Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024 Yusuf, Taufik; Hidayah, Miftahul
Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol. 7 No. 2 (2023): Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
Publisher : Prodi Sosiologi Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/asketik.v7i2.1163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik identitas di Indonesia, farming politik identitas Islam dan politik identitas menjelang pemilu 2024. Metode yang digunakan kualitatif. Data dikelompokkan menjadi primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari buku, dan jurnal dan data sekundernya dari artikel yang dimuat di internet. Teknik Pengumpulan data dengan cara literatur review. Setelah itu data dikumpul, disajikan, lalu ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan, politik identitas bukan hanya fenomena Indonesia, ia telah menjadi fenomena global. Politik identitas muncul sebagai reaksi atau respon atas ketidakadilan. Di Indonesia telah memiliki akar sejarahnya sejak masa kolonial. Hanya saja politik identitas bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Solidaritas dan toleransi antar kelompok merupakan dampak positifnya, sedangkan kecurigaan, konflik, perpecahan merupakan dampak negatifnya. Namun demikian penelitian ini berpendapat penggunaan politik identitas Islam dalam bentuk dan dosis apa dan berapapun tidak akan membahayakan bangsa selama tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi. Kata Kunci: Politik, identitas, Islam, pemilu. Abstract This study aims to determine the phenomenon of identity politics in Indonesia, farming Islamic identity politics and identity politics ahead of the 2024 elections. The method used is qualitative. Data is grouped into primary and secondary, where primary data is obtained from books, and journals and secondary data from articles published on the internet. Data collection techniques by way of literature review. After that the data is collected, presented, and then drawn conclusions. The results of this study concluded, identity politics is not just an Indonesian phenomenon, it has become a global phenomenon. Identity politics arises as a reaction or response to injustice. Indonesia has its historical roots since the colonial period. It's just that identity politics can have a positive impact, it can also be negative. Solidarity and tolerance between groups are positive effects, while suspicion, conflict, division are negative effects. However, this study argues that the use of Islamic identity politics in any form and dose will not harm the nation as long as it does not use means that are contrary to the constitution. Keywords: Politics, identity, Islam, elections.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK AWAL ATAS PASSING OFF PRODUK SKINCARE Yusuf, Taufik; Marni Emmy Mustafa; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 3: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i3.8365

Abstract

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, memberikan perlindungan hukum terhada merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus di daftarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan pembenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Namun prakteknya masih terdapat pelanggaran merek berupa tindakan meniru, menjiplak, maupun memboceng ketenaran merek orang lain lebih terkenal atau yang terdaftar terlebih dahulu sehingga menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yaitu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (penghapusan merek). Perlindungan hukum terhadap MS Glow dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip first to file dalam hal ini belum berjalan efektif. First to file mengisyaratkan bahwa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan perlindungan secara hukum. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Kenyataannya yang terjadi adalah merek MS Glow dan PS Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.