Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Meta-Yuridis GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Alamtana
Rahmania, Nunung
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Catatan Refleksi Advokasi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Dalam Prespektif Viktimologi : (Studi Kasus Ditiga Perguruan Tinggi di Mataram) Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Nurfatlah, Titin; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang yang dialami oleh 7 (tujuh) korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan di Mataram dan bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari korban kekerasan seksual yang dilakukan selama proses pendampingan kasus oleh penulis, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pustaka berupa buku, karya ilmiah, internet, dan data yang relevan dengan tulisan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptip deduktif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, 7 (tujuh) korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram mengalami revictimization yang dilakukan oleh Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Mataram dan Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB sejak awal penerimaan laporan sampai dengan tahap Pemeriksaan Berkas Acara berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban dan menyalahkan korban atas apa yang dialaminya, pihak perguruan tinggi yang mengancam korban akan dikeluarkan dari perguruan tinggi jika melanjutkan ke tahap persidangan, dan oleh masyarakat sekitarnya dan di media sosial yang memandang rendah korban kekerasan seksual seperti korban pemerkosaan yang di anggap sudah tidak perawan. Kedua, perguruan tinggi telah melakukan penanganan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan advokasi. Walaupun tidak semua dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram memberikan pendampingan sebagaimana yang disebut.
Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Lombok Barat Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau; Taufik, Zahratulain’; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.114

Abstract

Pengabdian ini dilakukannya untuk: pertama, memperkuat pemahaman hukum masyarakat mitra terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; dan kedua untuk memberikan pengetahuan mengenai peran serta masyarakat mitra dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Manfaat Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, proposisi, maupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana. Kedua, secara praktis dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mitra terkait sehingga masyarakat mitra berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim PKK Desa Mitra. Materi penyuluhan berkaitan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra memahami pengaturan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban.
Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.119

Abstract

Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin tinggi dan salah satu kriminal yang tinggi adalah narkotika. Hal ini dapat dilihat dari kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia yang kebanykan dihuni oleh penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika adalah korban sekaligus pelaku yang harus mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi antara rehabilitasi penylahguna narkotika dengan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penlitian menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia khusus Lapas khusus narkotika disebabkan oleh banyaknya penyalahguna narkotika yang mendapatkan sanksi pidana bukan rehabilitasi. ini merupakan bentuk ketidaksadaran atau tidak pahamnya penegak hukum dalam memahami UU Narkotika dan SEMA tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta sistem pemidanaan di Indoensia yang masih menerapkan tujuan pemidaan absolut atau pembalasan sebagai proses akhir dari sistem peradillan dan bukan sistem pemidanaan utilitarian yang mengutamakan kemanfaatan.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP WISATAWAN DI GILI TRAWANGAN MELALUI HUKUM ADAT Almau Dudy, Aryadi; Ashady , Suheflihusnaini; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratulain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.144

Abstract

Dengan disahkannya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 membawa perubahanan terkait perlindungan serta penanggulangan terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekeraan seksual. Perubahan tidak hanya mempengaruhi penegakan dalam institusi Negara tetapi juga pada institusi masyarakat. penelitian ini adalah, pertama melakukakan kajian bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Gili Trawangan pasca berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, melakukan kajian bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan di Gili Trawangan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan kontribusi: Pertama, secara konseptual penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hukum pidana khususnya kejahatan terkait dengan kekerasan seksual serta ilmu hukum pada umumnya. Kedua, secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan terkait perlindungan wisatawan dari tindak pindana kekerasan seksual di daerah wisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, konseptual dan kasus. Hasil penelitian dalam hal perlidungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di daerah gili trawangan paling tidak terdapat 2 jalur yaitu melalui jalur penal/hukum pidana berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan melalui jalur non penal/ mengunakan hukum masyarakat gili trawangan dengan sistem mediasi dengan pola musyawarah mufakat. Luaran penelitian ini adalah dalam bentuk jurnal be-ISSN dan luaran tambahan dalam bentuk bahan ajar materi kuliah hukum pidana di luar KUHP dan perlindungan perempuan dan anak.
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kepolisian Resor Ngada: (Studi kasus Paket Pekerjan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe, Kabupaten Ngada) Rahmania, Nunung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.145

Abstract

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari fungsi Kepolisian. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui fungsi Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Polres Ngada. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan fungsi kepolisian dan hambatan-hambatan saat proses penyelidikan dan penyidikan terkait korupsi di wilayah hukum Polres Ngada. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menujukkan bahwa, pertama; pelaksanaan fungsi kepolisian di wilayah hukum Polres Ngada dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah terimplentasi sebagaimana mestinya. Kedua; hambatan-hambatan yang dihadapi selama melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polres Ngada dalam korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah ditemukan bahwa tingginya intervensi dari berbagai pihak khususnya Jaksa, interprestasi penegak hukum yang berbeda dalam menafsirkan hukum yang diterapkan, dan pelaku menghilangkan barang bukti dengan menjualnya sehingga kesulitan dalam pembuktian.
Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya Di Provinsi Aceh Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.227

