Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : amicus curiae

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN WARIS (ALM) JUNIKO MENURUT HUKUM WARIS PERDATA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PDT.G/2020/PN.JKT.PST): The Status Of Children Off The Wed Regarding The Division Of Juniko's Inheritance According To Western Civil Inheritance Law (Study Of Decision Nober 302/Pdt.G/2020/Jkt.Pst) Septiani, Dilla Dwi; Bakri, Khairani
AMICUS CURIAE Vol. 1 No. 3 (2024): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/gpkpqf51

Abstract

The position of extra-marital children on the inheritance of parents who recognize them is essentially equivalent to legal children based on Article 280 of the Civil Code. The process of recognizing extra-marital children can be divided into 2 (two) groups: First, Voluntary Recognition and Forced Recognition. How is the position of extra-marital children in the distribution of inheritance based on Western Civil Inheritance Law? 2. Will the contents of the verdict of the judge of the Central Jakarta District Court Number 302/Pdt.G/2020/Jkt.Pst, parts Number 1 and 5 regarding the distribution of the estate of (alm) Juniko to the heirs be in line or not by Western Civil Inheritance Law? This research is normative research and descriptive research. The data utilized is secondary data through a literature study. Data management is carried out qualitatively. Concluding is done in a deductive way. Conclusion: the position of extra-marital children in the distribution of inheritance according to Western Civil Inheritance Law will later obtain inheritance if there is recognition as contained in Article 280 of the Civil Code. The Central Jakarta District Court Decision Number 302/Pdt.G/2020/Jkt.Pst is not by Western Civil Inheritance Law.  
PERKEMBANGAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA INDONESIA Khaliza, Dewi; Bakri, Khairani
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.26268

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam praktiknya tidak semua perkawinan berjalan harmonis, hingga berakhir dengan perceraian. Di masyarakat, alasan-alasan perceraian yang diajukan sudah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Undang-Undang. Namun, terdapat juga alasan perceraian yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja alasan perceraian yang tidak diatur dalam ketentuan Hukum Keluarga Indonesia?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Al-Qur’an, Hadits, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI untuk menganalisis fenomena perkembangan alasan perceraian yang muncul di luar ketentuan hukum yang berlaku. Analisa penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain alasan-alasan perceraian yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, terdapat juga perkembangan alasan perceraian yang terjadi hampir di 34 Provinsi di Indonesia, diantaranya disebabkan karena poligami dan kawin paksa. Studi ini merekomendasikan perlunya revisi peraturan dan penyuluhan tentang hukum keluarga untuk mengakomodasi perubahan sosial serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.