Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Equality Before The Law Equality Before The Law
Kusmiadi, Moh Ery
Unknown Affiliation
Religion Humanities Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kebijakan Penangguangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik Rumlus, Muhamad Hasan; Kusmiadi, Moh Ery; Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society. Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy
Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.
Penyuluhan Hukum pada Warga Muhammadiyah dalam Aspek Tanah Wakaf di Kabupaten Sorong Perspektif Kepastian Hukum Kusmiadi, Moh Ery; Munzir, Munzir; Mustaqim, Muhammad Rochib; Nadila, Nadila
Jurnal Surya Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.7.1.2024.102-111

Abstract

The Muhammadiyah organization, as one of the largest Islamic organizations in Indonesia, has many waqf land assets throughout the country, including in Sorong district, West Papua Province. Waqf land assets owned by Muhammadiyah in Sorong Regency have great potential to provide benefits to the local community, but despite the enormous potential value, the management of waqf land is often faced with a number of problems that can hinder the achievement of waqf goals. Problems with partners in service that occur in the field include a lack of understanding and awareness, many Muhammadiyah residents do not have adequate understanding and knowledge about the concept of waqf land. Complicated administration and access to legal aid, administrative processes related to waqf land, including licensing and monitoring are often complicated and time consuming. The method of implementing the service is in the form of counseling, workshops and training located at the Muhammadiyah Regional Leadership Office or Hall in Sorong Regency. The results of the service are (1) With the existence of special autonomy for Tanah Papua or Sorong so that the customary laws that apply in that area make it possible for several things to become challenges and obstacles for the service team, lecturers and students, (2) The members of the Muhammadiyah organization still lack human resources. who have an advocate background or work as a lawyer, (3) Incomplete data on waqf land means that the service process is not yet comprehensive in carrying out outreach aspects to Muhammadiyah members who have waqf land with problems or disputes in the customary legal process of the Papuan people.
Penyuluhan Hukum pada Warga Muhammadiyah dalam Aspek Tanah Wakaf di Kabupaten Sorong Perspektif Kepastian Hukum Kusmiadi, Moh Ery; Munzir, Munzir; Mustaqim, Muhammad Rochib; Nadila, Nadila
Jurnal Surya Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.7.1.2024.102-111

Abstract

The Muhammadiyah organization, as one of the largest Islamic organizations in Indonesia, has many waqf land assets throughout the country, including in Sorong district, West Papua Province. Waqf land assets owned by Muhammadiyah in Sorong Regency have great potential to provide benefits to the local community, but despite the enormous potential value, the management of waqf land is often faced with a number of problems that can hinder the achievement of waqf goals. Problems with partners in service that occur in the field include a lack of understanding and awareness, many Muhammadiyah residents do not have adequate understanding and knowledge about the concept of waqf land. Complicated administration and access to legal aid, administrative processes related to waqf land, including licensing and monitoring are often complicated and time consuming. The method of implementing the service is in the form of counseling, workshops and training located at the Muhammadiyah Regional Leadership Office or Hall in Sorong Regency. The results of the service are (1) With the existence of special autonomy for Tanah Papua or Sorong so that the customary laws that apply in that area make it possible for several things to become challenges and obstacles for the service team, lecturers and students, (2) The members of the Muhammadiyah organization still lack human resources. who have an advocate background or work as a lawyer, (3) Incomplete data on waqf land means that the service process is not yet comprehensive in carrying out outreach aspects to Muhammadiyah members who have waqf land with problems or disputes in the customary legal process of the Papuan people.
Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.455

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.
Kebijakan Penangguangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik Rumlus, Muhamad Hasan; Kusmiadi, Moh Ery; Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.461

Abstract

Abstract In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society. Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Kusmiadi, Moh Ery; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah di Kabupaten BimaHasil Penelitian: Prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima masih belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat serta tingkat ekonominya, dan adapun faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah adalah substansi hukum atau aturan-aturan terkait hak pakai, struktur hukum atau penegak hukum terhadap hak pakai, budaya hukum masyarakat dan aparatur pertanahan ataupun kesadaran hukum masayarakat. Rekomendasi penelitian; Perlu peningkatan sumber daya manusia dari kantor pertanahan kabupaten Bima dalam proses pendaftaran hak pakai atas tanah, Memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan mengenai pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima dan Peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Co-Authors Azis, Mariya Lisa Mery, Lisa Munzir Munzir, Munzir Mustaqim, Muhammad Rochib Nadila, Nadila Pamungkas, Agfajrina Cindra Rajab, Adirandi M SAA, YANWARIS Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys