Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Muhammad Razi Asarwani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Nurhafiza Nurhafiza; Ridho Alamsyah; Aisyah Alwiyah; Muhammad Razi Asarwani
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.653

Abstract

The death penalty is the heaviest punishment in history which since the existence of Ham the death penalty has begun to be criticized and is no longer applied. However, some Islamic countries still apply the death penalty for convicts with serious cases. Basically, Islamic teachings come first compared to the principles and principles in Duham, which raises the pros and cons in society as well as society in countries with the most Muslims but are democratic countries. This research is a normative research in which the author examines Law No. 1 of 2023 Criminal Code on conditional death penalty. Islamic perspective is also presented in looking at this regulation. This research uses library research techniques by using materials in the form of books and journals as well as Law No. 1 of 2023 Criminal Code. The results of this study indicate that the death penalty is very contrary to the principle of Ham, namely the right to life, also in Islam this must be minimized because Islam is also a religion that protects the soul.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAG NO 1 TAHUN 2022 Ridho Alamsyah; Askana Fikriana; Muhammad Razi Asarwani; Daniel Mahendra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.9342

Abstract

Ketidakstabilan harga minyak goreng sering kali menimbulkan keresahan dimasyarakat. Naik-turunnya harga minyak membuat masyarakat khawatir karena harga lebih sering naik dari pada turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perbandingan harga minyak dari tahun 2020 sampai 2022 dan dihubungkan dengan respon pemerintah yang dituangkan dalam sebuah kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Perdagangan dan dikaitkan dengan berita-berita yang memaparkan harga minyak goreng dari tahun 2020 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam menangani harga minyak goreng yang tidak stabil. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa evaluasi kebijakan Menteri Perdagangan yang semakin ketat dalam mengatur terkait minyak goreng di Indonesia. Walaupun masih terdapat beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan namun hanya sebagian kecil sehingga dapat dikatakan PERMENDAG berhasil menekan harga minyak goreng di Indonesia.
Co-Authors Aisyah Alwiyah Askana Fikriana Daniel Mahendra Nurhafiza Nurhafiza Ridho Alamsyah