Abstract

Kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia semakin meningkat sejak adanya penerimaan oleh masyarakat Aceh sejak tahun 2009. Namun penerimaan tersebut memberikan harapan bagi pengungsi Rohingya lainnya yang berada di Bangladesh untuk ke Indonesia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap etnis Rohingya. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana yurisdiksi Indonesia atas tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian meunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh warga negara asing dengan negara tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang adalah Indonesia, maka berlaku yurisdiksi Indonesia terhadap para tersangka yang merupakan warga negara asing berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, secara konseptual berdasarkan asas teritorial dan teori akibat memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk mengadili kasus perdagangan orang yang dilukukan oleh warga negara asing yang akibat dari perbuatannya atau tujuan dari perbuatannya di wilayah Indonesia. Sedangkan dalam proses penegakan hukum berdasarka kompetensi relatif terhadap 3 (tiga) tersangka perdagangan orang warga negara asing dapat diadili di Indonsia.
Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktimologi Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.229

Abstract

Perkembangan teknologi diiringi dengan perkembangan kejahatan, berbagai bentuk kejahatan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kini tidak hanya dalam dunia nyata tetapi dalam dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan seksual di dunia maya adalah pelecehan seksual terhadap avatar di metaverse. Terhadap kejahatan tersebut tentunya korban mengalami dampak secara fisik maupun psikologis walapun yang mengalami pelecehan seksual adalah avatarnya yang merupakan represntasi korban di dunia virtual. Adapaun urgensi penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekerasan seksual di metaverse dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap avatar dalam metaverse dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan non konvensional. Korban dalam perspektif viktimologi tidak hanya terbatas pada manusia di dunia nyata namun dapat berupa representasinya di dunia maya.
REVICTIMIZATION IN CASES OF MOTOR VEHICLE THEFT Taufik, Zahratul Ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18106

Abstract

A crime committed against a person who then experiences the same crime on the same object is called revictimization or double victimization. Revictimization or double victimization occurred in the Mataram City area, NTB around 2016 and 2018 where the victim with the initials YIM experienced the loss of a motor vehicle twice and repeated on the same motorcycle, the first theft in 2016 and the second theft in 2018. The incident is not an ordinary event that should be ignored. The incident is then deemed necessary to be studied more deeply and related to how a person's role in living his daily life so that the person can become a victim of crime repeatedly on the same crime object.This research is a type of empirical legal research using a descriptive qualitative approach with a case approach carried out by first reading and analyzing literature on legislation related to the legal issues under study. This research serves to see the extent of the victim's role in revictimization of motor vehicle theft, in writing it is necessary to know how the victim's role in living his daily life so that he can become a victim of crime repeatedly on the same crime object. The results of this study conclude that victims of crime as Participating victims, namely someone who unconsciously commits negligent acts or acts that easily make themselves a victim.
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI RAHMANIA, NUNUNG; NIRMALA, ATIKA ZAHRA; TAUFIK, ZAHRATUL'AIN
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.880

Abstract

The development of technology and information has a positive influence on society, but on the other hand there is a negative influence in the form of the development of criminal acts of pornography which are increasingly spreading massively in society. The purpose of this study is to determine and analyze the form of victimization and victimogenic elements in the crime of pornography, the form of protection and the rights of victims in the crime of pornography, and the flow of victimology in accordance with the regulation of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the research are: 1) The crime of pornography occurs either because of the victim himself (victimless crime) or other people and the form of victimization in the crime of pornography is making, using, spreading, broadcasting, exploiting, utilizing, downloading, letting, abusing power, listening, showing pornographic content either to yourself or to other parties. Meanwhile, the victimogenic factors of pornography crime are technological advancement, the function of supervision and control of the government that has not been optimal, and ethical and moral problems of society. 2) Forms of protection and rights of victims are in the form of guidance, assistance in the fields of law and health, and social recovery. 3) The appropriate victimology approach in pornography law is radical victimology and the protection of victims uses a service model
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 TAUFIK, ZAHRATUL'AIN; DUDY, ARYADI ALMAUD; RAHMANIA, NUNUNG; NIRMALA, ATIKA ZAHRA; ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.664

Abstract

Pilkada is the implementation of people's sovereignty to elect regional leaders directly and democratically. It is known that the number of Election Crimes in North Lombok Regency is eight cases where only one case reached trial and was convicted. The purpose of this research is to find out the law enforcement efforts of Election Crimes in the 2020 regional head elections in North Lombok Regency. The benefits of this research are expected to contribute as a reference for election law enforcers to maintain and uphold elections in accordance with electoral principles. This type of research is empirical legal research using a case approach, conceptual approach, and statutory approach. This research then results in that election crimes are resolved by the North Lombok Regency Gakkumdu Center consisting of elements of the North Lombok Resort Police, the Mataram District Attorney's Office and the North Lombok Regency Bawaslu, which in its implementation, the understanding and focus of knowledge regarding elections and law enforcement of criminal acts are different, resulting in many events registered as alleged violations of election crimes at the North Lombok Regency Bawaslu that cannot be handled until the trial in court, due to factors of fulfillment of the elements of the article, evidence and interpretation of the article among the North Lombok Regency Gakkumdu Center personnel who mostly do not find conclusions that are in agreement with each other.
Co-Authors Almau Dudy, Aryadi Amalia, Ayu Riska Ashady , Suheflihusnaini Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Jamaludin . nurfatlah, titin Ramadhan, Saidah RIska, Ayu Taufan, Taufan Taufik, Zahratul Ain Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain