Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The Prosecutor Law Review
Puspa Wardhani, Harumsari
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi Puspa Wardhani, Harumsari; Ningsih, Ayup Suran
The Prosecutor Law Review Vol 2 No 1 (2024): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v2i1.33

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan definisi perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata dan merinci unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, serta dampak hukum yang ditimbulkan pelaku perbuatan melawan hukum berupa kewajiban mengganti kerugian. Teknik metodologis digunakan dalam penelitian ini, termasuk menggambarkan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum menurut perspektif ilmu hukum yaitu unsur, kewajiban ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-udangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini. Artikel ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan sumber data sekunder, yaitu telaah teks hukum asli, literatur hukum sekunder, dan sumber-sumber non-hukum sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1. Terdapat 5 (lima) unsur atau persyaratan yang harus dilakukan individu agar dapat dikatakan perbuatannya melawan hukum. 2. Terdapat dampak hukum yang ditimbulkan berupa tuntutan ganti rugi bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan ini berdasarkan pengalaman empiris sebagai Atase yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif bagi para pembaca.
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Mengenai Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Online Ramli, asmarani; Suhadi, Suhadi; Irawaty, Irawaty; Ristanti, Dina; Suran Ningsih, Ayup; Puspa Wardhani, Harumsari; Aurora Alia, Tiara; Firdausa Hasna, Lubna; Nur Rizki, Radha Evi
LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2024): Vol. 6 No. 2 (2024) : Desember 2024
Publisher : LOSARI DIGITAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53860/losari.v6i2.338

Abstract

Jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 24.000. Batursari saat ini memiliki jumlah UMKM yang tergolong cukup banyak. Bidang usaha yang ditekuni kebanyakan masyarakat yaitu pedagang sembako dan makanan. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan perekonomian dan kondisi finansial desa. Permasalahan masih banyak para pelaku UMKM di wilayah Batursari, Kabupaten Temanggung yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya penghapusan jaminan fidusia ketika utang telah lunas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman penghapusan jaminan fidusia kepada para pelaku usaha UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum. Metode pengabdian yang digunakan adalah edukasi, workshop dan pendampingan. Edukasi mencakupi tata cara poses penghapusana jaminan fidusia secara online serta memberikan gambaran biaya yang perlu dikeluarkan dalam pengurusannya. Workshop digunakan untuk melakukan analisis permasalahan riil dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Pendampingan dilakukan untuk memastikan langkah-langkah penyelesaian berjalan sesuai rencana.
The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Regulating and Supervising the Health Level of Banks : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank Ningsih, Ayup Suran; Prasaja, Regina Celiadi; Maharani, Ferra Tiara; Puspa Wardhani, Harumsari
The Prosecutor Law Review Vol 3 No 2 (2025): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v3i2.47

Abstract

In carrying out its business activities, a bank must pay attention to various things considered necessary for the community and the institutions tasked with supervising them, namely maintaining their health. Unhealthy banks cannot carry out good operations and can revoke their business permits. Therefore, the health of a bank is considered very important because it is a driving factor for people to be able to entrust their funds to a bank that can guarantee the security and comfort of people who are customers of that bank. Apart from bank business, the OJK, as a supervisory institution, supervises and ensures that a bank is in a healthy condition and that the bank experiences minimal problems that could put it in a dangerous situation when carrying out its business. Bank obligations and the role of the OJK will be based on Law no. 4 of 2023, which amends Law no. 7 of 1992 and Law no. 10 of 1998 related to banking so that it can maximize the effectiveness of banks in carrying out their obligations to maintain the health of the bank as well as the role of the OJK in supervising and ensuring the health condition of the bank. The writing method that the author applies in writing this article is a normative juridical method, which will focus on implementing or implementing existing and applicable laws and regulations. The result that can be concluded is that we can assess the level of bank health by a series of obligations that the bank must submit to the OJK, as well as the OJK's role, which has been maximized in supervising and assisting banks to maintain health by standards.
Co-Authors Aurora Alia, Tiara Firdausa Hasna, Lubna Irawaty Irawaty Maharani, Ferra Tiara Ningsih, Ayup Suran Nur Rizki, Radha Evi Prasaja, Regina Celiadi Ramli, Asmarani Ristanti, Dina Suhadi Suhadi