Articles
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. BII FINANCE CENTER DENGAN PENJUAL MOBIL SHOWROOM SKY MOTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MOBIL (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Firdaus, Muhammad Aldira]]>;
<![CDATA[Busro, Achmad]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.519 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dengan Chandra Permana sebagai konsumen dan Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor sebagai penyedia barang kosumsi berupa mobil. Pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut ditemukan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. BII Finance Center sebagai penyedia dana.Hasil penelitian yang didapat berdasarkan penelitian secara yuridis normatif menunjukkan bahwa PT. BII Finance Center tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana atau dengan kata lain tidak membayarkan harga mobil Toyota Alphard tahun 2003 kepada Soewiyandi. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian pada Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor hingga Soewiyandi menggugat PT. BII Finance Center melalui Pengadilan Neger Jakarta Pusat dan hakim menjatuhkan Putusan Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti perusahaan pembiayaan, konsumen maupun dealer diharapkan dapat memerhatikan hak serta kewajiban masing-masing dan mekanisme yang berlaku.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Kusuma, Irfan Yahya Gita]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (958.63 KB)
<![CDATA[Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahna tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu fairness, transparency, accountability, indenpendency, dan responsibility. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahannya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum ]]>
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>;
<![CDATA[Benuf, Kornelius]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p54-70
<![CDATA[Law is a means to achieve the order and welfare of the community. One of the sources of law is doctrine. The doctrine is essentially the opinion of a legal expert on a real legal issue. When discussing legal opinions, the term legal opinion is also known. Doctrine and Legal Opinion are mostly the same, namely the legal opinion of a legal expert on a real legal problem. If we agree that Doctrine and Legal Opinion are the same way in much of the literature that is mentioned as a source of law is the only doctrine, whereas where is legal opinion placed in the formation of a law? This paper will explain the position of Legal opinion as a source of law.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya ]]>
<![CDATA[Hutama, Kristian]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2725
<![CDATA[Buying and selling land is the transfer of land rights from one person to another. This is often done because land has economic value. In a sale and purchase agreement, the object and price must be stated clearly. This is related to income tax (PPH) and exemption of rights. Ata Land and Building (BPHTB) this tax will arise with the transfer of land rights. This makes some people do not mention the actual price in the agreement to avoid the amount of tax that must be paid. This writing aims to know and describe the responsibilities of a notary in making a sale and purchase agreement. The writing method takes normative juridical, namely emphasizing the problems that are researched based on reality through related literacies. The notary is only tasked with making the contents of the agreement based on the agreement of the parties. In addition, the notary has tried to take preventive measures such as writing in detail, in detail and as completely as possible and for the legal consequences of the agreement it will not meet the objective requirements, namely a certain matter and a lawful cause because the price in the Sale and Purchase Agreement (PPJB) does not match at the actual price so that the deed is automatically null and void.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT ]]>
<![CDATA[Yumna, Lonita Aini]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.42960
<![CDATA[Perjanjian adalah upaya sadar yang memiliki akibat hukum mengikat antara dua orang atau lebih sehingga para pihak yang terikat wajib memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan, namun kenyataannya MBTrip sebagai travel agency tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah disepakati sedari awal dengan konsumen, yaitu dengan melakukan pengunduran jadwal keberangkatan secara terus menerus dan tidak dikembalikannya pengembalin dana kepada konsumen, dalam hal ini MBTrip dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur wanprestasi oleh MBTrip dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh MBTrip Tour and Travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa MBTrip melakukan wanprestasi dengan dibuktikan dari terpenuhinya unsur wanprestasi yang dilakukan MBTrip, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang sudah dilaksanakan secara preventif maupun represif berdasarkan pada KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi MBTrip tetap tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dengan demikian, bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel agency untuk mengurus perjalanan wisata, dan bagi MBTrip seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya untuk memberangkatkan konsumen, serta tanggung jawabnya dalam menjamin hak konsumen agar terpenuhi.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Avianissa, Dhea Fanny]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.29-46
