Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Putra, Candra Galang Gemilang; Brilliant, Seila Beuty; Andreani, Hidayah; Efritadewi, Ayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 10 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11502733

Abstract

Majelis sidang perkara tindak pidana pencucian uang memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pencucian uang dari tindak pidana narkoba, sehingga menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kepada terdakwa. Dasar hakim mempertimbangkan pidana bagi pelaku pencucian uang ada pada Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP – TPPU). Risiko pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, yakni pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Majelis hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang akan bertindak tegas dalam memberikan sanksi, apalagi proses penyidikannya seringkali menarik perhatian masyarakat, seperti pencucian uang, uang hasil kejahatan narkoba dan korupsi.
Efektivitas Mediasi Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan Alyamonica, Nicky; Brilliant, Seila Beuty; Nabilah, Nuha Ayu
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19248542

Abstract

This study examines the effectiveness of land mediation as an out-of-court dispute resolution mechanism facilitated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The research is grounded in the high incidence of land conflicts that often generate legal uncertainty, high costs, and social tension when resolved through litigation. Using a normative legal approach, this study analyzes the relevant regulatory framework, including Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 21 of 2020 on Handling and Settlement of Land Cases. The findings indicate that mediation provides a participatory dialogue space, encourages voluntary agreements, and helps preserve social relations among disputing parties. Compared to litigation, mediation is more efficient in terms of time and cost and allows context-sensitive solutions tailored to the parties’ needs. However, its effectiveness is influenced by mediator competence, bargaining balance, and the parties’ legal awareness. Strengthening mediator capacity and improving public understanding of mediation procedures are essential recommendations to enhance mediation’s role in delivering legal certainty and substantive justice in land dispute resolution in Indonesia.