<![CDATA[AbstractOne of the problems that arise in the law enforcement process in the field of eradicating criminal acts of corruption is the problem related to determining the status of a suspect or defendant as a witness to a cooperating perpetrator. These problems stem from unequal understanding or lack of policy unification in determining the status of perpetrators as perpetrator witnesses who cooperate with law enforcers. The formulation of the problem in this paper is how the problems arise in the regulation of the policy for determining cooperating witnesses in cases of criminal acts of corruption and how to reconstruct the policy for determining cooperating witnesses in cases of criminal acts of corruption which is based on the principles of mutual coordination, aspects of legal certainty and aspects of usefulness in an integrated criminal justice system. The type of research used is normative, using an approach to laws and other regulations. In practice, there are various kinds of regulations that regulate policies for determining perpetrator witnesses who cooperate in corruption cases. Therefore, with the emergence of the problem of the diversity of regulations regarding the determination of cooperating witnesses, an integrated policy reconstruction is needed in the form of the formation of new legal norms in the form of a law which becomes an integrative guideline. Keywords : Justice Collaborator, Corruption Case, Integrated Criminal Justice System. AbstrakSalah satu dari problematika yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah problematika yang terkait dengan penetapan status tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Problematika tersebut bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adaya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama oleh para penegak hukum. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana problematika yang muncul dalam pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi terhadap kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi yang didasarkan pada asas saling koordinasi, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Pada prakteknya terdapat berbagai macam regulasi yang mengatur tentang tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan munculnya problematika keanekaragaman pengaturan tentang penetapan saksi pelaku yang bekerjasama tersebut maka diperlukan sebuah rekonstruksi kebijakan yang terintegrasi berupa pembentukan norma hukum baru dalam bentuk Undang-Undang yang menjadi pedoman yang bersifat integratif Kata kunci: Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.]]>
