Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review
Harris, Abd.
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono Waruwu, Ariful Hakim; Kamello, Tan; Azwar, T. Keizerina Devi; Harris, Abd.
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.268

Abstract

Salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase Ex Aequo et Bono. Menurut doktrin ini, arbiter dapat memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan di luar koridor ketentuan hukum, seperti prinsip etika dan moral apabila sang arbiter diotorisasi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan arbiter dalam menerapkan asas Ex Aequo et Bono dalam memutus sengketa bisnis pada arbitrase, dan perbandingan penerapan asas Ex Aequo et Bono pada Arbiter BANI dan Hakim Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara Ex Aequo et Bono terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas ini muncul apabila para pihak menyepakatinya dan arbiter untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan dan kepatutan di luar Undang-undang. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, maka arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam Undang-undang, namun berdasarkan norma objektif yang tidak tertulis, keyakinan agama, akal sehat dan hati nurani. Namun begitu akal sehat dan hati nurani yang digunakan tentu saja tidak bersifat subjektif sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak adil dan benar.
Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator Silitonga, Glotty Christina; Ikhsan, Edy; Leviza, Jelly; Harris, Abd.
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.347

Abstract

Kontrak adalah kesepakatan antara satu atau lebih pihak; itu juga merupakan peristiwa ketika seseorang membuat janji dengan satu atau lebih orang dalam kasus tertentu. Kontrak antara RSUP H. Adam Malik, Medan dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) adalah tentang pemeliharaan lift dan eskalator yang ditentukan dalam kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga disebut Surat Kontrak Kerja. Hal-hal utama yang telah disepakati tercantum dalam surat tersebut dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, dalam kondisi tertentu terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, RSUP H. Adam Malik telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; hal ini tidak sesuai dengan SPK sehingga merugikan pihak kedua. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian). Diharapkan agar kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.
Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia Nasution, Hani Riadho; Harris, Abd.
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.572

Abstract

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia merupakan isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat konsumen sering berada pada posisi yang lemah dalam praktik transaksi, terutama akibat dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat perjanjian serta keterbatasan konsumen dalam memahami hak-hak hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha, mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume dan KUH Perdata, serta menemukan kendala dan solusi dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun UUPK dan KUH Perdata telah memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum untuk menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.
Co-Authors Edy Ikhsan Jelly Leviza Nasution, Hani Riadho Silitonga, Glotty Christina T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Waruwu, Ariful Hakim