Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Helmy Boemiya
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 13, No 1: April 2020
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v13i1.6999

Abstract

Pembentukan tenaga ahli kepala daerah banyak dilakukan oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun aturan konkrit secara yuridis dalam konstitusi dan undang-undang tidak ada kejelasan mengatur perihal tersebut. Pengaturan yang ada ialah mengatur mengenai tenaga ahli bagi DPRD dan staf ahli bagi kepala daerah. Permasalahan utama dalam penuisan ini ialah apakah diperbolehkan membentuk tenaga ahli bagi kepala daerah dan bagaimana kajian hukumnya terkait persoalan tersebut. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara terdapat asas freis ermessen atau kebebasan bertindak bagi seorang pejabat negara untuk menjalankan tugasnya. Pembentukan tenaga ahli kepala daerah dapat dilakukan jika berdasar beberapa hal, yaitu berdasarkan konstitusi, perundang-undangan, doktrin hukum dan praktik ketatanegaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selama ini. Maka, Pembentukan tenaga ahli untuk membantu seorang kepala daerah, dalam hal ini kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diperbolehkan sepanjang demi kepentingan umum dan mensejahterakan masayrakat daerah serta tidak bertentangan hukum yang lebih itnggi. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, maka negara pada konteks ini pemerintah daerah yang ada di Indonesia harus ikut terlibat aktif dalam urusan masyarakat khususnya dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat di Kabupaten Ponorogo Khoirul Bariyah; Helmy Boemiya
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol 2 No.2 Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i2.15715

Abstract

The country of Indonesia has a lot of cultural diversity, both language, social, ethnicity, race, religion in each of its regions. One of them is related to the culture that exists in Indonesia, namely the tradition of flying hot air balloons. In some areas in Indonesia this is made as an annual community tradition, for example in Ponorogo Regency. This community raises problems such as the emergence of cases that harm the community, giving rise two problem formulations how to regulate positive law on hot air balloon flights in Indonesia, and how the Ponorogo Regency’s regional policy relates to the use of hot air balloons as a cultural tradition of the community. The type of research used is normative or doctrinal legal research, using a statutory approach. The results of the study indicate that regulations related to hot air balloon flights in Indonesia can be proven through regulations that have been established based on the hierarchy of formation. These are ordered from the highest to the lowest regulations, namely Law Number 1 or 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the Use of Hot Air Balloons in Community Cultural Activities, and regional regulations at the provincial or district/city level in Indonesia. There is no policy in the form of a regional regulation related to hot air balloon flights in Ponorogo Regency, until now the policy is in the form a Regent’s Circular.
Pancasila: Looking For the Ideal Format of State Philosophy Embodiment Indah Cahyani; Gatoet Poernomo; Helmy Boemiya
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3108

Abstract

Looking for the ideal format of the philosophy of Pancasila embodiment is a scientific article aimed at solving legal problems related to the position of Pancasila in legal construction in Indonesia. It happens because of the unconsistency in the Indonesian legal system. The purpose of this study is to find the most appropriate embodiment of the Pancasila philosophy in the Indonesian legal system. It is an effort in order that the Indonesian legal system has “tools” to ensure or “force” the consistency within Indonesian legal system itself. This study uses a conceptual approach and a legal history approach. The researcher finds that the use of Pancasila philosophy in the construction of the Indonesian legal system is inconsistent. The results of the study conclude that Pancasila needs to be embodied, in order that the law in Indonesia can be more consistent with the goals of the philosophy of the state. The results of this paper recommend that Pancasila, as a philosophy, is the domain of the institution holding the people's sovereignty; that is the House of Representatives and is not an executive domain with the HIP Bill or with the executive-made BPIP institution.Keywords: State Philosophy; Pancasila; Embodiment.
Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021 Miftahus Surur; Helmy Boemiya
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 3 No. 1 January-April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v3i1.18888

