Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Yumna, Lonita Aini
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT Yumna, Lonita Aini; Aminah, Aminah; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42960

Abstract

Perjanjian adalah upaya sadar yang memiliki akibat hukum mengikat antara dua orang atau lebih sehingga para pihak yang terikat wajib memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan, namun kenyataannya MBTrip sebagai travel agency tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah disepakati sedari awal dengan konsumen, yaitu dengan melakukan pengunduran jadwal keberangkatan secara terus menerus dan tidak dikembalikannya pengembalin dana kepada konsumen, dalam hal ini MBTrip dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur wanprestasi oleh MBTrip dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh MBTrip Tour and Travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa MBTrip melakukan wanprestasi dengan dibuktikan dari terpenuhinya unsur wanprestasi yang dilakukan MBTrip, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang sudah dilaksanakan secara preventif maupun represif berdasarkan pada KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi MBTrip tetap tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dengan demikian, bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel agency untuk mengurus perjalanan wisata, dan bagi MBTrip seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya untuk memberangkatkan konsumen, serta tanggung jawabnya dalam menjamin hak konsumen agar terpenuhi.
Implikasi Hukum dan Perlindungan Jaminan Fidusia Setelah Adanya Pembatalan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatannya dalam Perjanjian Kredit Yumna, Lonita Aini; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4409

Abstract

Jaminan fidusia berperan penting dalam perjanjian kredit sebagai jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, permasalahan muncul ketika akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya, yang berpotensi menyebabkan ketidakabsahan akta tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa notaris harus bertindak sesuai dengan wilayah kewenangannya guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pembatalan akta jaminan fidusia yang dibuat di luar wilayah jabatan serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta jaminan fidusia dapat menghilangkan hak eksekutorial kreditur, menimbulkan sengketa hukum, serta meningkatkan risiko gagal bayar. Notaris yang melanggar ketentuan wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan pengawasan, sosialisasi bagi notaris dan pelaku usaha, serta digitalisasi pencatatan akta guna memastikan keabsahan dokumen. Dengan demikian, kepastian hukum dalam transaksi keuangan dapat terjaga, hak-hak kreditur terlindungi, dan integritas profesi notaris tetap terjamin.
Co-Authors Aminah Aminah Ery Agus Priyono, Ery Agus Siti Malikhatun Badriyah, Siti