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan tentang Waralaba (franchise) mengamanatkan bahwa Franchisor diwajibkan memberi pembinaan kepada franchisee berwujud pelatihan; bimbingan operasional manajemen; pemasaran; penelitian; serta pengembangan secara berkelanjutan dan tapi kewajiban ini tidak selalu dituangkan dalam kontrak franchise. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang akibat hukum (konsekuensi yuridis) disharmonisasi perjanjian baku franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati dengan regulasi franchise di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif, data yang digunakan data sekunder dan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada disharmoni perjanjian baku franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramatjati dengan regulasi franchise di Indonesia, karena kewajiban Franchisor Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati kan untuk melakukan pembinaan kepada franchisee sebagaimana regulasi franchise di Indonesia, tidak termuat dalam perjanjian baku franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati. Disharmonisasi perjanjian baku franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati dengan regulasi franchise di Indonesia dikategorikan sebagai obyek suatu yang dilarang sebagai syaratnya sahnya perjanjian dan konsekuensinya perjanjian batal demi hukum.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya ]]>
<![CDATA[Handayani, Niken Ariska]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6495
<![CDATA[Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang pembuktiannya kuat di pengadilan. Sebagai seorang Notaris, kehati-hatian adalah hal yang penting, karena Notaris bertanggungjawab akan akta dan para pihak yang menandatangani akta. Kesalahan yang dibuat seorang notaris, dapat mengakibatkan dirinya di panggil oleh penyidik atau bahkan bersaksi di pengadilan terkait akta yang di buatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini: Apabila seorang Notaris terbukti secara sengaja mencantumkan keterangan palsu, maka dapat di berikan sanksi pidana. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Perkasa, Dipa Syamsiar]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.46316
<![CDATA[ABSTRACTA trademark must possess distinctiveness as one of its primary requirements. This study aims to analyze the legal protection for unregistered trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used is normative juridical, focusing on legal protection, trademark registration with the principle of good faith, and its legal consequences. The study's findings reveal that Article 52 of the law regulates trademark applications to ensure legal protection. However, the concept of good faith needs clearer definition with specific criteria to ensure its optimal application. This is essential to establish good faith as an effective basis for trademark cancellation and to strengthen its implementation in more tangible and effective law enforcement..Keywords : Law; Brand; Intelectual Property Rights.ABSTRAKMerek harus memiliki daya pembeda sebagai salah satu syarat utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum, pendaftaran merek dengan asas itikad baik, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 undang-undang tersebut mengatur permohonan merek untuk menjamin perlindungan hukum. Namun, konsep itikad baik perlu didefinisikan lebih jelas dengan kriteria spesifik agar asas ini dapat diterapkan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan asas itikad baik menjadi dasar pembatalan merek yang efektif dan memperkuat penegakan hukum yang lebih nyata.Kata Kunci: Hukum; Merek; Hak Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[Klausula Eksonerasi dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan ]]>
<![CDATA[Carolus, Willy Hery Tri]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.46114
<![CDATA[ABSTRACTNotary may include notary clause stating that the notary will not be prosecuted if there is a dispute about it. Notaries must be supervised by neutral and independent institution. The basis for the supervision for Notary carried out by the Honorary Council is contained in Article 7 of the Notary Code of Ethics. This article aims to discover how that institution will supervise the notary's ethics, and penalize who violate the ethics. Based on the study, it found that the supervision and guidance by the Honor Council is based on the provisions of the Code of Ethics. Notaries who do not work according to the Ethics may be penalized by the Honorary Council.Keywords: Notary; Exoneration Clause; The CodeABSTRAKNotaris dapat mencantumkan klausula notaris yang menyatakan notaris tidak dituntut apabila terjadi sengketa dari sebuah akta. Notaris harus diawasi oleh badan yang netral dan independen. Landasan pengawasan Kode Etik Notaris yang dikerjakan oleh Dewan Kehormatan terdapat pada Pasal 7 Kode Etik Notaris. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil studi menemukan bahwa pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan berlandaskan ketentuan Kode Etik. Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi, dan diberhentikan dengan tidak hormat.Kata Kunci: Notaris; Klausula Eksonerasi; Kode Etik]]>
<![CDATA[Strengthening Corporate Governance Through Legal Compliance and Ethical Codes of Conduct ]]>
<![CDATA[Turisno, Bambang Eko]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jh.40.2.214-234
<![CDATA[This study investigates the role and implementation of a company's code of ethics as a cornerstone of good corporate governance. The research aims to examine the contents of corporate codes of ethics, the enforcement of sanctions for violations, and the mechanisms for preventing actions that contravene ethical standards. The code of ethics serves as a guiding framework for employees, fostering professionalism, integrity, and commitment. It encapsulates normative ethics and facilitates the practical application of corporate values in daily activities. Findings reveal that the structure and content of codes of ethics vary across organizations, ranging from concise to highly detailed formats. Employees affirm their adherence through integrity and compliance pacts, establishing a mutual agreement on the disciplinary measures for breaches. Sanctions for violations are proportionate to the nature of the offense and may include multiple forms of disciplinary action. An appeal mechanism and oversight by designated supervisors ensure the fair implementation of sanctions. Furthermore, the Board of Directors plays a pivotal role in exemplifying ethical behavior and reinforcing compliance through decisive actions. This research underscores the importance of a well-defined and enforced code of ethics in fostering an ethical corporate culture and ensuring accountability within organizations.]]>
