Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum PESHUM
Tasya Halimah Nia Purwanti
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Upaya Peralihan Sertifikat Kepemilikan Tanah Apabila tidak Diketahui Keberadaan Penjualnya dalam Perspektif PTUN Tasya Halimah Nia Purwanti; Amellia Intan Syavitri; Faisal Hasyim; Prabowo Abimanyu
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.631

Abstract

The transfer of land ownership certificates is an important legal process in Indonesia's land system, regulated by various laws and regulations, such as the Basic Agrarian Law and its implementing regulations. The procedure for transferring ownership certificates begins with a legitimate sale and purchase transaction, followed by registration with the National Land Agency (BPN). However, in practice, obstacles often arise, one of which is when the seller's whereabouts are unknown, which can hinder the process of transferring land rights. In this situation, the buyer can take various legal actions, including filing a civil lawsuit in the District Court to obtain a court ruling confirming the legal transfer of rights, or submitting a request for a decree to the Administrative Court (PTUN) if BPN rejects the application for the transfer of land rights. The perspective of the PTUN legal procedure explains that the buyer can challenge the BPN decision if it is deemed contrary to the law or the principles of good governance (AUPB), with sufficient evidence to support their claim. In this case, PTUN plays a role in providing justice and legal certainty for the aggrieved party. Therefore, even when the seller’s whereabouts are unknown, through the appropriate procedures and legitimate legal actions, the buyer can still acquire ownership rights over the land purchased.
Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Suci Wulandari; Faishal Hasyim; Rita Fitri Utami; Darma Ista Maulana; Tasya Halimah Nia Purwanti; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6668

Abstract

KPK dibentuk dengan tujuan pembentukan awal sebagai lembaga yang Independen. Hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya KPK agar tidak terpengaruh oleh Lembaga negara lainya atau terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa, namun setelah revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 ini dinilai sangat melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi karena terdapat kurang lebih 26 poin kewenangannya yang berkurang termasuk dalam hal penyadapan dan independensi, KPK melalui juru bicaranya mengatakan banyak sekali ketidaksinkronan pasal demi pasal, pada UU Nomor 19 tahun 2019 dalam implikasinya juga berpengaruh sebagaimana ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta agenda awal didirikannya KPK semakin tidak terarah. Terkadang KPK dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menakuti orang-orang yang tidak sejalan apa yang diinginkan kekuasaan dengan cara memberikan surat perintah penyidikan (sprindik) maka dari itu prinsip awal yaitu Lembaga independen negara dan lembaga anti korupsi semakin tidak relevan dan dinilai tebang pilih apalagi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR sering sekali penyidik KPK merasa ketakutan. Dalam revisi UU ini KPK yang awalnya lembaga non masuk dalam bidang eksekutif. Padahal pemegang kekuasaan eksekutif paling berpengaruh adalah Presiden yang sudah mempunyai Lembaga penindakan korupsi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan maka revisi UU tersebut semakin menjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang semakin super power.
Co-Authors Alaya Rihadatul Aisya Amelia Intan Safitri Amellia Intan Syavitri Astri Nuraina Darma Ista Maulana Faisal Hasyim Faishal Hasyim Kuswan Hadji Najwa Yustitia Aequo Prabowo Abimanyu Rita Fitri Utami Suci Wulandari