Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALM. LUMBANGAOL KEPADA AHLI WARISNYA BERDASARKAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 580/PDT.G/2015/ PN MDN.) ]]>
<![CDATA[Yuandha Kurnia Setiawan]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.121 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.7134
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini akan mengalami siklus kehidupan dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Pada saat ia dilahirkan, tumbuh tugas baru didalam keluarganya, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Pada akhirnya manusia tersebut meninggal dan menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang tersebut disebut hukum waris. Pokok permasalahan (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Lumbangaol kepada ahli warisnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata? (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang pembagian harta peninggalan Almarhum Lumbangaol kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian (1) Pembagian harta warisan Almarhum Lumbangaol kepada ahli warisnya menurut Pasal 832 jo 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Lamria Br Lumbangaol 1/6, Edison Marbun Lumbangaol 1/6, Tiurma Br Lumbangaol 1/6, Siti Alam Lumbangaol 1/6, Hotmaida Br Lumbangaol 1/6, Binsar Halomoan Lumbangaol 1/6. (2) Penyelesaian isi Amar Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena pembagian harta warisan dibagi 1/6 bagian masing-masing kepada para ahli waris. KataKunci:Hukum Waris, Ahli Waris, Pembagian Ahli Waris.]]>
<![CDATA[The Dialectic of Notary Inheritance Deed Arrangement ]]>
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Yuridika Vol. 38 No. 1 (2023): Volume 38 No 1 January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ydk.v38i1.37787
<![CDATA[Verifying an heir's deed of inheritance is an approach to proving an heir’s legal status. The Indonesian Ministry of Land and Special Planning Regulation No.16/2021 stipulates that a notary can make an inheritance deed for all residents in Indonesia regardless of their ethnic groups. This paper investigates the notary inheritance deed arrangement based on the regulation mentioned above and the challenges notaries still encounter in making an inheritance deed after the regulation’s enactment. The researcher applied normative research with a descriptive approach and utilized secondary data for qualitative analysis. The deductive approach to this research helped the researcher conclude that the authority of notaries to make an inheritance deed as regulated in the Indonesian Ministry of Land and Special Planning Regulation No.16/2021 contradicts their authority as regulated in the Indonesian Law on the Notary Position Act. An in-depth understanding of the customary inheritance law in all Indonesian regions challenges the authority of notaries to make an inheritance deed under the Indonesian Ministry of Land and Special Planning Regulation No. 16/2021.]]>
<![CDATA[RELAKSASI PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM MASA PANDEMICOVID 19 ]]>
<![CDATA[Dinda Keumala]]>;
<![CDATA[Dian Purnamasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/prio.v10i2.17015
<![CDATA[Wabah Pandemi Covid 19 telah dialami seluruh dunia semenjak awal bulan Mei tahun 2020. Pandemi Covid 19 merupakan kategori kejadian luar biasa yang berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia, tak terkecuali dalam sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Bank dapat membuat pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut, Bank harus membuat pedoman khusus untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Apakah yang menjadi dasar pedoman bank untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 dan bagaimanakah mekanisme bank untuk menetapkan pemberian relaksasi kredit kepada Debitur yang terkena dampak coronavirus disease 2019 merupakan hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau kepustakaan, sifat penelitiannya deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari Data Sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. Hasil Penelitian adalah dasar pedoman bagi bank untuk memberikan relaksasi kepada debitur adalah dengan menilai terlebih dahulu apakah debitur tersebut memenuhi persyaratan sebagai debitur yang dapat diberikan relaksasi dan bank memiliki dalam menetapkan pemberian relaksasi kredit kepada debitur yang terkena dampak yang diawali dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kata Kunci: Relaksasi, Kredit, Bank, Debitur, Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Untuk Keamanan Kepemilikan Hak Atas Tanah: Tinjauan Studi Literatur ]]>
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.769
<![CDATA[Land registration is an activity carried out to obtain legal certainty and provide security of ownership of land rights. The problem in this research is what is the purpose of land registration, what is the cause of illegal occupation and control of land rights / land disputes and which countries are used as objects of research on land registration related to the security of ownership of land rights that have been carried out. This research uses a literature review. The results found that there is a close relationship between the objectives of land registration activities carried out can provide security of ownership of land rights and reduce the occurrence of land disputes, and the countries used as objects of research are mostly countries prone to land conflicts.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA KEPULAUAN SOLOMON ]]>
<![CDATA[Dhea Nadhifa Vrily Pontoh]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.575 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13830
<![CDATA[Comparative Law is the confrontation of comparable elements of two legal systems to find their differences and similarities. Land tenure rights in Indonesia and Solomon Islands. The formulation of the problem is; what are the similarities and differences between the Land Tenure Rights between the State of Indonesia and the Solomon Islands? and what are the factors causing differences in Land Tenure Rights between the State of Indonesia and the Solomon Islands? The method of legal research is normative and is descriptive-comparitive, secondary data which is analyzed qualitatively, and the conclusion is drawn using the deductive method. The results of this research, discussion and conclusion are, there are similarities in Indonesia and the Solomon Islands regarding land tenure rights, namely the meaning of land tenure rights, the existence of customary land tenure rights, individual rights to land in the form of property rights & perpetual estate, and arrangements for the subject of land rights holders. In addition to similarities, differences arise in the form of regulation of land tenure rights, the use of hierarchy in land tenure rights, systematics in land tenure rights in the form of state control rights with public (crown) land.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 116/PDT.G/2019/BKN) ]]>
<![CDATA[Rurrie Putri Mutiara Sari]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.234 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13841
