Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Effect of Problem Based Learning Model on Junior High School Students' Problem Solving Ability Hanifa, Shofia; Afrilianto, Muhammad; Amelia, Risma
(JIML) JOURNAL OF INNOVATIVE MATHEMATICS LEARNING Vol. 7 No. 2 (2024): VOLUME 7 NUMBER 2, JUNE 2024
Publisher : IKIP Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/jiml.v7i2.19639

Abstract

Students have difficultly solving problem in question such as when solving word problrms, asking questions, making steps to solve, and solving problems given. Problem solving skills are a very important part of mathematics curriculum. So the researchers conducted a study that aimed to determine the effect of problem based learning models on problem solving abilities in class VII set material. The development model used is an experimental research type using a quantitative approach. The research data was obtained trough test instruments or scores from the problem solving instrument on set material. Data analysis of problem solving abilities was carried out using the t-test. The subjects of this study were 78 students. The sample was taken by simple random sampling, selected class VII D with a total 10 students as the experimental classs and 10 from class VII E as the control class. The results of this study indicate thet the problem based learning model has an effect on problem solving abilities. This can be seen based on the results of working on essay test question based on students problem solving abilities which get a tcount of 2.5776 while the ttable value is 2.0378. This means that the value of tcount is greater than t table, so in this case it means that H1 is accepted, meaning that there are differences in mathematical problem solving abilities between the experimental class and the control class. This shows that the problem based learning model has an influence on problem solving abilities.
Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah Sekar N.S, Rr. Luh; Mauldy E, Nabila; Hanifa, Shofia; Sabila, Fanim Angelina; Putra, M. Pradana; Hakim, Baihaqi Abdul; Swasti G.B, Indira
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2333

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris dengan total luas daratan sebesar 1,81 juta km2 yang mencakup 1,2% dari luas daratan di dunia. Hal tersebut tentunya juga membuka peluang akan adanya permasalahan pertanahan yang dapat mengganggu stabilitas kondisi sosial serta ekonomi di Indonesia. Salah satu permasalahan pertanahan yang kerap kita jumpai yaitu adanya ketidakpastian mengenai kepemilikan tanah yang kemudian hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga hal tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait peran krusial kantor pertanahan dalam menangani sengketa batas tanah sebagai elemen penting dalam sistem administrasi pertanahan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana peran kantor pertanahan dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam mengatasi sengketa batas tanah yang kompleks. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang individu, situasi, atau gejala lainnya. Jenis penelitian ini berupa hukum normatif empiris, serta jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melibatkan berbagai mekanisme, seperti badan peradilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, sementara pendaftaran tanah di ATR/BPN merupakan langkah krusial dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mencegah konflik terkait pertanahan.