<![CDATA[Selama tiga tahun terakhir (2020-2022), sebagaimana ditunjukkan oleh informasi yang dapat diakses melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berdasarkan waktu pelaporan relatif masih tinggi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Tangerang secara aktif mengatasi tantangan tersebut melalui DP3AP2KB, sebuah lembaga yang bertanggung jawab melindungi anak dari kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam melindungi perempuan dan anak di kota dari kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan berbagai metode pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, analisis dokumen, kuesioner, dan tinjauan pustaka, berpedoman pada teori kebijakan publik George C. Edwards III. Penentuan informan kunci yang berjumlah sebanyak 3 orang dengan menggunakan teknik snowball sampling, sedangkan untuk responden kuesioner mengambil masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa pelaksanaan DP3AP2KB di Kota Tangerang menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk satgas dan aktivis belum dibuatkan secara resmi.]]>
