Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP CAGAR ALAM SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN UNTUK WARISAN MANUSIA DI MASA DEPAN Wahyu Tri Hartanto
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.419

Abstract

The natural environment has a very important role in sustaining human life, it makes nature and humans go hand in hand. The exploited ability of nature possessed by humans can affect the state of nature as desired. The influence generated by this act of exploitation does not only have an impact on present life, but also on future life. Massive acts of exploitation are carried out on the basis of commercialized personal interests. This will cause concern in itself because it will disturb the balance of natural ecosystems, especially for plants and animals which should be given legal and direct protection as a conservation effort.
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Wahyu Tri Hartanto; Nynda Fatmawati O
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i1.1145

Abstract

Restitution in the context of human trafficking crimes is crucial to ensure the restoration of victims' rights that have been violated. Human trafficking is a serious crime that not only harms victims physically and mentally but also deprives them of their right to live with dignity. Restitution serves as compensation that victims are entitled to for the material and immaterial losses they have suffered. Although Indonesia has a legal framework regulating restitution, such as in the Criminal Code and Law No. 21 of 2007, its implementation still faces significant challenges, such as the difficulty in determining the value of the losses and the social stigma experienced by victims. Therefore, a sensitive approach to the victims' psychological condition, support from the government, law enforcement agencies, and non-governmental organizations (NGOs) is essential to create an environment that supports victims' recovery. In addition, a comprehensive rehabilitation program that includes psychological support, education, and job opportunities is vital. In conclusion, although the implementation of restitution faces considerable challenges, strategic measures such as increasing legal awareness, training for law enforcement, in-depth research, and multi-party cooperation can help create a fairer and more effective system in addressing human trafficking crimes.
Tinjauan Yuridis Atas Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Wahyu Tri Hartanto; Nynda Fatmawati O
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3911

Abstract

Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan langkah penting dalam menangani ancaman yang muncul dalam era digitalisasi. Artikel ini mengeksplorasi urgensi, jenis-jenis sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tambahan, serta tantangan dalam implementasinya. Kejahatan siber terkait asusila, seperti penyebaran konten pornografi dan grooming, memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi tambahan bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku serta mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keparahan tindakan, dampak terhadap korban, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam menentukan sanksi tambahan yang tepat. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.