<![CDATA[The transfer of land rights in a sale and purchase must be carried out in front of an authorized official (PPAT) by making a Sale and Purchase Deed as evidence for the process of transferring land rights/title at the Land Office. The formulation of this research problem is how is the validity of the transfer of land rights due to the sale and purchase of land made under the hand? What must the buyer do to register the transfer of land rights made under the hand based on Decision No. 116/Pdt.G/2019/Bkn? Normative juridical research method. Secondary data collection technique. The nature of the research used is descriptive analytical. This research is analyzed qualitatively. The method of drawing conclusions with the deductive logic method. The results of research, discussion and conclusions, especially in the case of Decision No.116/Pdt.G/2019/Bkn Bangkinang that the sale and purchase of land under the hand is valid because it has fulfilled the material requirements in buying and selling, but has not fulfilled the formal requirements because the sale and purchase is carried out only with a letter under the hand, a Sale and Purchase Deed has not been made before a PPAT.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEPEMILIKAN SRS DENGAN APARTEMEN UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA DAN THAILAND ]]>
<![CDATA[Intan Monika]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.234 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13842
<![CDATA[High population growth is the reason people choose to live in vertical housing because land in big cities is increasingly limited and land prices are getting higher. The large number of foreign workers in Indonesia also adds to the density of housing in big cities. The problem formulation is the ownership similarity of flats and apartments for foreigners in Indonesia and Thailand, what are the differences in ownership of flats with ownership of apartments for foreigners in Indonesia and Thailand, what causes similarities and differences in ownership of flats with ownership of apartments for foreigners in Indonesia and Thailand. Normative juridical research method, descriptive research nature, conclusion drawing using deductive logic. The results of the research, discussion and conclusions, similarities: land ownership, both countries prohibit foreigners from owning land; The difference: the term mentioning the unit, Indonesia uses the unit of flats and Thailand uses the term of Apartment; quota limit of unit ownership, Thailand regulates foreigners may not own apartments more than 49% of the total units while Indonesia is not regulated. The cause of the similarities between the two countries is the increasing demand for residential needs for foreigners.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM MARABEN DAN MEIDA SM M PANGGABEAN MENURUT KUHPERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 151/PDT.G/2020/PN JKT PST) ]]>
<![CDATA[Tantri Benaz Cindy Siregar]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.314 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13843
<![CDATA[Regarding Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst where there was a dispute over the inheritance of the late Retired General Maraben and Meida SM M Panggabean, thus making the author to conduct further research with the formulation of the problem of how the distribution of the inheritance of the late Retired General Maraben and Meida SM M Panggabean to their heirs according to the Civil Code, and whether the contents of Decision Number 151/Pdt. G/2020/PN Jkt Pst regarding the division of the estate of the late Retired General Maraben and Meida SM M Panggabean is in accordance/not according to the Civil Code. The research was normative legal method, descriptive analytical, secondary data type, conducted qualitatively, deductive logic inference. The results of research, discussion and conclusions: the distribution of the estate of the late Retired General Maraben and Meida SM M Panggabean to their heirs according to the Civil Code, namely Duma (3/16) part, Musida (3/16) part, Tetty (3/16) part and Baringin (7/16) part and the contents of Court Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst regarding the distribution of the estate of the late Retired General Maraben and Meida SM M Panggabean to their heirs are not in accordance with the Civil Code.]]>
<![CDATA[PENGATURAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mega Ayu Putri Lestari]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.256 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13847
<![CDATA[During the Covid-19 pandemic, one of the reliefs provided by the Government was restructuring. The restructuring instruction is regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as Countercyclical Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 as amended by POJK No. 48/POJK.03/2020 and last amended by POJK No. 17/POJK.03/2021. In this case, the Financial Services Authority Regulation is still very general in nature so that the Financial Services Authority instructs the bank to include several provisions in the Bank's Internal Guidelines. The formulation of the problem is how the suitability of restructuring arrangements and differences in restructuring arrangements based on the Financial Services Authority Regulation on National Economic Stimulus as Countercyclical Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 with restructuring based on Bank Syariah Indonesia Internal Regulations. The research method is normative, descriptive in nature, secondary data supplemented by interviews, qualitative data analysis, and deductive logic. The results of the research, discussion and conclusions; Bank Syariah Indonesia's Internal regulations are in accordance with the Financial Services Authority Regulations with some additional special provisions that are generally regulated in the Financial Services Authority Regulations prevent massive customer defaults at the end the restructuring.]]>
<![CDATA[- Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Permata Dalam Pemberian Kredit ]]>
<![CDATA[Abdill Hannandi]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 2 (2023): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v5i2.16271
<![CDATA[As in the case of the judgement no. 435.Pid.Sus/2020/PT. DKI between Bank Permata and the company's debtor and the debtor's negligence in meeting his payment obligations, banks are required to apply the precautionary principle when conducting credit activities. The issue is whether Bank Permata adhered to the precautionary principle when providing credit to businesses that were debtors in the case of decision no. 435/Pid.Sus/2020/PT.DKI and whether the judge's considerations were compliant with banking law laws. The research is normative juridical in nature, descriptive, and involves data through literature review, qualitative analysis, and deductive conclusion. Research findings, and discussion; Bank Permata in providing credit approval to debtors does not fully use the precautionary principle such as inaccuracies in 5C analysis, does not verify documents and field checks. In the decision at the appeal level, banking regulations such as Bank Indonesia Regulation number 14/27/PBI/2012 concerning the Application of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs for Commercial Banks are not considered by the judge at the High Court. The conclusion is that Bank Permata did not carry out a thorough 5C analysis and also did not verify documents, physical checks at the debtor's business location, and trade checking procedures for PT. MJPL.]]>
