Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equality Before The Law Legalis : Journal of Law Review Equality Before The Law
Azis, Mariya
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAPBUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON SERTIFIKAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG) Fikri, Rizal Haedar; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.269 KB)

Abstract

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dapat terlepas dari eksistensi, dan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Setelah diterbitkannya sertifkat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah di Papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.
Children’s Rights in Family Law: Comparative Insights into Best Interests Principles Azis, Mariya; Mery, Lisa; Basuki, Siti Hatia Adzannya
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): July 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v3i3.812

Abstract

This narrative review examines how the principle of the “best interests of the child” is applied across legal systems. Using a thematic synthesis of peer-reviewed literature (2020–2025) from Scopus, Google Scholar, and PubMed, the study explores its implementation in custody, adoption, immigration, child marriage, and non-traditional families. Findings highlight uneven enforcement shaped by patriarchal norms, legal pluralism, and institutional gaps. While European jurisdictions showcase holistic child-centered approaches, many developing countries face persistent challenges. Key recommendations include harmonized legislation aligned with the CRC, guaranteed child participation rights, and systemic reforms that strengthen judicial training, inter-sectoral collaboration, and public awareness. This review contributes by integrating comparative insights across regions and emphasizing the urgency of context-sensitive, rights-based reforms.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAPBUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON SERTIFIKAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG) Fikri, Rizal Haedar; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i1.465

Abstract

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dapat terlepas dari eksistensi, dan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Setelah diterbitkannya sertifkat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah di Papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2178/PID.B/2016/PN.MKS) wulandini, febrilia; Asri, Muhammad Fadli; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

. Artikel penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, yang menjadikan undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan sebagai sumber utama. Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Adanya penelitiaan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materil dan formil terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada kecenderungan mayarakat mengatasinya dangan cara-cara yang menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, dampaknya sangat dirasakan pada masyarakat yang kurang pemahaman akan teknologi yang ada pada masa kini, misalkan banyaknya berkembang alat-alat dalam bidang kelistrikan, seperti halnya kasus yang akan penulis kaji di dalam penelitian ini.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DARI TINDAKAN CRACKING PERPEKTIF UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM Azis, Mariya; Rumlus, Muhammad Hasan
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan transnasional yang cukup mengewatirkan saat ini. Tujuan di dari junal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana cracking yang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative, hasil dari analisis didapatkan ialah berupa bentuk perlindungan yang dibeiikan masih berupa penindakan serta pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana dan denda serta bisa dimaksimal dengan Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), Model Pelayanan (The Service Model) dan pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Kusmiadi, Moh Ery; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah di Kabupaten BimaHasil Penelitian: Prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima masih belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat serta tingkat ekonominya, dan adapun faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah adalah substansi hukum atau aturan-aturan terkait hak pakai, struktur hukum atau penegak hukum terhadap hak pakai, budaya hukum masyarakat dan aparatur pertanahan ataupun kesadaran hukum masayarakat. Rekomendasi penelitian; Perlu peningkatan sumber daya manusia dari kantor pertanahan kabupaten Bima dalam proses pendaftaran hak pakai atas tanah, Memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan mengenai pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima dan Peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Co-Authors Asri, Muhammad Fadli Basuki, Siti Hatia Adzannya Fikri, Rizal Haedar Kusmiadi, Moh Ery Lisa Mery, Lisa Rumlus, Muhammad Hasan Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys wulandini, febrilia