Abstract

Indonesia based on its geographical location consists of 13,667 islands, this condition encourages and is the reason for the use of adequate means of transportation. East Java province there are types of public transportation. Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation in article 141 regulates minimum service standards which are further regulated in Permenhub No. 98 of 2013 and its amendments in Permenhub 29 of 2015. Service standards include security, safety, comfort, affordability, equality and regularity in running the AKAP bus. However, there are still problems in running public transportation that trigger the cause of road accidents. On the basis of these problems raises two problem formulations. What is the form of implementation of minimum service standards for transportation of people with public motorized vehicles on the route at the Purabaya terminal, and how effective is the implementation of minimum service standards for inter-city and inter-provincial buses at the Purabaya terminal.The type of research used is empirical legal research, research focuses on legal issues that are the reason for this research, the problems discussed in this research are vague of norm, and legal sociology approach and conceptually sourced from primary data and secondary data which are then concluded in the process of data analysis.The results of this study indicate that the implementation of minimum service standards is implemented at the Purabaya terminal with several other components, namely route permits, motor vehicle feasibility tests (KIR) and KPS (supervision cards). As well as the effectiveness in its application in terms of several approaches, including the target approach, source approach, and process approach, there are still several components that are not yet effective.
Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antar Kota Dan Antar Provinsi Di Terminal Purabaya Tahun 2021 Helmy Boemiya; Miftahus Surur
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 2: Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v15i2.18896

Abstract

Indonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau, kondisi tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat transportasi yang memadai. Provinsi Jawa Timur terdapat jenis transportasi umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 141 mengatur standar pelayanan minimal yang selanjutnya diatur dalam Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 dan perubahannya dalam Permenhub Nomor 29 Tahun 2015. Standar pelayanan diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan dalam menjalankan bus AKAP. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan dalam menjalankan transportasi umum yang memicu penyebab kecelakaan dijalan raya. Atas dasar permasalahan tersebut memunculkan dua rumusan masalah. Bagaimana bentuk implementasi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diterminal purabaya, serta bagaimana efektivitas penerapan standar pelayanan minimal bus antar kota dan antar provinsi di terminal purabaya. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, penelitian berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni vague of norm, dan pendekatan sosiologi hukum dan secara konseptual bersumber dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya disimpulkan dalam proses analisa data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi standar pelayanan minimal diimplementasikan di terminal Purabaya dengan beberapa komponen lainya, yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Serta efektivitas dalam penerapannya ditinjau dari beberapa pendekatan, yang diantaranya yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses masih terdapat beberapa komponen yang belum efektif. 
Penyalahgunaan Wewenang Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan) Prayogo, Jaka Bangun; Muti'ah, Dewi; Habibulllah, Abdul Wachid; Boemiya, Helmy
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.622 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.15705

Abstract

Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan peraturan perundang undangan terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurusi negara, penyelenggara pemerintahan adalah bentuk implementasi dalam penerapan bentuk kekuasaan tiga lembaga dalam negara, yakni eksekutif. Proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi kewenangan sebagai pejabat negara berdasarkan dengan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan salah satunya asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan batasan kewenangan yang diberikan undang undang sebagai bentuk meminimalisir kegiatan pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan.Metode penelitian dalam penelitian ini berbentuk empiris yang mengedepankan kajian dilapangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses penggunaan dana desa yang menyalahi kewenangan merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan berakibat hukum dari sudut pandang administrasi negara.
CHANGES TO THE REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN THE LEGAL PERSPECTIVE OF REGIONAL GOVERNMENT Boemiya, Helmy
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2023): FERUARY
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v5i1.21053

