Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review
Neltje Selly, Jeane
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp Neltje Selly, Jeane; Ulinta Ginting, Angelica; Aurelia Madelin, Nethania; Ar Rohma, Inayah; Ratu Maulika, Grizca; Nathania, Cheryl
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1001

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Lestari, Novianti; Frisca Delicia, Nadya; Hartono, Evelyn; Neltje Selly, Jeane
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2871-2878

Abstract

Era globalisasi berkembang sangat pesat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, pola kehidupan masyarakat Indonesia berkembang akibat perkembangan teknologi yang kian hari meningkat. Dalam bidang teknologi informasi internet, ekonomi dunia mulai berkembang menjadi yang sering disebut dengan digital economy atau ekonomi digital. Perdagangan secara online atau e-commerce mempunyai karakternya sendiri dalam bidang perdagangan. E-commerce diartikan sebagai semua transaksi jual beli atas produk atau jasa yang memanfaatkan penggunaan media elektronik. Dengan adanya kemajuan tersebut, pemasaran produk memperoleh dampak positif karena menjadi lebih mudah, hemat biaya, dan efisiensi waktu. Namun, hal yang harus ditinjau lebih lanjut adalah kerugian yang diderita konsumen akibat dampak negatif yang disebabkan oleh e-commerce. Upaya perlindungan konsumen sendiri masih berbasis dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perdagangan e-commerce berbasis internet dan digital, sehingga landasan hukum juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai perdagangan, jika terjadi sengketa maka juga akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Co-Authors Ar Rohma, Inayah Aurelia Madelin, Nethania Frisca Delicia, Nadya Hartono, Evelyn Lestari, Novianti Nathania, Cheryl Ratu Maulika, Grizca Ulinta Ginting, Angelica