Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGITIMASI PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Mery, Lisa
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1293.385 KB)

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis legitimasi PERPPU No.2/2017 dan perkembangan dinamika di masyarakat dalam merespon Kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat yang pada dasarnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem demokrasi dalam hal hadirnya kepemimpinan negara, di saat arus informasi bebas dan rentan disalahgunakan sebagian kalangan untuk menyebabkan konflik. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum nommatif melalui beberapa sumber hukum yang dikaji untuk mendapatkan hasil kualitatif melalui studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perppu ini bukan hendak memperlihatkan langkah otoriter dari pemerintah, lebih kepada proteksi atas massifnya organisasi yang mempromosikan ideologinya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pelaksanaan kewenangan Presiden untuk menyatakan adanya suatu keadaan bahaya adalah mutlak sebagai penjabaran dar fungs kekuasaan pemerintahan tidak ada otoritas fain yang memiliki kewenangan sepert kewenangan Presiden untuk menggerakkan seluruh perangkat negara.

PERAN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL DI PAPUA Mery, Lisa; Dewi, Mira Nila Kusuma
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui peran diplomasi politik internasional di Papua. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.. This study aims to determine the role of international political diplomacy in Papua. The study was conducted with a literature study. The results showed that there have been several countries as subjects of international law that have brought the Papua problem to the UN General Assembly as a joint problem of nations no longer limited to the problem of resolving human rights violations, but also the right of self-determination (referendum). to face the internationalization of the Papua problem, the Government of Indonesia must anticipate nationally and strengthen political diplomacy, both bilaterally and multilaterally, through regional and international forums. In carrying out diplomacy policy, the diplomacy that must be played is total diplomacy by involving all the forces of the nation's components. So far, the main strength of our diplomacy is to expect the Ministry of Foreign Affairs through ambassadors and representatives abroad. Of course in carrying out total diplomacy, not only is the problem of Papua the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Aswar, Asrul; Mery, Lisa
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini betujuan, pertama: untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hokum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang ? Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia This study aims, first: to find out and understand the exoneration clause in a bank credit agreement that is contrary to the Consumer Protection Act; second To be able to find out the extent to which consumer protection law is related to the exoneration clause of a bank credit agreement. Research results: first; Which provisions in the exoneration clause in a bank credit agreement that conflicts with the Consumer Protection Act, namely a bank credit agreement is a one-sided agreement by the bank, the customer only needs to sign documents / forms that have been made and designed in a format by the bank. Second: What legal remedies can be done to protect consumers related to the exoneration clause in the bank credit agreement, Consumer Protection Legal Efforts Related to the Bank Credit Agreement Exoneration Clause in addition to being made through the application of Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can also be carried out in accordance with Bank Indonesia policy.

The Urgency of Radicalism Regulation in Legal Norms in Indonesia Lisa Mery
Musamus Law Review Vol 2 No 1 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i1.1216

Radicalism is a serious threat to countries in the world, Indonesia as a country that has a large area and a population that has increased the potential threat of understanding derived from radical ideology (negative), to show the efforts made by the Indonesian government in anticipating radicalism in the country then This article lightly discusses the urgency of anticipating the threat of radicalism into the rule of law and identifying the elements of radicalism to enter into a classification of crime that is different from terrorism. This research method uses a literature study that qualitatively seeks to analyze the phenomenon of rising tendencies of radicalism in Indonesia and explains the urgency of regulating radicalism into a legal norm. Discussion and analysis of research shows that radicalism is very important (urgent) to be anticipated in a rule of law so that although there are already specific rules in Law No.5 of 2017 concerning terrorism, radicalism also has urgency to be regulated by looking at elements of the pattern of crime development that different from terrorism as a crime that is more clearly characterized by actual. The results of the identification of elements of radicalism show different tendencies with more significant indicators of radicalism before the onset of terrorism.

Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia Yasser S. Wahab; Julianto J.J. Kalalo; Lisa Mery
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan asas constante justitie pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui sinergitas proses beracara jika menggunakan sarana media internet e-mail dalam mewujudkan contante justitie. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meski prinsip contante justitie telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pada praktiknya masih ketinggalan zaman, khususnya pada proses beracara jawabmenjawab, karena dilaksanakan secara “tradisional” dengan mewajibkan para pihak untuk menghadiri dan mengajukan surat (secara fisik) di depan persidangan.

The Urgency of Radicalism Regulation in Legal Norms in Indonesia Lisa Mery
Musamus Law Review Vol 2 No 1 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i1.1216

Radicalism is a serious threat to countries in the world, Indonesia as a country that has a large area and a population that has increased the potential threat of understanding derived from radical ideology (negative), to show the efforts made by the Indonesian government in anticipating radicalism in the country then This article lightly discusses the urgency of anticipating the threat of radicalism into the rule of law and identifying the elements of radicalism to enter into a classification of crime that is different from terrorism. This research method uses a literature study that qualitatively seeks to analyze the phenomenon of rising tendencies of radicalism in Indonesia and explains the urgency of regulating radicalism into a legal norm. Discussion and analysis of research shows that radicalism is very important (urgent) to be anticipated in a rule of law so that although there are already specific rules in Law No.5 of 2017 concerning terrorism, radicalism also has urgency to be regulated by looking at elements of the pattern of crime development that different from terrorism as a crime that is more clearly characterized by actual. The results of the identification of elements of radicalism show different tendencies with more significant indicators of radicalism before the onset of terrorism.

Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.

Indonesia's Strategic Role in The Development of International Law in The ASEAN Community Mery, Lisa; Wulandari, Andi Sri Rezky; Patawari, Patawari; Nurmiati, Nurmiati
Tirtayasa Journal of International Law Vol 3, No 1 (2024): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 3 No. 1 Edisi Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v3i1.24515

The purpose of this study is explicitly to analyze Indonesia's strategic role in the development of International Law in the ASEAN Community and to understand Indonesia's contribution since the beginning of the formation and development of ASEAN, Indonesia when analyzed its role is significant because during the ASEAN leadership in certain years (1976, 2003, 2011 and 2023) this is very fundamental, where Indonesia's strategic efforts to continue to strengthen ASEAN as a unity in the Southeast Asian region that is growing rapidly, inclusive and sustainable, that the ASEAN Community has the capacity to resolve problems between member countries through the mechanism of International Law. Normative research methods are used to analyze the various strategies used in Indonesia's interactions as a country and part of the ASEAN community. Indonesia sees the opportunities in the ASEAN region as a space that can support Indonesian cooperation. Indonesia's success in including maritime issues in the ASEAN agenda is also an initial step that will help pave the way for Indonesia to realize its vision of the World Maritime Axis. Indonesia's significant role certainly promotes stability and security in the ASEAN Southeast Asia Region and it is important to remember Indonesia's commitment to the principles of International Law and peaceful resolution of disputes.

The Urgency of Amicus Curiae in The Indonesian Law (A Case Study of the 2024 Presidential Election Dispute) Sulistyowati; Mery, Lisa; Maharani, Dewi Nadya; Andika, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.51252

One of the authorities of the Constitutional Court (MK) is to resolve disputes over general election results. In the 2024 presidential election, the presidential candidate pair Anies Baswedan-Muhaimin and the Ganjar-Mahfud pair filed a lawsuit with the Constitutional Court. This study uses normative research. The results show that many figures have emerged as Amicus Curae, such as Megawati Soekarnoputri, Dien Syamsudin and others. In addition, this Amicus Curae is very important in order to achieve openness and justice in general election disputes in the Indonesian legal system.

Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.455

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search