Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fatwa of the Wahdah Islamiyah Sharia Council regarding Guidelines for Friday Prayers during the Covid-19 Pandemic: An Academic Ijtihad Perspective Muhlisah, Siti Nurul; Yusdani, Yusdani
Unisia Vol. 41 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol41.iss1.art9

Abstract

The Covid-19 pandemic disrupted religious practices worldwide, posing significant challenges to maintaining communal worship while adhering to public health mandates. This study examines the fatwa issued by Wahdah Islamiyah, an Indonesian Islamic organization, which permitted the replacement of Friday prayers with Zuhr prayers at home during the pandemic. The fatwa demonstrates the adaptability of Islamic jurisprudence, leveraging progressive ijtihad to address unprecedented challenges. The study aims to explore the theological, jurisprudential, and methodological underpinnings of the fatwa, highlighting its alignment with maqasid shari’ah (objectives of Islamic law) and its implications for contemporary Islamic thought.  Using a qualitative approach, the research analyzes primary and secondary sources, including Quranic verses, Prophetic traditions, fiqh principles, and public health data. A multidimensional framework was employed to assess the integration of theological reasoning with interdisciplinary insights.  The findings reveal that Wahdah Islamiyah’s fatwa successfully balances religious obligations with public welfare by prioritizing harm prevention and public health. Grounded in classical jurisprudence, the fatwa reflects a dynamic application of Islamic law that incorporates sociological and scientific perspectives. It highlights the potential of smaller Islamic organizations to contribute to adaptive jurisprudence and demonstrates the relevance of progressive ijtihad in addressing global crises.  This study contributes to the discourse on contemporary Islamic jurisprudence, offering a model for integrating traditional principles with modern realities. It underscores the need for interdisciplinary collaboration in crafting legal frameworks that respond to evolving societal challenges while preserving the integrity of Islamic law.
PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Muhlisah, Siti Nurul
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling terpenting dan menjadi bukti tertulis yang sah dari adanya suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat Kota Samarinda sebagian besar masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Untuk mendapatkan alat hukti yang sah terhadap suatu perkawinan yang belum dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, maka masyarakat setempat mengajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Samarinda. Alasan pengajuan isbat nikah tersebut Dalam kajian fikih Islam, dengan adanya isbat nikah ini dapat memberikan mashlahat kepada masyarakat yang menikah secara sirri untuk mendapatkan akta nikah dan mempermudah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan persyaratan administrasi penting lainnya.Penelitian ini berfokus pada penetapan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda dengan pertanyaan penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dan bagaimana isbat nikah dalam perspektif maqa>s}id syari’ah sebagai bentuk kemashlahatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengambil sampel penetapan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda. Dilakukan juga wawancara kepada Hakim dan Panitera Muda Hukum untuk memperoleh informasi penelitian yang kemudian dideskripsikan dan dianalisa melalui pendekatan yuridis-normatif.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dan isbat nikah dalam perspektif Maqas}id asy-Syari’ah sebagai kemashlahatan masyarakat setempat untuk mendapatkan akta nikah dan menghilangkan kemudharatan dari tidak adanya bukti perkawinan yang sah secara negara.Keyword: Isbat Nikah, Pengadilan Agama Samarinda, Maqa>s}id Syari’ah