Abstract

Provincial Government, Regencies and cities in the context of administering their administration must prepare development plans. However, there is a main problem, namely the Covid-19 pandemic since March 2020 until now, which has greatly affected the national economy. The purpose of this study is to find out the arrangements for changing the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) during the Covid-19 pandemic and the changes that must be made or become a priority in preparing the RPJMD Changes. The research method used is normative juridical. Changes to the RPJMD during the Covid-19 pandemic have a legal basis, namely first, local governments have the authority through local regulations to amend the RPJMD, second, regulations related to Law No. 23 of 2014, Government Regulation No. 8 of 2008, Presidential Regulation No. 18 of 2020, Minister of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017 allows the RPJMD to be changed on the basis of a fundamental change in national policy and the existence of a non-natural national disaster. third, in making changes to the RPJMD according to Government Regulation No. 86 of 2017 and Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019. In preparing changes to the RPJMD, the local government must pay attention to the philosophical basis, namely that Indonesia has a national philosophy, namely Pancasila. Then the sociological basis for changing the RPJMD is the involvement of the community in a policy formulation process which is a concrete manifestation of the application of modern democratization values.
The Legal Culture to Prevent Radical Islamism by a Pesantren in Madura Mukhlis, Mukhlis; Jufri, Muwaffiq; Arowosaiye, Yusuf Ibrahim; Garunja, Evis; Boemiya, Helmy
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i1.26216

Abstract

This study examines the strategies implemented by several pesantrens (Islamic boarding schools) in Madura to curb the proliferation of radical Islam. It aims to uncover the various approaches these Islamic boarding schools employ to combat the rise of radical Islam, which has recently gained traction in the region. Utilising empirical legal research methodologies with socio-legal and anthropo-legal frameworks, the study reveals that pesantrens are proactive in teaching students—the Santri—to reject religious radicalism. Furthermore, these institutions foster religious communities, such as koloman, kamrat, and Majelis Shalawat, which have been effective in resisting radical influences in Madura. The success of these pesantrens can be attributed to their pivotal role in enhancing legal awareness among the community, steering them away from radical ideologies. This strategic influence is anchored in their capacity to modify legal behaviours through organisational structure, social control, and cultural integration. The findings affirm the critical role of pesantrens in promoting a secure, peaceful, and religiously tolerant Indonesia, highlighting their tangible contributions to national stability.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN Choirisma; Ida Wahyuliana, S.H., M.H; Helmy Boemiya, S.H., M.H
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai konstitusi hijau dalam pembangunan sektor pariwisata melalui peraturan daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah yang ada mendukung keberlanjutan lingkungan dalam bidang pariwisata, serta untuk mengidentifikasi refleksi prinsip-prinsip green constitution dalam peraturan dan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan analisis dan rekomendasi mengenai norma-norma yang berkaitan dengan konsep konstitusi hijau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembangunan pariwisata berkelanjutan kini menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, yang sejalan dengan konsep konstitusi hijau. Konsep ini memegang peranan penting dalam memasukkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam kebijakan hukum daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan telah mengintegrasikan konsep konstitusi hijau dalam normanya. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, diperlukan penambahan norma yang mengatur pembangunan dan mekanisme pengelolaan pariwisata buatan sesuai dengan prinsip green constitution, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan konstitusi.
Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Syafitri, Lisa; Kamila, Desy Putri; Boemiya, Helmy
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 4 (2024): JUPIN November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.980

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 yang mengatur kendaraan tertentu dengan penggerak listrik. Saat ini, penggunaan sepeda motor listrik semakin meningkat, termasuk oleh anak-anak di bawah umur. Namun, hal ini memunculkan berbagai permasalahan hukum terkait dengan keselamatan pengguna, pengawasan orang tua, dan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur, dengan meninjau ketentuan yang berlaku dalam regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis data sekunder dari berbagai dokumen hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan hukum yang mengatur batasan usia dan persyaratan teknis penggunaan sepeda motor listrik, namun masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan implementasi aturan di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas untuk meningkatkan keselamatan anak dalam penggunaan sepeda motor listrik dan mengoptimalkan penegakan hukum sesuai regulasi yang berlaku.