Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.353
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Askana Fikriana
Matlamat Minda Vol 2, No 1 (2022): VOL. 2 NO. 1 JULI 2022
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.108 KB) | DOI: 10.56633/jdki.v2i1.324

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kepada pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui seberapa besar pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang menerimanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur zakat produktif. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berdampak kepada meningkatnya perekonomian masyarakat karena bentuk dari pendistribusiannya tidak dalam bentuk bantuan sekali habis, seperti makanan pokok. Akan tetapi berupa bantuan yang terus berkembang, seperti modal usaha, kemudian tidak sebatas diberikan modal saja, namun juga diberikan pelatihan-pelatihan agar bagaimana usaha yang diberikan modal tadi akan terus berkembang.
PROS AND CONS TO THE PROCEDURE AND SUBSTANCE OF THE OMNIBUS LAW JOB INVENTION LAW PLAN Askana Fikriana; Muhammad Imam Ratu Mega
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 12 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i12.422

Abstract

The Job Creation Bill is one of the most controversial laws in Indonesian history. This bill received a lot of resistance from various circles, especially from workers and environmental activists. The pros and cons of this Job Creation Bill can be seen from two aspects, namely procedure and substance, In terms of procedure, this Job Creation Bill has received a lot of criticism because it is considered not transparent and does not involve broad public participation. This bill was passed by the House of Representatives in just a short time, which is about 2 months, without any in-depth discussion. In addition, this bill is also considered not in accordance with the procedures regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations.In terms of substance, the Job Creation Bill has also received a lot of criticism because it is considered detrimental to various parties, especially workers and the environment. There are at least two main issues that concern the pros and cons of omnibus law so that omnibus law is not just a technical problem of legal drafting, this Job Creation Bill is a controversial law because it has received many rejections from various circles. The pros and cons of the Job Creation Bill can be seen from two aspects, namely procedure and substance.
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONTEN PELECEHAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR Askana Fikriana; Muhammad Rafqi Efandy
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 12 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i12.467

Abstract

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia akan menindak para pelaku pidana. Tetapi masih saja ada pelanggaran yang dilakukan masyarat, terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya adalah anak dibawah umur. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini memberikan ancaman pada korbannya berupa iming-iming sejumlah uang dan lebih parahnya lagi melakukan percobaan pembunuhan pada korban apabila hasrat seksual pelaku tidak tersalurkan. Akibat dari pelaku korban mengalami trauma yang berlebihan seperti stres hingga tidak lupa ia akan nekat melakukan percobaan bunuh diri. Hukuman pelaku pidana tindak kekerasan seksual anak di bawah umur dalam UU No. 23 tahun 2002 Pasal 88 dikenakan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Di Indonesia juga sudah membentuk lembaga yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak yang menjadi korban dengan cara melakukan rehabilitasi. Pendekatan secara kuantitatif tersebut bersikan fakta dari sumber yang terpecaya dan kejadian secara nyarta. Hasil penelitian ini juga sebagai tindak upaya menanggulangi tindak pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur berdasarkan hukum pidana di indonesia
UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI DAN PELECEHAN ANAK MELALUI HUKUM Askana Fikriana; Zukhruf Yenda Putra
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 12 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i12.600

Abstract

Pencegahan eksploitasi dan pelecehan anak adalah tujuan penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan anak-anak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan analisis terhadap literatur yang relevan, termasuk undang-undang perlindungan anak, laporan penelitian, dan studi kasus dari berbagai negara. Selain itu, kami membandingkan perbedaan dalam undang-undang perlindungan anak di berbagai negara untuk mengevaluasi berbagai pendekatan yang telah diadopsi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis perbandingan undang-undang internasional yang berkaitan dengan pencegahan eksploitasi dan pelecehan anak. Data dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang, dan mengidentifikasi perbedaan dalam pendekatan hukum antar negara. Hasil studi menunjukkan bahwa undang-undang yang eksplisit dan efektif dalam melindungi anak-anak adalah langkah penting dalam pencegahan eksploitasi dan pelecehan anak. Namun, hambatan dalam penegakan hukum, seperti minimnya sumber daya, perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan. Kesadaran masyarakat dan pendidikan adalah faktor penting dalam melawan eksploitasi anak dan meningkatkan perlindungan mereka.
Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia Siti Zulaika; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.75

Abstract

Indonesia eksis dan tetap dapat mempertahankan diri sebagai simbol demokrasi yang patut ditiru oleh negara lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran hukum tata negara; studi literature pada pemilu di indonesia, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan refenrensi berupa buku dan jurnal yang berkatan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini yakni; pertama penting diadakannya pemilihan umum antara lain adalah perubahan keinginan masyarakat, perubahan kondisi kehidupan, pertumbuhan penduduk dan peraturan administrasi. Kedua fungsi dan tujuan pemilihan umum yakni; mengangkat direksi secara langsung atau tidak langsung, sebagai sarana umpan balik antara pemilik suara dan dewan, pemilu yang memilih pejabat juga bisa menjadi masukan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, instrumen tersebut meningkatkan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Ketiga sistem pemilihan umum secara makanis dan organik yakni; sistem pemilihan mekanis, dalam sistem ini manusia dipandang sebagai kumpulan individu yang sama dan sistem pemilihan organis, dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dalam komunitas yang berbeda
Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia Dwi Septiani; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.76

