Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology
Rewiyaga, Rewiyaga
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum Rewiyaga, Rewiyaga; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1531

Abstract

Didalam kehidupan social terdapat banyaknya perbedaan kepentingan dan hal itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik atau pertengkaran sesama manusia dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Setiap dari kepentingan tentu perlu adanya perlindungan yang semua harus terpenuhi apabila telah terciptanya peraturan-peraturan yang mengatur seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mengurangi untuk terjadinya yang dirugikan dalam hal ini. Sehingga maksud dibuatnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang serta kronologi dari peristiwa kanjuruhan, dan untuk mendeskripsikan peristiwa kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat. Penulisan jurnal ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, dimana data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan atau literatur. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa tragedi kanjuruhan tergolong dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pengaturannya telah ada jelas pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasa pasal 9, hal ini berdasarkan tinjauan dari bentuk serangan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yaitu adanya sebuah tindakan pembunuhan dan penyiksaan.
The Power of Veto by the United Nations Security Council in Warfare Protection Alya, Nasha Rawza; Tan, Jenita; Rewiyaga, Rewiyaga
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2783

Abstract

Since the establishment of the international organization that is the United Nations on 24 October 1945, the UN Security Council has been given the main responsibility for maintaining international harmony and prosperity as stated in article 1 of the UN Charter. One aspect that is often in the public spotlight is the use of veto rights by the 5 permanent members of the UN Security Council. The five countries that have veto rights consist of the United States, China, Russia, France and the United Kingdom. The five countries got the veto right because they had a major part in establishing the UN and to provide power and because they won World War II. The type of analysis that will be used in this analyze is normative legal analysis, this type of research aims to analyze and understand the law in terms of norms, rules, or principles governing a legal problem. The conclusion is that the veto right is not explicitly regulated in the UN Charter, but implicitly the UN Charter.
Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji, Rasji; Virginia, Virginia; Rewiyaga, Rewiyaga; Ekaprasetya, Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.
Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji, Rasji; Virginia, Virginia; Rewiyaga, Rewiyaga; Ekaprasetya, Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.
Co-Authors Alya, Nasha Rawza Ekaprasetya, Ekaprasetya Moody Rizqy Syailendra Putra Rasji, Rasji Tan, Jenita Virginia, Virginia