Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS PENGUNAAN TEKNOLOGI BIG DATA (Perspektif Perlindungan dan Kemanan Data Pribadi) Putra, Ridwan; Hayati, Nandie; Maizen, Safi’i; Okta Sari, Feby
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2547

Abstract

Indonesia is a state of law, States are obliged to provide protection of the right to personal data stems from the right of respect for private life. The concept of personal life refers to man as a living being. The individual is the primary holder of the right to protect personal data, there are categories of legal bodies that need to be regulated in relation to the protection of personal data. One legal body is the personal data controller i.e. human beings as subjects, public or private legal entities and other social organizations that individually or collectively control personal information. Protecting personal data in the digital age requires comprehensive regulation. The establishment of a special body is necessary to monitor and protect personal data from misuse. The legal protection of personal data in the use of big data technology must follow the rapid development of technology in order to be able to resolve the data leakage that occurs especially in the sphere of government. A lot of data leaks happen on personal data. Governments should play an active role in enforcing proper regulation and raising awareness of data protection rights, as well as monitoring and enforcement of the law against data theft.Keywords: Protection, Personal Data, Technology Uses, Big Data
DINAMIKA POLITIK DAN HUKUM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA Putra, Ridwan; Suryanti, Rini; Chynta, Delfia; Putri, Berliana; Nabilla, Mutasya Lifa
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2197

Abstract

Abtract: Indonesia has implemented various forms of asymmetrical decentralization from colonial times to the present era of reform. As for the legal basis for implementing asymmetric decentralization in Indonesia, there are several laws. One of them is NRI 1945 UUD Article 18B and Act No. 32 of 2004 on Regional Governance. In this study, the method of approach used is normative jurisprudence. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the first application of asymmetric decentralization in Indonesia has had a significant impact on the regulatory disharmony between the central government and the special district can also have an impact on development coordination nationally. Political overlap and legal disharmony could hinder the synergy and integration of government programmes across the Indonesian territory. Second In the context of asymmetric decentralization, the provinces of Aceh, Papua, and West Papua receive special autonomy funds from the central government, while the province of Yogyakarta receives Special Funds. The three political dynamics versus asymmetric decentralization are also seen in competition between regions with special status, where each region struggles for interests and rights in particular, resulting in the issue of centralization versus decentralisation in central and complex regional relations.Keywords: dynamics, politics & law, asymmetric decentralization.
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLUASAN WILAYAH KOTA BUKITTINGGI: PERSPEKTIF HUKUM DAN IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH Putra, Ridwan; Sari, Hilda Elsa; Maizen, Safii
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i3.3073

Abstract

Abstract: Government Regulation Number 84 of 1999 signed by the President of the Republic of Indonesia (B.J. Habiebie) regarding the expansion of the Bukittinggi City area by taking several districts from Agam Regency. This research aims to analyze the reconstruction of the Bukittinggi City expansion policy in the perspective of Government Regulation Number 84 of 1999. The regional expansion policy is one of the local government's efforts to improve the efficiency of public services and regional development. The research method used is a normative juridical approach. Based on the results of research and discussion, it shows that the process of expanding the area of Bukittinggi City faces various challenges, including legal, administrative, and social problems. The implementation of Government Regulation No. 84/1999 has not been optimally applied, due to the lack of coordination between related institutions and minimal public participation. Therefore, an effective policy reconstruction is needed by involving all stakeholders to achieve sustainable development goals. Recommendations from this research are to strengthen the legal and regulatory framework, improve institutional (government) capacity, and expand community participation in the decision-making process related to regional expansion.Keywords: Bukittinggi, Implementation, Policy, Reconstruction, PP 84, West Sumatra,
Morfometrik Meristik dan Identifikasi Jenis Ikan Alu-alu (Sphyraena spp) dari Perairan Sibolga Simangunsong, Gusnar; Windarti, Windarti; Putra, Ridwan
Ilmu Perairan (Aquatic Science) Vol. 11 No. 3 (2023): November
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/

