Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Private Law
Taufik, Zahratul Ain
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REVICTIMIZATION IN CASES OF MOTOR VEHICLE THEFT Taufik, Zahratul Ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18106

Abstract

A crime committed against a person who then experiences the same crime on the same object is called revictimization or double victimization. Revictimization or double victimization occurred in the Mataram City area, NTB around 2016 and 2018 where the victim with the initials YIM experienced the loss of a motor vehicle twice and repeated on the same motorcycle, the first theft in 2016 and the second theft in 2018. The incident is not an ordinary event that should be ignored. The incident is then deemed necessary to be studied more deeply and related to how a person's role in living his daily life so that the person can become a victim of crime repeatedly on the same crime object.This research is a type of empirical legal research using a descriptive qualitative approach with a case approach carried out by first reading and analyzing literature on legislation related to the legal issues under study. This research serves to see the extent of the victim's role in revictimization of motor vehicle theft, in writing it is necessary to know how the victim's role in living his daily life so that he can become a victim of crime repeatedly on the same crime object. The results of this study conclude that victims of crime as Participating victims, namely someone who unconsciously commits negligent acts or acts that easily make themselves a victim.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI ANAK TANPA KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Taufik, Zahratul Ain; Nurfatlah, Titin
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7183

Abstract

 Anak tanpa kewarganegaraan (stateless children) merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi. Ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat anak-anak ini kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum, dan seringkali terjebak dalam situasi eksploitasi maupun kriminalisasi. Dalam konteks hukum pidana, anak tanpa kewarganegaraan dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana karena keterbatasan hidup, namun tidak selalu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Padahal, Indonesia memiliki komitmen normatif melalui berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI ANAK TANPA KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Taufik, Zahratul Ain; Nurfatlah, Titin
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7183

Abstract

 Anak tanpa kewarganegaraan (stateless children) merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi. Ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat anak-anak ini kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum, dan seringkali terjebak dalam situasi eksploitasi maupun kriminalisasi. Dalam konteks hukum pidana, anak tanpa kewarganegaraan dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana karena keterbatasan hidup, namun tidak selalu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Padahal, Indonesia memiliki komitmen normatif melalui berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan di Indonesia.
Co-Authors Atika Zahra Nirmala nurfatlah, titin Rahmania, Nunung