Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Petitum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Equality Before The Law Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Legalis : Journal of Law Review Equality Before The Law
Lisa Mery, Lisa
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
LEGITIMASI PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Mery, Lisa
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1293.385 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis legitimasi PERPPU No.2/2017 dan perkembangan dinamika di masyarakat dalam merespon Kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat yang pada dasarnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem demokrasi dalam hal hadirnya kepemimpinan negara, di saat arus informasi bebas dan rentan disalahgunakan sebagian kalangan untuk menyebabkan konflik. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum nommatif melalui beberapa sumber hukum yang dikaji untuk mendapatkan hasil kualitatif melalui studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perppu ini bukan hendak memperlihatkan langkah otoriter dari pemerintah, lebih kepada proteksi atas massifnya organisasi yang mempromosikan ideologinya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pelaksanaan kewenangan Presiden untuk menyatakan adanya suatu keadaan bahaya adalah mutlak sebagai penjabaran dar fungs kekuasaan pemerintahan tidak ada otoritas fain yang memiliki kewenangan sepert kewenangan Presiden untuk menggerakkan seluruh perangkat negara.
PERAN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL DI PAPUA Mery, Lisa; Dewi, Mira Nila Kusuma
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.618 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui peran diplomasi politik internasional di Papua. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.. This study aims to determine the role of international political diplomacy in Papua. The study was conducted with a literature study. The results showed that there have been several countries as subjects of international law that have brought the Papua problem to the UN General Assembly as a joint problem of nations no longer limited to the problem of resolving human rights violations, but also the right of self-determination (referendum). to face the internationalization of the Papua problem, the Government of Indonesia must anticipate nationally and strengthen political diplomacy, both bilaterally and multilaterally, through regional and international forums. In carrying out diplomacy policy, the diplomacy that must be played is total diplomacy by involving all the forces of the nation's components. So far, the main strength of our diplomacy is to expect the Ministry of Foreign Affairs through ambassadors and representatives abroad. Of course in carrying out total diplomacy, not only is the problem of Papua the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Aswar, Asrul; Mery, Lisa
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.468 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.635

Abstract

Penelitian ini betujuan, pertama: untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hokum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang ? Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia This study aims, first: to find out and understand the exoneration clause in a bank credit agreement that is contrary to the Consumer Protection Act; second To be able to find out the extent to which consumer protection law is related to the exoneration clause of a bank credit agreement. Research results: first; Which provisions in the exoneration clause in a bank credit agreement that conflicts with the Consumer Protection Act, namely a bank credit agreement is a one-sided agreement by the bank, the customer only needs to sign documents / forms that have been made and designed in a format by the bank. Second: What legal remedies can be done to protect consumers related to the exoneration clause in the bank credit agreement, Consumer Protection Legal Efforts Related to the Bank Credit Agreement Exoneration Clause in addition to being made through the application of Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can also be carried out in accordance with Bank Indonesia policy.
Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.
The Urgency of Amicus Curiae in The Indonesian Law (A Case Study of the 2024 Presidential Election Dispute) Sulistyowati; Mery, Lisa; Maharani, Dewi Nadya; Andika, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.51252

Abstract

One of the authorities of the Constitutional Court (MK) is to resolve disputes over general election results. In the 2024 presidential election, the presidential candidate pair Anies Baswedan-Muhaimin and the Ganjar-Mahfud pair filed a lawsuit with the Constitutional Court. This study uses normative research. The results show that many figures have emerged as Amicus Curae, such as Megawati Soekarnoputri, Dien Syamsudin and others. In addition, this Amicus Curae is very important in order to achieve openness and justice in general election disputes in the Indonesian legal system.
Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.455

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.
Kontestasi Hukum Internasional dalam Kebijakan Hilirisasi Indonesia Mery, Lisa
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 2 MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze Indonesia's ability as a country to utilize various international legal instruments in initiating political, economic and social goals, the study identifies the substantive instruments used, the challenges faced and the implications of Indonesia's foreign policy. Normative research method by analyzing international law rules and case studies through international agreements that have been ratified by Indonesia. The research results show that International Law has a significant influence on the formation of national legislation, there are a number of challenges and opportunities because the application of International Law requires effective and rational implementation.
Children’s Rights in Family Law: Comparative Insights into Best Interests Principles Azis, Mariya; Mery, Lisa; Basuki, Siti Hatia Adzannya
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): July 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v3i3.812

Abstract

This narrative review examines how the principle of the “best interests of the child” is applied across legal systems. Using a thematic synthesis of peer-reviewed literature (2020–2025) from Scopus, Google Scholar, and PubMed, the study explores its implementation in custody, adoption, immigration, child marriage, and non-traditional families. Findings highlight uneven enforcement shaped by patriarchal norms, legal pluralism, and institutional gaps. While European jurisdictions showcase holistic child-centered approaches, many developing countries face persistent challenges. Key recommendations include harmonized legislation aligned with the CRC, guaranteed child participation rights, and systemic reforms that strengthen judicial training, inter-sectoral collaboration, and public awareness. This review contributes by integrating comparative insights across regions and emphasizing the urgency of context-sensitive, rights-based reforms.
Co-Authors Andika, Andi Aswar, Asrul Azis, Mariya Basuki, Siti Hatia Adzannya Julianto J.J. Kalalo, Julianto J.J. Kusmiadi, Moh Ery Maharani, Dewi Nadya Mira Nila Kusuma Dewi SAA, YANWARIS Sulistyowati Yasser S. Wahab, Yasser S.