Abstract

Ikan alu-alu (Sphyraena spp) merupakan jenis ikan yang memiliki ciri khas bentuk tubuh yang memanjang, bergigi taring, rahang atas yang panjang dan ditutupi dengan sisik-sisik halus yang berbentuk sikloid. Terdapat berbagai jenis ikan Sphyraena namun belum ada informasi mengenai jenis ikan yang terdapat di daerah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies, ciri-ciri meristik dan morfometrik ikan alu-alu yang terdapat di Kota Sibolga. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali dalam 3 bulan, satu kali per bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 spesies ikan barakuda, yaitu S. putnamae dan S.obtusata. Warna tubuh S. putnamae berwarna keabu-abuan, dan ujung sirip punggung sejajar dengan ujung sirip dada. Sedangkan S. obtusata berwarna kekuningan dengan ujung sirip punggung sejajar dengan ujung anterior sirip perut. Pada bagian mulut, ikan S. putnamae memiliki mulut yang lebih panjang dan lebih tajam dibandingkan dengan ikan S. obtusata. Ukuran ikan S. putnamae lebih besar daripada S. obtusata, masing-masing 158-397 dan 165-255 TL.
Pengelolaan Sungai Kelelawar Berdasarkan Aspek Ekologi-Sosial Budaya di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Nurdiyana, Rosita; Putra, Ridwan; Fauzi, Muhammad
Ilmu Perairan (Aquatic Science) Vol. 10 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/

Abstract

Sungai Kelelawar merupakan anak sungai dari Sungai Kuantan yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan di sekitar Desa Sungai Kelelawar. Kegiatan tersebut akan berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan sumber daya yang berbasis integrasi dan keberlanjutan berdasarkan aspek ekologi-sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis keberlanjutan pengelolaan Sungai Kelelawar, menentukan faktor-faktor keberlanjutan, dan merumuskan desain pengelolaan berdasarkan aspek Ekologi Sosial Budaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan September-November 2021 dengan menggunakan metode survei. Atribut aspek ekologi adalah zona pemanfaatan sungai, kondisi perairan, kesuburan perairan (nitrat), keanekaragaman perifiton, organisme yang dilindungi (ikan), dan kunjungan wisata. Atribut aspek sosial budaya adalah tingkat pendidikan, fasilitas sosial, potensi konflik, kearifan dan pengetahuan lokal, tingkat partisipasi masyarakat, dan pengetahuan lingkungan. Data pengelolaan sungai dianalisis menggunakan aplikasi Rapfish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting Sungai Kelelawar masih layak berdasarkan kesuburan air dan keanekaragaman perifiton. Indeks dan status keberlanjutan aspek ekologis termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan dengan skor 32,9% dengan nilai monte carlo 34,6% sedangkan aspek sosial budaya cukup berkelanjutan dengan skor 51,2% dengan nilai monte carlo sebesar 50,4%.
Pengelolaan Sungai Kelelawar yang Berkelanjutan Dilihat dari Dimensi Ekologi-Ekonomi di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Heffiana, Heffiana; Putra, Ridwan; Fauzi, Muhammad
Ilmu Perairan (Aquatic Science) Vol. 10 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/

Abstract

Sungai Kelelawar merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Kuantan yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat sekitar Desa Sungai Kelelawar. Beragamnya aktivitas di Sungai Kelelawar akan berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai keberlanjutan dan kelestarian sumber daya, diperlukan strategi dan pendekatan ekologi dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis status keberlanjutan pengelolaan Sungai Kelelawar berdasarkan dimensi ekologi dan ekonomi serta faktor-faktor penentu keberlanjutan dan merumuskan rencana pengelolaan Sungai Kelelawar. Penelitian ini dilakukan pada bulan September-November 2021 dengan menggunakan metode survei dan observasi. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Data pengelolaan Sungai Kelelawar berdasarkan dimensi ekologi dan ekonomi dianalisis menggunakan aplikasi Rapfish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting Sungai Kelelawar masih layak. Indeks dan status keberlanjutan dari dimensi ekologi termasuk kategori berkelanjutan sedang dengan skor 63,1%, nilai Monte Carlo 62,1% dan nilai stres 0,1414. Sedangkan dimensi ekonomi kurang berkelanjutan dengan skor 47,9%, nilai Monte Carlo 47,8% dan nilai stres 0,1422.
PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT Putra, Ridwan; Henrizoni, Henrizoni; Putra, Egip Satria Eka; Suryanti, Rini; Sari, Hilda Elsa
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3248

Abstract

This study examines the impact of asymmetric decentralization regulations on the implementation of regional autonomy in West Sumatera Province. Asymmetric decentralization refers to the granting of differentiated authority to specific regions based on their unique historical, social, and cultural characteristics. West Sumatera, with its indigenous nagari-based governance system rooted in customary law and local democracy, emerges as a strong candidate for special region status. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legislation and legal doctrines through the lens of decentralization theory. Findings indicate that the asymmetric decentralization model has contributed positively to the preservation of local values and the strengthening of governance based on indigenous wisdom. However, several challenges persist, including fiscal dependency, overlapping policies between central and regional governments, and weak institutional synergy. Therefore, policy harmonization and local capacity strengthening are essential to realizing effective and sustainable regional autonomy in West Sumatera.Keywords: Asymmetric decentralization, regional autonomy, West Sumatera, regulation