Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Agrarian Law
Alega, Alega
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Hukum Pidana: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul Sari, Dwi Puspita; Alega, Alega
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14587429

Abstract

Setiap tahun, persoalan lingkungan terus meningkat dan makin tidak bisa dikendalikan. Persoalan lingkungan hidup ini salah satunya adalah oleh kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Salah satu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi yakni pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Kaswari Unggul. Dalam usaha guna menindaklanjuti kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan manusia, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi langkah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum serta penegakan hukum lingkungan tentang pembakaran hutan dalam aspek hukum pidana terhadap kasus pembakaran hutan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis literatur terkait permasalah yang diteliti. Dalam kesimpulannya terdapat beberapa aturan dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan aspek pidana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan PT Kaswari Unggul, diantaranya Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Kaswari Unggul di Provinsi Jambi, penegakan hukum pidana ini masih belum optimal hal ini disebabkan oleh ke kurangnya kepatuhan individu, perusahaan terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup ini serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih kurang efektif dalam penegakan hukum lingkungan.
Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Simalungun Guna Membangun Hubungan Harmonis Antara Hukum dan Masyarakat Sari, Dwi Puspita; Alega, Alega
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam negara hukum, keadilan merupakan aspek penting yang diwujudkan melalui implementasi prinsip-prinsip pokok negara hukum, yaitu dengan penegakan hukum yang dilakukan melalui peradilan yang independen serta tidak memihak, yang salah satunya adalah peradilan pidana. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara hukum, dapat terlihat bahwa negara Indonesia belum sepenuhnya berhasil mewujudkan peradilan pidana yang mampu memenuhi standar keadilan yang diinginkan. Maka dibutuhkan sebuah sistem pemidanaan alternatif yang lebih komprehensif yang dapat membangun hubungan yang harmonis antara hukum dan masyarakat, seperti misalnya Restorative Justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan tujuan Restorative justice dalam kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun guna membangun hubungan harmonis antara hukum dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis literatur terkait permasalah yang diteliti. Dalam kesimpulannya implementasi dari Restorative Justice pada suatu sistem hukum mendukung sebuah keharmonisan antara hukum itu sendiri dengan masyarakatnya dengan mempromosikan suatu keadilan yang bersifat memperbaiki karakter, yang lebih komprehensif serta berpusat pada pemulihan suatu hubungan. Dengan adanya restorative justice ini dapat menjadikan para pelaku, korban serta masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam proses penyelesaian suatu perkara sehingga akan memberikan keputusan juga memberi keputusan yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang pada akhirnya akan membangun hubungan harmonis antara hukum dan masyarakat.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan Hasanah, Aprilia Wahidatul; Alega, Alega; Pasaribu, Novelia Magdalena
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rahasia bank adalah sesuatu hal yang harus dilindungi untuk mempertahankan rasa percaya masyarakat terhadap suatu bank. Namun, dalam hal kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan rahasia bank dapat dibuka. Pembukaan rahasia bank guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan menghadirkan tantangan tersendiri, karena bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga rasa percaya nasabah dengan cara melindungi rahasia bank. Akan tetapi pada saat yang sama bank juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan yang merupakan bagian dari kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan melanggar prinsip kerahasiaan bank dan mengancam privasi nasabah serta implementasi regulasi yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank untuk tujuan perpajakan mempengaruhi hak-hak nasabah. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data yang bersumber dari data sekunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis literatur terkait permasalahan yang dibahas. Dalam kesimpulannya, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan publik dalam hal perpajakan dan perlindungan privasi individu, serta memastikan adanya mekanisme yang transparan dan aman dalam pertukaran informasi. Dengan demikian, meskipun ada pengecualian terhadap kerahasiaan bank untuk tujuan tertentu, perlindungan hak nasabah tetap harus dijunjung tinggi.
Analisis Efektivitas Program Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Penawangan Pasaribu, Novelia Magdalena; Alega, Alega
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12791571

Abstract

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan sektor pertanian dan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan sektor tersebut, dinas ini memiliki beberapa tugas utama yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dan masyarakat di Desa Penawangan serta studi pustaka dengan mengadakan penelaahan dan penelusuran terhadap literatur-literatur berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, serta karya tulis hukum yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua program dalam Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian serta program penyediaan dan pengelolaan sarana pertanian, berdasarkan hasil analisis penyelenggaraan program kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, dapat diuraikan bahwa implementasi program-program tersebut telah berlangsung secara efektif di tingkat masyarakat, terutama di Desa Penawangan. Sebagian besar program dari Dinas tersebut telah berhasil diimplementasikan, khususnya dalam mendukung sektor pertanian di wilayah tersebut. Bahkan dalam implementasinya tidak ditemukan beban (cost) pada program kerja yang telah terealisasikan tersebut.
Public Flats for the Poor? Legal Review of Cingised Rusunawa’s Effectiveness in Bandung Alega, Alega; Hadimulyo, Joshua
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 2 No. 2 (2025): July, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v2i2.31119

Abstract

Rapid population growth and limited land in urban areas have encouraged the government to develop vertical housing solutions such as Simple Rental Flats (Rusunawa), one of which is Rusunawa Cingised in Bandung City. The presence of Rusunawa aims to provide decent, safe, and affordable housing for Low-Income Communities (MBR), as well as being part of the city planning strategy, but its implementation in the field still causes various problems, both from legal, social, economic, and technical management aspects. This study aims to explain the legal provisions regarding Rusunawa and examine the effectiveness of utilizing Rusunawa Cingised as a solution for providing housing for MBR. The research method used is normative legal research with a qualitative approach through literature studies, based on secondary data from laws and regulations, books, journals, and related documents. The results of the study show that legally the development of Rusunawa has been supported by various regulations, especially Law Number 20 of 2011 concerning Flats. In practice, Rusunawa Cingised has also made a significant contribution in providing affordable alternative housing amidst limited urban land. However, in terms of the effectiveness of its utilization, Rusunawa Cingised still faces obstacles, although social programs have been designed, implementation in the field has not been fully optimal, both in terms of infrastructure maintenance, resident involvement, and sustainability programs. Therefore, synergy is needed between legal policies, professional management, local government support, and active community participation in order to make Rusunawa an effective and sustainable housing solution for MBR in urban areas.
Co-Authors Dwi Puspita Sari, Dwi Puspita Hadimulyo, Joshua Hasanah, Aprilia Wahidatul Pasaribu, Novelia Magdalena