Novia, N Santi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JANJI (JABAR HIJI ANTI KORUPSI) SEBAGAI INOVASI INDEKS PERSEPSI KORUPSI KABUPATEN/ KOTA DI JAWA BARAT Jaelani, Elan; Mindar R, Encep; Novia, N Santi; Zulvia, Ransya Ayu
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7483

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka korupsi di Jawa Barat. Berdasarkan data statistik KPK, terdapat lebih dari 100 kasus penindakan tindak pidana korupsi di Jawa Barat dalam satu dekade terakhir. Fokus permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah korupsi yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah menurunkan angka korupsi di Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas dengan cara meningkatkan angka Indeks Persepsi Korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota memberikan kontribusi terbesar terhadap akumulasi angka korupsi di Jawa Barat; 2) Bidang pelayanan perizinan menjadi ruang lingkup utama terjadinya korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 3) Melakukan pengukuran secara berkala sebagai bentuk mitigasi sekaligus parameter untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah sebuah model survei yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Jawa Barat di bidang pelayanan perizinan. Model survei tersebut bernama “JANJI” yang merupakan singkatan dari kalimat “Jabar Hiji Anti Korupsi”. 
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT DALAM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2015 Novia, N Santi; Rahmannillah, Vienka
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.27114

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out the passage of Garut Regency regional regulations No. 12 of 2015 which one of them discusses controlling street vendors, also discusses the obstacles faced by the local government as well as the community, especially traders, and what solutions have been carried out. government to deal with this. The method that the author will use in this research is normative and descriptive juridical methodology. From this research, the author provides the results of his research in the form of data on the percentage of street vendors in the urban area of Garut, and field facts regarding the disappointment of traders with relocations that are considered unreasonable, with the location of the building being not strategic and the systematics are not clear. Where this is able to have a real impact on the income of every street vendor, which can experience significant losses from selling before being relocated. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berjalannya peraturan daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 yang salah satunya membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima, juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga masyarakat terutama adalah pedagang, dan solusi apa yang sudah dilakukan pihak Pemerintah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian ini adalah dengan metodologi yuridis normatif dan deskriptif. Dari penelitian memberikan hasil penelitian berupa data persentase pedagang kaki lima di daerah perkotaan garut, dan fakta lapangan mengenai kekecewaan para pedagang dengan relokasi yang dianggap tidak masuk akal, dengan lokasi Gedung yang tidak strategis dan sistematika yang tidak jelas. Dimana hal tersebut mampu memberikan dampak yang nyata bagi penghasilan setiap pedagang kaki lima, yaitu dapat mengalami kerugian yang signifikan dari berjualan sebelum di relokasi.