Abstract

Politik hukum digunakan sebagai pedoman mendasar dalam mendefinisikan nilai-nilai dan mendefinisikan, merancang dan mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran politik hukum dalam pembaharuan hukum tata negara untuk melaksanakan tujuan negara indonesia. Pendektan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan refenrensi berupa buku dan jurnal yang berkatan dengan tema penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, Pertama pembaharuan hukum tata negara di indonesia yakni; keberadaan lembaga perwakilan, kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, serta agama dan pendidikan. Kedua peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara yakni; politik hukum merupakan kebijakan dasar pemerintahan negara yang akan, sedang, dan sah, tujuan yang ingin dicapai oleh negara tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dengan kebijakan hukum yang ada dan terus berubah serta berkaitan erat dengannya
Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi Winda Apriani; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.77

Abstract

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang menjadi dasar bagi kehidupan yang bermartabat dan setara bagi semua individu di seluruh dunia. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidak adilan yang melibatkan hak asasi manusia dalam konteks internasional. Penelitian ini mengkaji hukum hak asasi manusia dari perspektif internasional dengan fokus pada permasalahan ketidaksetaraan yang perlu disikapi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis literatur dan studi pustaka. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti perjanjian internasional, laporan lembaga hak asasi manusia, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial dan etnis, serta pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi tantangan utama dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia di tingkat global. Ketidaksetaraan ekonomi antar negara-negara dan dalam masyarakat internal suatu negara adalah pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Ini mempengaruhi akses terhadap hak-hak dasar individu seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Diskriminasi rasial dan etnis yang masih merajalela juga melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia universal. Selain itu, pelanggaran hak-hak perempuan, seperti kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, terus berlanjut di berbagai belahan dunia
Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia Era Nabilah; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.78

Abstract

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran peraturan perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membentuk kewenangan desa, dan memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi variasi dalam implementasi kewenangan desa di berbagai daerah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada desa. Namun, implementasinya bervariasi antar-daerah, terutama karena faktor komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kewenangan desa. Alokasi sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan signifikan antar-daerah, yang memengaruhi kemampuan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat lokal memainkan peran penting dalam efektivitas kewenangan desa. Tingkat partisipasi ini bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, aksesibilitas, dukungan pemerintah, dan dinamika politik. Partisipasi yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Implikasi dari penelitian ini bahwa penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memantau implementasi, memperbaiki alokasi sumber daya, dan mendorong partisipasi masyarakat aktif. Dengan cara ini, desa-desa di seluruh Indonesia dapat berperan secara efektif dalam pembangunan lokal dan nasional
Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah Suryah; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.79

Abstract

Fiqih siyasah merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap biaya masuk tempat wisata raja kecik didesa Muntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengelola pantai raja kecik, sedangakan masyarakat sekitar dijadikan sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori miles dan hubermen yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; biaya masuk ke tempat wisata pantai Raja Kecik yaitu untuk perorangan Rp. 2.000, parkir motor Rp. 2.000, parkir mobil Rp. 5.000. Perolehan penghasilan dari komersil Pantai Wisata Raja Kecik dibagi ke beberapa bagian yaitu : 7% untuk retribusi desa, 20% untuk anak yatim fakir miskin dan orang tidak mampu, 30% untuk pekerja yang bertugas mengoprasikan Pantai, 15% Petugas kebersihan 20% Untuk biaya perawatan pasilitas pantai dan 8% untuk kas pemuda setempat. Total pendapatan wisata Pantai Raja Kecik pada bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 24.401.000, sedangkan pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 6.791.000. Keberadan Pantai Wisata Raja Kecik Desa Muntai Barat, telah mampu menghidupkan puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdagangan diareal pantai sekaligus membuka Peluang pekerjaan bagi kalangan Pemuda Pemudia setempat dari kalangan anak-anak Nelayan, Petani, Buruh sebelum nya tidak punya kesempatan bekerja.
Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia Irmayunita; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.83

Abstract

Isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender telah menjadi topik yang semakin menonjol dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum merubah jenis kelamin atau tansgender dalam tinjauan perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, teknik pengungumpulan data menggunakan dokumentasi yakni mengacu pada teks Al-Quran dan Hadis serta literatur hukum dan penelitian terkait. Teknik anaisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari miles dan hubermen, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari perspektif Al-Quran dan Hadis, ditemukan bahwa pandangan tentang transgender dalam Islam sangat beragam. Beberapa ulama menginterpretasikan agama secara eksklusif dan menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, sementara yang lain mencoba memahaminya secara lebih inklusif. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam mengakui hak-hak individu transgender, meskipun implementasinya masih memiliki tantangan. Dalam mengatasi isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender di Indonesia, diperlukan pendekatan yang inklusif dan bijaksana yang mempertimbangkan pandangan agama, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya. Dengan dialog yang lebih mendalam dan pemahaman yang holistik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi individu transgender, menghormati nilai-nilai agama, dan menjaga kebebasan beragama di Indonesia. Isu ini tetap menjadi tantangan yang relevan dan kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus berubah
Co-Authors Agusfinanda, Yudi Akmal, Reza Alwiyah , Aisyah Annisa Fitriani Arjuna, Marsa Maya Bagus Cahyo Pratama Putra Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dwi Septiani Era Nabilah Erpandi, Syahri Faissani Faissani Fitria Ramadhani Hartantri , Ardini Ihsan, Muhd.Nur Irmayunita Jaswan Jaswan Khairani Khairani Kurniati , Lili M. Kahfi Rezki Mardiansyah, Bayu Marsela, Yona Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Munadi, Muhammad Ilham Nadia Kumala Sari Nanda Muntazza novita sari, dian Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Salsabilla, Anissa Siti Nuraini Deslia Fitri Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Sylviani, Shinta Winda Apriani Yadi, Muhamad Aidil Fitri Yessy Aulia Yusuf , Jihadi Akbar Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri