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v2i1.159

Abstract

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana pendapatan tidak memenuhi kebutuhan dasar, sehingga membuat kelangsungan hidup menjadi sulit, oleh karenanya dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Di dalam Agama kemaslahatan umat manusia juga di tekankan dalam maqasid syariah yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan melalui penjagaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial pada Tahun 2007 telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk membantu kekurangan masyarakat, melalui dari kebutuhan pokok, pendidikan, sampai kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dan menjelaskan bagiamana masyarakat penerima manfaat menggunakan dana bantuan PKH, di tinjau dari analisis maqhasyid syariah terhadap masyarakat penerima manfaat dalam mempergunakan dana bansos Program Keluarga Harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif, dengan metode penelitian menggunakan studi literatur, penelitian lapangan, metode pengamatan, dan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data ini diperoleh melalui Wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagai sumber informasi yang dicari. Kemudian, data ini oleh peneliti dianalisa dan diolah yang selanjutnya digunakan unuk penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ganjar Sabar, sudah di jalankan dengan arahan dan mekanisme sesuai kebijakan serta aturan yang berlaku. Akan tetapi hasil analisis maqashid syariah terhadap masyarakat penerima manfaat dalam mempergunakan dana bansos program keluarga harapan (PKH) belum bisa memanfaatkan dengan baik sesuai anjuran yang berlaku trutama dalam hal menjaga hartanya, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan maqashid syariah yang salah satunya ialah menjaga harta (hifzh al-mal), dimana hal ini termasuk dalam tingkatan dharuriyat (tujuan-tujuan primer), yaitu sebagai tujuan yang harus ada dan merupakan kebutuhan dasar bagi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan di masa yang akan datang.
Status Kepemilikan dalam Jual Beli Followers (Pengikut) Instagram di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah : (Studi Kasus di Media Sosial Instagram pada Akun @Sidiq Store) Arfianti, Ulfa; Badrusarif, Arif; Wibawa, Ginan
Finavest: Jurnal Ilmiah Ilmu Keuangan Vol 1 No 1 (2024): Finavest: Jurnal Ilmiah Ilmu Keuangan
Publisher : Sapta Arga Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan-perubahan konsep dalam melakukan perniagaan terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga hukum Islam pun harus bisa fleksibel mengikuti jaman dan kondisi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan yaitu sebagai sarana promosi bisnis, menaikkan personal branding hingga mempopulerkan diri sendiri. Transaksi yang dilakukan cukup sederhana yaitu dengan memesan followers dengan jumlah yang diinginkannya kepada penjual. Dibalik sederhananya transaksi jual beli followers ada permasalahan akad dalam proses transaksi, yakni tidak adanya keterbukaan kepada pembeli bahwa sebagian followers yang dijual adalah bot followers (akun pasif) dimana sewaktu-waktu pihak dari Instagram dapat melakukan pembersihan terhadap akun pasif tersebut. Selain itu, pada followersjenis real human (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-unfollow (berhenti mengikuti), sehingga transaksi seperti ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli. Untuk mengkaji permasalahan diatas penulis meneliti bagaimana status kepemilikan jual beli followers Instagram dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli followersInstagram dengan tujuan untuk mencari tahu status kepemilikan jual beli followers Instagram dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli Followers Instagram. Metode penelitian ini adalah mengumpulkan, mengelola bahan dan menyajikan serta menganalisir data guna menemukan atau merangkai kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab persoalan yang ditulis penulis. Untuk membedah masalah tersebut maka penulis menggunakan metode field research(studi lapangan). Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli followers instagram yang ada di media online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kepemilikan jual beli followers instagram ditemukan bahwa followers yang sudah dibeli berkurang perlahan tanpa sepengetahuan pembeli, tidak ada kejelasan dari penjual pada awal transaksi dan tidak ada garansi dari penjual. Jual beli followers instagram adalah jual beli yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual beli seperti status objek tersebut bukan milik penjual, menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik akun dan tidak ada kejujuran dari penjual bahwa akun yang dijual sifatnya tidak permanen.
Co-Authors Arfianti, Ulfa Cahya, Taufik Septian Hakim, Arifin Rahman Nunung Nurjanah Wibawa, Ginan