Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Lestari, Novianti
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Protection Efforts for Taxpayers in the Tax Dispute Resolution Mechanism Nugroho, Hizkia Ivan; Lestari, Novianti; Rasji, Rasji
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.811

Abstract

Tax is one of the income of the state treasury as an instrument of development with the ultimate goal of people's welfare and prosperity. Rather than that, paying taxes is a mandatory payment for all Indonesian citizens which is coercive by using a self-assessment system that focuses on taxpayer awareness in determining the amount of tax owed to taxpayers. Over time, many tax disputes have occurred in Indonesia. A tax dispute is a problem that arises as a result of a discrepancy in terms of tax collection with tax regulations, causing a dispute regarding the implementation of tax regulations. Legal protection for taxpayers in the settlement of tax disputes based on the taxation law also serves as the basis and legal basis for the parties to resolve tax disputes. Then the parties involved in the tax dispute are the taxpayer and the Directorate General of Taxes (DGT). With the existence of tax disputes, efforts to protect tax law arise which can be resolved by various dispute resolution mechanisms, namely filing lawsuits, appeals, arbitration, review, and arbitration. As, the role of institutions such as tax courts and arbitration bodies in providing legal protection to taxpayers in tax disputes.
ANALISIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Neltje, Jeane; Delicia, Nadya Frisca; Putri, Belicia Widhyana Yulia; Lestari, Novianti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 20 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8418048

Abstract

Perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat adatnya. Lebih lanjut, dengan adanya kehadiran masyarakat adat ini merupakan suatu kenyataan sejarah yang dimana hal ini tidak dapat dihindari maupun disangkal oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah diberi kewenangan regulasi yang bertujuan untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di tingkat kabupaten dan kota tanpa adanya rambu - rambu yang jelas. Hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan konflik antara daerah dengan daerah, pemerintah dengan daerah bahkan pemerintah daerah dengan masyarakat hukum tertentu. Kemudian yang nantinya, kita dapat mengetahui bagaimana reaksi dari pemerintah mengenai konflik - konflik yang nantinya akan terjadi didalam masyarakat hukum adat ini.
URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN INVESTOR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ROBOT TRADING Lestari, Novianti; Gunadi, Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi subjek hukum dalam investasi robot trading dan menganalisis investasi bodong berkedok robot trading secara online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Sejatinya peraturan terkait investasi sudah diakomodir dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, peraturan tersebut belum mencakup pemidanaan dan peraturan khusus mengenai penipuan dalam investasi menggunakan teknologi. Unsur penipuan sebenarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi jika diterapkan pada kasus investasi ilegal berkedok robot trading, beberapa unsur penting belum terpenuhi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik juga tidak mencakup peraturan khusus mengenai investasi dengan penggunaan teknologi, namun hanya terdapat regulasi mengenai transaksi elektronik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang investasi menggunakan robot trading di Indonesia masih belum diatur secara tegas. This research aims to identify legal subjects in trading robot investments and analyze fraudulent investments under the guise of online trading robots which can be categorized as criminal acts. This research uses normative juridical research methods with secondary data. In fact, investment-related regulations have been accommodated in Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment. However, these regulations do not yet include penalties and special regulations regarding fraud in investments using technology. The element of fraud is actually regulated in Article 378 of the Criminal Code, but if applied to cases of illegal investment under the guise of trading robots, several important elements have not been fulfilled. Apart from that, Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics also does not include specific regulations regarding investment using technology, but there are only regulations regarding electronic transactions. Therefore, it can be concluded that the regulations regarding investment using trading robots in Indonesia are still not strictly regulated.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Lestari, Novianti; Frisca Delicia, Nadya; Hartono, Evelyn; Neltje Selly, Jeane
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2871-2878

Abstract

Era globalisasi berkembang sangat pesat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, pola kehidupan masyarakat Indonesia berkembang akibat perkembangan teknologi yang kian hari meningkat. Dalam bidang teknologi informasi internet, ekonomi dunia mulai berkembang menjadi yang sering disebut dengan digital economy atau ekonomi digital. Perdagangan secara online atau e-commerce mempunyai karakternya sendiri dalam bidang perdagangan. E-commerce diartikan sebagai semua transaksi jual beli atas produk atau jasa yang memanfaatkan penggunaan media elektronik. Dengan adanya kemajuan tersebut, pemasaran produk memperoleh dampak positif karena menjadi lebih mudah, hemat biaya, dan efisiensi waktu. Namun, hal yang harus ditinjau lebih lanjut adalah kerugian yang diderita konsumen akibat dampak negatif yang disebabkan oleh e-commerce. Upaya perlindungan konsumen sendiri masih berbasis dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perdagangan e-commerce berbasis internet dan digital, sehingga landasan hukum juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai perdagangan, jika terjadi sengketa maka juga akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Co-Authors Ariawan Gunadi Delicia, Nadya Frisca Frisca Delicia, Nadya Hartono, Evelyn Neltje Selly, Jeane Neltje, Jeane Nugroho, Hizkia Ivan Putri, Belicia Widhyana Yulia Rasji, Rasji